Tepatkah Langkah Pemerintah untuk Menghapus Subsidi BBM Besok?

Sudirman Said

Belum lama pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kini pemerintah akan membuat kebijakan baru lagi terkait subsidi BBM! Disinyalir bahwa pada hari Selasa (30/12/2014) besok, pemerintah akan mengumumkan kebijakan baru tersebut. Salah satu pilihan yang dipertimbangkan adalah menghapus subsidi untuk BBM jenis RON 88 alias Premium.

"Salah satu opsinya adalah Premium dilepaskan saja subsidinya, sehingga harga keekonomian yang berlaku," tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Sudirman menjelaskan bahwa momentum turunnya harga minyak dunia saat ini dianggap tepat untuk menghapuskan subsidi Premium. Dengan turunnya harga minyak mentah dunia, harga keekonomian Premium sekarang lebih rendah daripada yang ditetapkan pemerintah pada November lalu, yakni Rp 8.500/liter.

"Harga keekonomian Premium saat ini lebih rendah daripada harga premium subsidi Rp 8.500 per liter. Jadi sekarang pemerintah untung sedikit," tandasnya.

Dengan dihapusnya subsidi untuk Premium, maka nantinya tidak akan lagi ada kehebohan setiap tahun ketika pemerintah harus menyesuaikan harga BBM. Pemerintah hanya akan memberi subsidi kepada BBM diesel (Solar).

"Jadi mumpung harga minyaknya begitu rendah, sudah saja lepaskan subsidinya sehingga harga keekonomian berlaku. Kemudian subsidi diberikan kepada Solar saja. Dengan begitu kehebohan tiap tahun pemerintah menyesuaikan harga bisa dikurangi. Kita hanya mengurus 1 barang subsidi," tambah Sudirman.

Sudirman juga mengatakan, "Kalau nanti Premium dilepas ke harga keekonomian, maka penyelundupan BBM bersubsidi tidak ada."

Selain itu, anggaran subsidi BBM bisa dihemat. Penghematan subsidi bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur. Penghematan yang bisa dilakukan mencapai 120 triliun rupiah per tahunnya.

"Tugas pemerintah selanjutnya adalah memberikan fasilitas berupa pembangunan infrastruktur, irigasi, nelayan, dan petani. Masyarakat yang mampu didorong terus untuk terbiasa menggendong beban yang sesungguhnya," pungkas Sudirman.

Memang jelas banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari dicabutnya subsidi BBM secara keseluruhan. Namun apakah pemerintah sudah memperhitungkan benar kerugian-kerugiannya? Seperti naiknya harga berbagai macam kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Sepertinya ini karena pemotongan subsidi BBM kemarin sepertinya adem-adem saja makanya pemerintah lanjut dengan menghapus subsidi secara keseluruhan. Pinter juga nih pemerintah, tes ombak dulu awalnya.

Ya tapi apapun itu keputusan akhirnya, semoga rakyat bisa mengikuti dan mendukung. Kawal saja alokasi-alokasi dana yang dijanjikan oleh pemerintah tersebut.

Bermanfaatkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas?

Faisal Basei

Seperti yang sudah biasa terjadi di Indonesia, kalau orang kerjanya bersih dan bagus, justru akan berusaha dijatuhkan. Begitu pula yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik terhadap Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Pemberantasan Mafia Migas yang diketuai Faisal Basri.

Alasan yang dikemukakan adalah karena tim ini terlalu banyak berbicara ke publik padahal tugas tim tersebut memberikan rekomendasi ke pemerintah bukan menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga memicu polemik. Apalagi hampir semua anggota tim ikut berbicara.

"Sebaiknya tim reformasi yang bicara satu orang saja. Karena anggota juga berbicara supaya nggak timbulkan suara di masyarakat. Dapat hasil kasih ke pemerintah," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria.

Sofyano menyindir bahwa Tim Pemberantasan Mafia Migas tidak secara tegas dan jelas menyebut siapa sebetulnya mafia migas seperti ramai diutarakan di media.

