Rekomendasi Penting Bagi ESDM

IEA

Sudah lebih dari seratus hari, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjalan. International Energy Agency (IEA) pun baru saja menyampaikan lima rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM terkait dengan tantangan utama pengembangan sektor energi pada tahun ini.

Lima rekomendasi tersebut bertujuan dalam rencana pembangunan jangka panjang yang terintegrasi antara IEA dengan Kementerian ESDM.

Rekomendasi pertama adalah penguatan institusi dan kebijakan di bidang energi.

Berikutnya rekomendasi kedua dari IEA adalah untuk memperkuat legal framework atau memperkuat landasan hukum untuk membangun sektor energi ke depan.

Lalu rekomendasi ketiga adalah pengembangan infrastruktur energi seperti kemampuan kilang minyak, listrik, dan sebagainya.

Kemudian yang keempat adalah mendorong energy mix yang lebih berkelanjutan serta memperbesar porsi dari energi terbarukan.

Dan juga yang terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah membangun pasar domestik untuk gas karena sebagian besar gas masih diekspor.

Padahal sebenarnya Indonesia sudah mengalami berbagai kemajuan, misalnya menggeser subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Itu merupakan suatu kemajuan besar dan banyak negara mengalami kesulitan. Namun, Indonesia melakukan itu dengan baik.

Langkah Indonesia meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk listrik dan infrastruktur energi juga sangat patut diapresiasi.

Sebelumnya, Kementerian ESDM dan IEA juga telah melaksanakan studi bersama terkait kebijakan untuk mereformasi subsidi bahan bakar fosil sehingga dapat menjadi media bertukar pandangan dengan negara-negara lain.

Kita berharap semoga kiranya kementerian ESDM bisa menyerap masukan-masukan tersebut dengan baik, dan bisa mengimplementasikannya dengan baik. Maka niscaya ESDM bisa makin maju, karena masukan-masukan tersebut bisa dibilang dari dunia internasional.

ESDM Ingin Merebut Hati Rakyat Kembali

Sudirman Said

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah hingga beberapa waktu lamanya terus-menerus mendapat sorotan tajam dari masyarakat, setelah sejumlah pejabatnya tersangkut kasus hukum. Sudirman Said berjanji mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan ini.

Sudirman menyatakan bahwa langkah awal yang sudah dan akan diambilnya, mulai dari melakukan penyegaran jajaran pejabat ESDM, merotasi pejabat, hingga menganggurkan beberapa pejabat (non-job).

Di awal-awal Sudirman juga sudah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas bumi, untuk memberikan berbagai kajian dan rekomendasi dan sudah ada yang dijalankan, dan muaranya pada revisi undang-undang migas nomor 22 tahun 2001.

Lalu, Sudirman juga membentuk Unit Pengendali Kinerja ESDM yang dipimpin mantan Deputi SKK Migas Widyawan Prawiratmadja. Salah satu tugasnya adalah mengkaji blok-blok migas yang akan habis kontraknya, dan selanjutnya segera diputuskan status kontraknya.

Saat ini sudah beberapa blok yang habis kontraknya sudah diputuskan, atau sudah ada kepastian, mulai dari Blok Kampar, Blok Pase, Blok ONWJ, dan Blok Gebang. Dalam waktu dekat yang juga ditunggu-tunggu adalah keputusan Blok Mahakam yang dikelola Total E&P Indonesia. Ini sedang dalam finalisasi, menunggu proposal dari Pertamina kemudian minggu ini dibahas dengan SKK Migas dan Kementerian terkait.

Di sektor migas pula, sudah ada 41 perusahaan migas yang kontraknya diakhiri oleh pemerintah, karena tidak memenuhi komitmen.

Sudirman mengungkapkan bahwa dirinya juga melakukan berbagai forum pimpinan yang berisi para pemangku keputusan, baik di sektor migas, batu bara, listrik, dan energi baru terbarukan.

Leaders forum tersebut menyelesaikan berbagai masalah yang sudah lama tidak terselesaikan, mulai dari alokasi gas yang bertahun-tahun buntu, izin-izin pembangkit listrik dan pengadaan barang yang berlarut-larut dipangkas dan dikeluarkan aturan, sehingga memudahkan BUMN dan swasta untuk investasi dan manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Ia mencontohkan, di sektor listrik pada program 35.000 mega watt (MW), pemerintah telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk di dalamnya pengurusan izin pembangkit dan sebagainya. Di Direktorat Jenderal Minerba juga telah ada penyederhanaan izin dari 53 izin menjadi 18 izin.

Terkait anggaran Kementerian ESDM yang disetujui di APBN bersama Komisi VII DPR, sebagian besar juga untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi tahun ini ESDM mendapat tambahan Rp 4,9 triliun, yang semuanya untuk pembangunan infrastruktur.

Total anggaran Kementerian ESDM sekitar Rp 15 triliun, di mana Rp 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur, Rp 5 triliun untuk belanja pegawai.

Sudirman mengakui bahwa sektor ESDM merupakan sektor yang sangat penting dan harus diurus dengan benar. Pasalnya, di sektor ini tahun lalu berkaitan dengan investasi di sektor migas Rp 388 triliun, penerimaan negara di ESDM Rp 363 triliun, ada 332 kontraktor kontrak kerjasama. Ada 10.000-an perusahaan tambang, walau 3.000-an belum clear and clean (CnC), namun investasinya tahun lalu mencapai Rp 28 triliun.

Ya memang ESDM bisa dibilang sudah kehilangan kepercayaan publik. Makanya kesadaran akan hal tersebut dan upaya-upaya untuk menebus hal tersebut harus diapresiasi. Semoga saja ESDM bisa menjadi andalan Indonesia lagi.

