Menteri ESDM Bertekad Berantas Mafia Migas

Sudirman Said

Sudah menjadi rahasia umum kalau pemerintah sendirilah yang seringkali melanggengkan mafia-mafia beraksi di berbagai sektor. Namun kali ini terobosan baru datang dari Menteri ESDM Sudirman Said yang justru ingin mencegah para pemburu rente alias mafia masuk menguasai saham di blok-blok migas, terutama melalui tameng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat ini terdapat 29 wilayah kerja yang habis kontraknya sampai 2022. Sudirman bilang bahwa kesemua blok tersebut akan diputuskan apakah diperpanjang atau tidak kontraknya, atau diberikan ke BUMN.

Ketika kontrak migas berakhir maka kontraknya dan ingin dikelola kembali, ada tuntutan dari daerah melalui BUMD-nya, untuk ikut mengelola blok migas yang berada di wilayahnya.

Kemudian tata cara pernyataan minat dan kesanggupan BUMD dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak penawaran pertama oleh kontraktor, apabila tidak ada pernyataan minat penawaran PI kepada BUMD dinyatakan tertutup, dan kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMN yang ditetapkan atas persetujuan oleh Menteri ESDM atas dasar pertimbangan SKK Migas.

Maka Sudirman bilang bahwa dia akan segera mengeluarkan aturan terkait hak pengelolaan  bagi daerah di blok minyak dan gas.

Sudirman ingin memberi kesempatan kepada daerah terkait kepemilikan minoritas yang kalau itu di onshore akan mendapat 10%, tetapi kalau di offshore jaraknya lebih dari 12 mil maka kewenangan Pemerintah Pusat yang akan menetapkan.

Aturan tersebut juga salah satunya mewajibkan BUMD yang mau ikut berpartisipasi, harus dibentuk atau didirikan dengan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari pihak perusahaan swasta.

Sudirman menambahkan, aturan ini juga berlaku untuk BUMD yang ingin ikut mengelola Blok Mahakam, di Kalimantan Timur.

Ide terobosan Sudirman sebenarnya sangat bagus, cuma implementasinya kok sepertinya berlebihan ya.

Sebenarnya pemberantasan mafia migas kan bisa saja dengan cara lain. Justru kalau memaksakan daerah mendapat PI, bisa saja hal itu menjadi semata-mata dipaksakan padahal tidak efektif.

DPR Dukung Pertamina Gandeng Total di Blok Mahakam

Dewi Yasin Limpo

Akhirnya ada juga komentar waras yang keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR Komisi VII menilai PT Pertamina (persero) belum mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen. Maka untuk itu Pertamina perlu menggandeng operator terdahulu yakni Total E&P Indonesie.

Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Yasin Limpo bilang bahwa Total E&P Indonesie sudah memiliki kemampuan teknologi yang canggih dalam melakukan lifting migas di Blok Mahakam. Alasannya juga bukan hanya itu perusahaan migas asal Prancis itu juga sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun menggarap Blok yang ada di Kalimantan Timur itu.

Dewi menilai bahwa sebaiknya Pertamina bekerja sama dengan operator lama.

Seperti yang sudah diketahui bahwa selain Total E&P Indonesia, juga ada pihak lain yang mengelola Blok Mahakam yaitu perusahaan asal Jepang Inpex. Namun Dewi menilai Inpex tidak perlu diajak oleh Pertamina. Sederhana saja alasanya yaitu karena Inpex bukan operator.

Lebih jauh lagi Dewi menjelaskan alasan Pertamina harus menggandeng Total kembali dalam pengoperasian Blok Mahakam, karena kemampuannya selama ini. Meskipun demikian, Dewi menegaskan bahwa dia sama sekali tidak meremehkan kemampuan Pertamina.

"Tidak berarti kita meragukan kemampuan Pertamina, tetapi Pertamina perlu mempelajari kultur perusahaan minyak modern," jelas Dewi.

Selain itu Dewi juga berpesan dengan bijaknya bahwa Pertamina tidak akan kehilangan harga dirinya bekerja sama dengan Total E&P Indonesie. Justru dengan bekerjasama, Dewi merasa Pertamina akan bisa semakin maju.

"Pertamina jangan tersinggung jika belum mampu bekerja sendirian. Mari kita dorong agar Pertamina makin maju," tegas Dewi.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, PT Pertamina (persero) sudah menyerahkan proposal kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait pengoperasian Blok Mahakam. Namun hingga saat ini Menteri ESDM Sudirman Said masih belum juga memutuskan kapan akan diberikan Blok Mahakam kepada Pertamina.

Jelas semua alasan yang dikemukakan oleh Dewi sangat masuk di akal dan berdasarkan alasan yang jelas yang tidak mengada-ada. Ada baiknya pemerintah mendengarkan pendapat yang sangat masuk di akal tersebut.

Blok Mahakam Diserahkan ke Pertamina

Pertamina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bilang bahwa PT Pertamina telah menyiapkan dana sekitar USD 25,2 miliar atau setara dengan Rp 315 triliun untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur selama 20 tahun pasca 2017.