"Siapa sih mafia yang sebetulnya. Jangan matikan mafia migas terus lahirkan mafia lain," ketusnya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Faisal terkait kesiapan PT Pertamina (Persero) perihal pasokan bensin Ron 92 jika bensin Ron 88 dihapus. Pertamina tidak memiliki kemampuan memproduksi BBM jenis Ron 92 dalam jumlah besar sebab kilang minyak Pertamina berusia tua.

"Itu yang bicara Pertamina secara institusi atau perorangan? Jangan sampai setelah diberlakukan yang menderita itu rakyat," tuturnya.

Apabila benar ada persoalan di dalam perhitungan dan pengadaan premium Ron 88 seharusnya lembaga negara dan penegak hukum sudah menindak Pertamina. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi hingga kini..

Di tempat yang sama, Faisal menjawab beberapa kritikan yang dilayangkan oleh Sofyano. Mantan calon Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut permasalahan perhitungan dan pengadaan BBM subsidi jenis premium sudah diketahui, tapi rekomendasi terkait persoalan premium tidak direspons oleh pemerintah.

Yah kita dukung saja supaya kinerja Tim Reformasi Migas berbuah bagus. Kritik dan saran ya memang perlu namun semoga saja bukan malah menjatuhkan. Migas di Indonesia sudah kebanyakan mafia jadi memang harus dicermati dengan baik. Mafia migas di Indonesia harus diberantas supaya sektor migas Indonesia bisa berguna bagi kemashalatan orang banyak.

Petral Akan Dibubarkan Atau Dipindah ke Jakarta?

Petral

Akhirnya setelah sempat dirumorkan bahwa Pertamina Energy Trading Limited (Petral) akan dibubarkan, kini muncul berita baru perihal nasib anak perusahaan Pertamina tersebut. Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengatakan bahwa mereka sedang menimbang tiga opsi menyoal keberadaan entitas bisnis PT Pertamina (Persero) di sektor pengadaan minyak impor yakni Petral. Dimana ketiga opsi tersebut meliputi pemindahan Petral ke Jakarta; tetap mempertahankan keberadaannya di luar negeri yakni Hongkong dan Singapura; dan yang terakhir perihal wacana pembubaran perusahaan.

"Tapi target saya pribadi, Petral harus pindah ke Jakarta. Pembicaran ini sudah mengerucut ke opsi itu dan akan direkomendasikan ke Pak Sudirman dalam waktu dekat," ujar anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Djoko Siswanto.

Menurut Djoko, opsi pemindahan Petral ke Jakarta dimaksudkan untuk menyibak kegiatan bisnis pengadaan minyak impor yang dilakukan oleh anak usahanya yakni Pertamina Energy Service (PES) di Singapura. Selain itu, Tim memprediksikan bahwa Petral memperoleh diskon lebih dari 1,58 persen dari pembelian minyak berkadar oktan 92 atau tak sesuai dengan data yang dilaporkan manajemen dan dinilai merugikan negara.

Padahal, formulasi pembelian minyak berkadar oktan 92 dari Singapura oleh PES menggunakan formulasi 103,37 persen harga MOPS (Mean of Platts Singapore) ditambah juga dengan biaya pengolahan, distribusi, serta margin Pertamina yang diklasifikasikan kedalam komponen biaya Alfa.

Lebih jauh lagi, dengan besarnya perputaran transaksi uang yang diprediksi mencapai Rp 700 triliun per tahun Petral optimis akan memperoleh keuntungan triliun Rupiah dan menjadi sumber pendapatan pajak bagi Singapura dan Hongkong.

"Kalau dipindah ke Jakarta khan, pajak Petral bisa masuk ke Indonesia. Kalau tetap di Singapura dan Hongkong ya larinya pajak bakal kedua negara tadi. Jadi kita rugi dua kali kalau Petral tetap disana," ujar Djoko.