Pertamina Gandeng Perusahaan Asal Perancis

Pertamina

Ada angin sejuk yang datang dari dunia energi Indonesia! PT Pertamina (Persero) dan Akuo Energy, perusahaan asal Perancis, menandatangani kesepakatan kerja sama untuk pengembangan energi baru dan terbarukan untuk ketenagalistrikan di wilayah Indonesia.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani dan CEO Akuo Energy Eric Scotto hari ini.

Kerja sama akan difokuskan pada pengembangan energi angin, energi surya (Solar PV), dan Ocean Thermal Energy Convertion (OTEC).

Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik telah memicu pertumbuhan permintaan listrik rata-rata sekitar 8,5 persen per tahun sejak 2011.

Pemerintah sudah menargetkan bahwa pada tahun 2025 kontribusi energi baru dan terbarukan mencapai 23 persen terhadap bauran energi nasional.

Kedua pihak akan melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang sesuai dengan ketiga jenis EBT yang akan dikerjasamakan. Pasalnya, pemerintah memiliki perhatian lebih terhadap daerah-daerah terpencil yang listriknya masih bergantung pada diesel.

Pada tahap awal, Pertamina dan Akuo Energy akan menetapkan tiga pulau untuk lokasi pembangkit listrik dengan mempertimbangkan luasan pulau, populasi penduduk, dan kebutuhan listriknya. Konstruksi pembangkit listrik pertama diharapkan berupa Solar PV dengan kapasitas lima megawatt (MW) pada 2016.

Pada tahun berikutnya, Pertamina dan Akuo Energy akan mulai membangun tambahan pembangkit listrik berbasis Solar PV berkapasitas lima MW dan juga pembangkit listrik tenaga angin berkapasitas 60 MW.

Yenni mengungkapkan pada 2018 kedua perusahaan menargetkan untuk dapat mulai membangun pembangkit listrik berbasis EBT dengan skala lebih besar sehingga kombinasi pembangkitan listrik berbasis Wind, Solar PV, dan OTEC nantinya memiliki kapasitas total sebesar 560 MW.

Akuo Energy merupakan independent power producer yang berbasis energi terbarukan yang berbasis di Paris, Perancis. Perusahaan ini telah berinvestasi untuk pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dengan total kapasitas sebesar 600 MW.

Akuo Energy memiliki unit-unit bisnis yang tersebar di delapan negara lain, yaitu Uruguay, Kroasia, Polandia, Turki, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Luxembourg, dan Indonesia. Perusahaan ini juga menargetkan untuk memiliki kapasitas pembangkitan listrik berbasis energi baru dan terbarukan 3.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Nah begitu dong! Tidak perlu lah sentimen romantisme nasionalisme tidak jelas yang justru akan menghambat majunya kita sebagai suatu bangsa. Sudah tepat langkah Pertamina yang ini untuk bekerjasama dengan perusahaan luar yang lebih kompeten. Pertamina akan bisa mengambil ilmu, skill, dan teknologinya.

Sebenarnya logika yang sama bisa diterapkan juga di Blok Mahakam. Memang kita sudah sepantasnya dukung Pertamina untuk menjadi mandiri. Namun apabila kita realistis, saat tersebut belumlah tiba. Pertamina harusnya menggandeng Total E&P sambil pelan-pelan mengambil alih blok tersebut. Sesudah Pertamina mengambil ilmu, skill, dan teknologinya, barulah lepas mandiri sendiri.

Pertamina Mengaku Belum Tahu Akan Kelola Blok Mahakam Atau Tidak

Dwi Soetjipto

Setelah berbagai kabar dan rumor tentang kepastian nasib Blok Mahakam, akhirnya pemerintah sudah memutuskan bahwa Blok Mahakam akan diberikan kepada Pertamina. Namun anehnya malah Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soejipto, mengaku belum tahu apakah pihaknya akan menggarap Blok Mahakam atau tidak!

Dia mengaku bahwa saat ini perseroan masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait penunjukan tugas untuk eksplorasi blok di wilayah Kalimantan Timur tersebut.

Kendati belum ada penunjukan, Pertamina mengaku sudah mempersiapkan 12 chapter proposal perencanaan eksplorasi Blok Mahakam. Akhir Februari ini, rencananya skema bisnis Blok Mahakam akan diserahkan Pertamina kepada pemerintah.

Apabila jadinya Pertamina ditunjuk untuk mengelola Blok Mahakam sudah pasti akan mengajak pemerintah daerah yang terkait. Namun Dwi belum tahu apakah Pertamina sendiri yang akan menggarap Blok Mahakam, atau harus mengajak perusahaan migas lainnya.

Loh loh loh aneh sekali ini ya. Perasaan baru saja kemarin ada gembar gembor di berita bahwa Blok Mahakam akan diberikan kepada Pertamina, kok sekarang tiba-tiba Pertamina bilang masih menunggu kabar dari pemerintah?? Jadi ada apa ini sebenarnya. Apakah karena Pertamina belum menemukan dana untuk mengelola Blok Mahakam jadi dianggap belum bisa diberikan untuk Pertamina?

Memang solusi terbaik sebenarnya adalah memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina bersama dengan Total E&P karena jelas Total punya dana dan skill serta teknologi yang diperlukan.

Apalagi mengingat Indonesia sudah berada di ambang krisis energi seperti ini. Akan sangat disayangkan apabila produksi minyak menurun hanya karena Pertamina yang kurang handal dalam mengelola Blok Mahakam.