Sudirman juga menyatakan bahwa pemerintah berkeyakinan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut.

Pertamina secara resmi memang telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Mahakam. Saat ini, Mahakam masih dikelola Total E&P Indonesie sejak 1967 akan habis masa kontraknya pada 2017 mendatang.

Sebelumnya, Sudirman Said memang sudah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina.

Sudirman memang akhirnya memberikan kejelasan mengenai nasib Blok Mahakam karena dia menyadari bahwa semua pihak butuh kejelasan, maka dengan itu pemerintah sudah kasih arah jelas. Arahannya bahwa Blok Mahakam akan diberikan ke Pertamina.

Meskipun demikian, Sudirman masih juga belum memberi kejelasan berapa persen saham Mahakam yang akan dikuasai Pertamina. Pemerintah dalam hal ini menyerahkan negosiasi antara Pertamina dengan pengelola blok yang lama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pertamina saat ini meminta pengelolaan 100 persen atau mayoritas.

Sudirman sudah berjanji akan mempertemukan Pertamina dengan Total untuk mencari jalan tengah. Sudirman percaya antara Pertamina, Total maupun Pemda Kalimantan Timur menginginkan produksi Blok Mahakam itu berjalan stabil.

Idealnya memang Pertamina akan memperoleh 51% saham, pemda akan mendapatkan 19%, dan Total E&P akan mendapatkan 30% saham.  Apabila memang pemerintah serius bahwa produksi di Blok Mahakam stabil, maka tentu saja Total sebagai operator selama ini harus dilibatkan. Toh justru Pertamina yang akan untung karena bisa sambil belajar teknologi dan skill dalam mengelola blok migas. Apalagi Blok Mahakam terkenal sebagai salah satu blok tersulit.

Kita berharap saja bahwa memang pemerintah akan realistis supaya Blok Mahakam tidak akan tersia-siakan pasca pergantian operator utama.

Ini Dia Success Story dari Blok Mirip Blok Mahakam di Thailand

Blok Mahakam

Walaupun sudah mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur sejak 1969 atau hampir 50 tahun lalu, PT Total E&P Indonesie asal Prancis menegaskan bahwa mereka hanyalah pengelola. Sumur gas terbesar tersebut tetap milik pemerintah Indonesia.

"Dari dulu sampai sekarang, kita hanya operator saja, tidak ada yang dimiliki Total. Blok Mahakam sepenuhnya milik pemerintah Indonesia," tegas President and General Manager PT Total E&P Indonesie, Hardy Pramono.

Sejalan dengan pandangan demikian, maka terkait status di Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak 2017, Total menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah. Bahkan kabarnya pemerintah akan mempercepat keputusan mengenai blok yang sampai saat ini menghasilkan gas bumi terbesar di Indonesia, sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan juga memproduksi minyak sebanyak 69.000 barel per hari.

Di sisi lain, melihat kondisi terus turunnya produksi gas bumi di Blok Mahakam sejak 2000, Total E&P sudah melakukan berbagai upaya dengan menggelontorkan miliaran dolar, yang mana hal itu dilakukan demi produksi gas bumi nasional tidak turun.

Akan sangat berisiko apabila operator suatu blok migas langsung berganti. Tidak hanya di Blok Mahakam, namun prakondisi tersebut akan terjadi di semua blok migas yang beroperasi. Pasalnya, teknologi yang digunakan dalam setiap pengelolaan blok migas pada sumur-sumur migas berbeda-beda.

Andaikata operator langsung ganti, sangat  dikhawatirkan bahwa produksi akan langsung turun signifikan. Itu yang tidak diinginkan oleh para pihak, karena negara akan merugi karena produksi migas nasional turun.

Sebenarnya ada cara yang selama ini lazim dilakukan, termasuk Total ketika menangani suatu blok migas di Thailand. Ketika blok migas yang dikelola Total habis kontraknya, pemerintah Thailand tidak langsung menggantikan Total dengan BUMN-nya, yakni PTT Thailand. Ada masa transisi sekitar 5 tahun, pegawai PTT Thailand masuk bersama-sama mengoperasian blok tersebut, agar ada transfer pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada blok tersebut, sampai masa transisi berakhir selesai, baru Total cabut dari blok tersebut.

Success story tersebut diharapkan bisa diterapkan ke Blok Mahakam. Total sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, selanjutnya keputusan ada di tangan pemerintah Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui, Pertamina sudah mengajukan proposal pengelolaan Blok Mahakam ke Pemerintah. Dalam proposal tersebut, Pertamina ingin mengelola 100% Blok Mahakam. Tapi tentunya setelah dipotong 10% sebagai keterlibatan dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur termasuk Pemkab Kutai Kartanegara.

Walaupun skenario yang ditawarkan oleh Total tersebut terdengar ideal, namun keputusan tetap ada di tangan pemerintah sepenuhnya. Kita harapkan saja semoga pemerintah bisa bijak dalam menentukan nasib Blok Mahakam tersebut.