Komisaris Pertamina, Susilo Siswoutomo tidak mempermasalahkan wacana pemindahan Petral ke Jakarta hingga opsi pembubaran perusahaan. Walau demikian, Susilo mengingatkan agar rekomendasi yang nantinya akan diputuskan Pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia.

"Salah satunya dengan opsi pembelian minyak langsung. Kalau tidak ada jaminan, dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan BBM nantinya," ujar Susilo.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pada laporan keuangannya pada 2013 kemarin Petral membukukan pendapatan usaha sebesar US$ 33,35 miliar. Dari perolehan tersebut, laba usaha perseroan diketahui mencapai US$ 45 juta. Adapun setelah pengurangan pajak dan sejumlah biaya, laba bersih Petral berada di angka US$ 43 juta.

Sebaiknya memang Petral dibubarkan saja. Untuk mengawasi korupsi di perusahaan dalam negeri saja sulit, apalagi untuk mengawasi yang berada di luar Indonesia. Sudah bukan rahasia pula bahwa Pertamina dan anak perusahaannya penuh dengan mafia dan korupsi.

Permasalahan Seputar RFID Pertamina

Perangkat RFID Pertamina

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan bahwa mereka telah memberi instruksi terhadap pemenang tender penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk menyiapkan sistem monitoring melalui sistem teknologi informasi. Bagi yang terpilih menjadi penyalur BBM bersubsidi, PT Pertamina (Persero) sejak awal sudah berencana untuk mengimplementasikan sistem tersebut karena sebelumnya pernah menyiapkan program sistem monitoring pengendalian (SMP) BBM bersubsidi dengan menggunakan perangkat teknologi, Radio Frequency Identification (RFId).

Dirut Pertamina, Dwi Soetjipto telah mengatakab bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap program SMP BBM subsidi yang pernah berjalan pada program direksi periode sebelumnya. Apabila efektif, pemasangan perangkat teknologi RFId akan diimplementasikan lagi.

"Ya kami lihat nanti kalau efektif kami lanjutkan. Apa yang harus kami lakukan ya dikerjakan," tukas Dwi.

Ia ogah disuruh berandai-andai apakah program tersebut bisa berjalan kembali atau tidak. Namun, pihaknya akan fokus untuk meminimalisir kebocoran dari penyaluran BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau tim Antimafia Migas menemukan fakta menarik dibalik kegagalan implementasi program tersebut.

Anggota Tim Antimafia Migas Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa kegagalan penerapan RFID dan pembelian BBM non tunai tersebut disebabkan oleh intervensi sejumlah pihak yang sengaja menghambat kelancaran program tersebut.

"Ini juga karena praktik mafia migas. Kalau program non tunai dan RFID jalan, mereka sudah tidak bisa macam-macam lagi dengan data riil penyaluran BBM ke masyarakat yang selama ini dimainkan," keluh Djoko.

Ternyata dalam praktiknya para mafia sengaja menghalangi pemasangan alat pencatat di nozzle dispenser Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang akan merekam besaran BBM yang dibeli masyarakat. Dengan tidak tercatatnya angka penjualan, maka otomatis para mafia bisa menjual BBM ke pihak-pihak yang tidak berhak menerima BBM bersubsidi.

Djoko menduga bahwa praktik penyimpangan tersebut banyak terjadi di SPBU miliki Pertamina. Bahkan dari sekitar 5 ribu unit SPBU, dia mengatakan program RFID hanya terpasang di kawasan Kalimantan dan DKI Jakarta yang hanya tak lebih dari 100 SPBU.

"SPBU Pertamina dikasih berapa pun akan habis dan kurang. Tapi kita tidak pernah tahu itu BBM dijual kemana," katanya.

Sebelumnya juga, tender proyek RFID telah dimenangkan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) pada 2013 silam. Dari tender yang dimenangkan, Inti wajib memasang 100 juta unit RFID yang akan dipasang di tangki kendaraan. Sebagai timbal baliknya, Inti akan mendapat fee sebesar Rp 18 per liter dari setiap penjualan BBM yang dilego SPBU.

Sementara itu, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi, Pertamina diharuskan melakukan pengendalian dengan menggunakan teknologi IT secara tertutup.

Sayang sekali ya, padahal idealnya program tersebut bagus dan baik adanya. Namun yang namanya mafia migas memang ada di mana-mana khususnya pada tubuh Pertamina. Pertamina memang butuh membenahi diri dulu sebelum mampu menjadi perusahaan migas kelas dunia.

Rencana dan Program Kerja Dirut Pertamina yang Baru

Dwi Soetjipto

Akhirnya ada juga kejelasan akan posisi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Dwi Soetjipto telah resmi diangkat menjadi Dirut Pertamina. Sebelumnya Dwi pernah menjabat sebagai Dirut PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Dwi juga sudah punya rencana kerja ke depan yang menjadi PR Pertamina.

Pertama, Dwi bercita-cita untuk menjadikan Pertamina berkontribusi dalam upaya kemandirian ekonomi. Untuk itu, bisnis Pertamina harus punya nilai tambah (added value).

"Ke depan harus memikirkan added value dibangun Pertamina dalam negeri," ujar Dwi.

Kedua, adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi. Hal ini harus diterapkan Pertamina dalam setiap bidang.

"Produktivitas dan efisiensi dalam bisnis. Produktivitas itu dalam kilang pengeboran, itu harapannya. Kita bisa meningkatkan kinerja Pertamina agar bisa bersaing dalam kancah global ini. Yang punya daya saing, dia memenangkan jangka panjang, kuncinya efisiensi dan produktivitas," jelasnya.

Ketiga yaitu transparansi dalam proses bisnis di Pertamina. "Seluruh pihak berkepentingan terhadap masalah pengelolaan energi. Kita junjung tinggi aspek tadi, efisiensi dan produktivitas," ujarnya.

"Saya rasa itu yang Bu Menteri BUMN (Rini Soemarno) sampaikan, salah satu yang kita review ke depan adalah Petral," pungkasnya.

Pertamina akan melihat bagaimana Petral menjalankan fungsinya. Pilihan yang tersedia adalah memperbaiki atau mengubah secara keseluruhan.

Berikutnya adalah Blok Mahakam yang selama ini dikelola oleh perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesie, yang akan habis masa kontraknya pada 2017. PT Pertamina (Persero) disebut-sebut akan mengelola blok di Kalimantan Timur ini.

Jajaran manajemen Pertamina sebelumnya sudah melakukan studi dan menghasilkan sejumlah opsi. Salah satunya yaitu supaya Pertamina akan menjadi pengelola Blok Mahakam.

Selain itu, Dwi juga berencana untuk revitalisasi kilang. Apabila tidak ada peremajaan atau pembangunan kilang baru, Dwi khawatir Indonesia mengalami krisis energi. "Revitalisasi dan membangun kilang baru sangat penting. Jadi kita tidak terlalu dipepet posisi krisis," tegasnya.

"Kalau bisa Pertamina bisa berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak, kita harus menggandeng mitra strategis," jelasnya.

Selanjutnya yakni penambahan direksi. Empat direksi Pertamina tersebut akan melakukan kajian, dan sepertinya memang butuh tambahan direksi lagi.

Meski ada tambahan, namun Dwi menegaskan bahwa jajaran direksi Pertamina tidak akan mencapai 9 orang. Dia memperkirakan ada tambahan 3 orang lagi, sehingga nantinya direksi Pertamina akan menjadi 7 orang.

Bagus benar program-program dan rencana yang dimiliki oleh Dirut Pertamina baru ini. Semoga saja memang amanah. Yang terpenting adalah transparansi dalam tubuh Pertamina karena saat ini sarat dengan mafia dan korupsi. Yang penting juga adalah terkait nasib Blok Mahakam karena blok tersebut adalah blok yang sangat strategis. Sebaiknya menggandeng Total sebagai perusahaan yang sudah lebih berpengalaman.

Nama Direktur Utama Pertamina Akan Segera Diumumkan

Pertamina

Berbagai posisi strategis di pemerintah sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun ada satu yang masih belum terpilih juga padahal sangat strategis, yakni posisi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Saat ini pemerintah sedang melakukan seleksi untuk posisi tersebut. Awalnya ada 7 nama calon kuat, dan kini sudah mengerucut menjadi 3 nama.

"Ada 3 nama," ujar Rini Soemarno, Menteri BUMN.

Sekarang ini nama-nama tersebut sudah diserahkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA). Untuk proses pemilihan kepala baru Pertamina, pemerintah menggandeng pihak eksternal yaitu PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

"Proses bukan hanya di DDI, tapi ada di PPM. Sekarang sudah diproses di TPA. Tunggu saja," pungkas Rini.

Tetapi Rini tidak bersedia menyebutkan 3 nama calon bos baru Pertamina. Rini juga tidak menjawab ketika ditanya apakah 3 nama ini dari internal Pertamina atau bukan.

Pernah ditegaskan pula bahwa proses pemilihan Dirut Pertamina dilakukan secara profesional. Proses yang ditempuh juga sudah sesuai koridor.

"Pokoknya kita bekerja sebaik mungkin. Yang ingin kita lakukan adalah kita mempunyai niat yang terbaik untuk bangsa. Bisa meyakini kalau kita melakukannya secara profesional, sudah melakukan assessment process yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah," jelasnya.

Proses seleksi secara profesional ini bertujuan untuk mendapatkan orang terbaik yang bisa memimpin Pertamina. "Kita insya Allah mendapatkan orang yang terbaik. Tujuannya itu tidak lain dan tidak ada bukan," tukas Rini.

Pemerintah menutup rapat-rapat dan tak mau membocorkan ke publik nama 3 calon tersebut. Baik Menteri BUMN Rini Soemarno atau pun Menteri ESDM Sudirman Said tidak mau membocorkan perihal nama-nama tersebut.

"Itu ke Pak Sudirman," ujar Rini.

"Lho, itu ke Bu Rini," ucap Sudirman.

Meskipun tidak mau membocorkan nama-namanya, namun mereka berdua berani meengaskan bahwa pengumuman nama calon yang dipilih untuk menduduki posisi teratas Pertamina akan dilakukan segera.

Sebenarnya sayang juga nama-nama tersebut tidak dibuka ke publik. Padahal kan publik juga berhak untuk mengawasi. Untuk menjadi Dirut Pertamina benar-benar dibutuhkan sosok yang bersih karena Pertamina banyak korupsi serta harus karakter yang kuat karena Pertamina banyak mafianya.

Komite Reformasi Tata Kelola Migas Dibentuk

Faisal Basri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan alasan tim reformasi tata kelola migas ditempatkan di bawah kementeriannya. Tim yang diberikan amanat untuk membongkar mafia migas itu dipimpin oleh Faisal Basri.

Sudirman bilang bahwa lembaga tersebut berada di bawah kementeriannya, karena bersifat ad hoc. Selain itu, tim tersebut diusulkan oleh dirinya sendiri sehingga penanggung jawabnya adalah langsung Menteri ESDM.

"Terkait kekhawatiran adanya intervensi, intervensi itu perlu dilakukan kalau itu untuk kebaikan dan saya hanya akan menjaga kepentingan bangsa dan negara," ujar Sudirman.

Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.

Faisal menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola migas. Tim itu memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang pertama akan dilakukan adalah meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Harapannya adalah aagr kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus atau diubah.

Kemudian tugas yang kedua adalah menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Lalu tugas yang ketiga, yakni mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.

Yang terakhir adalah mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya. Tim akan bekerja selama enam bulan ke depan.

Semoga memang tim ini dibutuhkan karena kalau tidak justru akan memboroskan anggaran saja. Tapi sepertinya sih memang dibutuhkan. Kita harap saja bahwa kerja mereka akan sukses dan memberikan dampak positif bagi sektor migas Indonesia.