Thursday 27 November 2014

Nama Direktur Utama Pertamina Akan Segera Diumumkan

Pertamina
Berbagai posisi strategis di pemerintah sudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun ada satu yang masih belum terpilih juga padahal sangat strategis, yakni posisi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Saat ini pemerintah sedang melakukan seleksi untuk posisi tersebut. Awalnya ada 7 nama calon kuat, dan kini sudah mengerucut menjadi 3 nama.

"Ada 3 nama," ujar Rini Soemarno, Menteri BUMN.

Sekarang ini nama-nama tersebut sudah diserahkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA). Untuk proses pemilihan kepala baru Pertamina, pemerintah menggandeng pihak eksternal yaitu PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

"Proses bukan hanya di DDI, tapi ada di PPM. Sekarang sudah diproses di TPA. Tunggu saja," pungkas Rini.

Tetapi Rini tidak bersedia menyebutkan 3 nama calon bos baru Pertamina. Rini juga tidak menjawab ketika ditanya apakah 3 nama ini dari internal Pertamina atau bukan.

Pernah ditegaskan pula bahwa proses pemilihan Dirut Pertamina dilakukan secara profesional. Proses yang ditempuh juga sudah sesuai koridor.

"Pokoknya kita bekerja sebaik mungkin. Yang ingin kita lakukan adalah kita mempunyai niat yang terbaik untuk bangsa. Bisa meyakini kalau kita melakukannya secara profesional, sudah melakukan assessment process yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah," jelasnya.

Proses seleksi secara profesional ini bertujuan untuk mendapatkan orang terbaik yang bisa memimpin Pertamina. "Kita insya Allah mendapatkan orang yang terbaik. Tujuannya itu tidak lain dan tidak ada bukan," tukas Rini.

Pemerintah menutup rapat-rapat dan tak mau membocorkan ke publik nama 3 calon tersebut. Baik Menteri BUMN Rini Soemarno atau pun Menteri ESDM Sudirman Said tidak mau membocorkan perihal nama-nama tersebut.

"Itu ke Pak Sudirman," ujar Rini.

"Lho, itu ke Bu Rini," ucap Sudirman.

Meskipun tidak mau membocorkan nama-namanya, namun mereka berdua berani meengaskan bahwa pengumuman nama calon yang dipilih untuk menduduki posisi teratas Pertamina akan dilakukan segera.


Sebenarnya sayang juga nama-nama tersebut tidak dibuka ke publik. Padahal kan publik juga berhak untuk mengawasi. Untuk menjadi Dirut Pertamina benar-benar dibutuhkan sosok yang bersih karena Pertamina banyak korupsi serta harus karakter yang kuat karena Pertamina banyak mafianya.

Thursday 20 November 2014

Komite Reformasi Tata Kelola Migas Dibentuk

Faisal Basri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyampaikan alasan tim reformasi tata kelola migas ditempatkan di bawah kementeriannya. Tim yang diberikan amanat untuk membongkar mafia migas itu dipimpin oleh Faisal Basri.

Sudirman bilang bahwa lembaga tersebut berada di bawah kementeriannya, karena bersifat ad hoc. Selain itu, tim tersebut diusulkan oleh dirinya sendiri sehingga penanggung jawabnya adalah langsung Menteri ESDM.

"Terkait kekhawatiran adanya intervensi, intervensi itu perlu dilakukan kalau itu untuk kebaikan dan saya hanya akan menjaga kepentingan bangsa dan negara," ujar Sudirman.

Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Ekonom Faisal Basri ditunjuk sebagai pemimpin tim tersebut dengan anggota gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat.

Faisal menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola migas. Tim itu memiliki empat tugas pokok yang hasil kajiannya akan menjadi bahan rekomendasi Kementerian ESDM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang pertama akan dilakukan adalah meninjau ulang, mengkaji seluruh proses perizinan dari hulu hingga hilir. Harapannya adalah aagr kebijakan dan aturan yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus atau diubah.

Kemudian tugas yang kedua adalah menata ulang kelembagaan, termasuk di dalammya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Lalu tugas yang ketiga, yakni mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh substansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat.

Yang terakhir adalah mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya. Tim akan bekerja selama enam bulan ke depan.


Semoga memang tim ini dibutuhkan karena kalau tidak justru akan memboroskan anggaran saja. Tapi sepertinya sih memang dibutuhkan. Kita harap saja bahwa kerja mereka akan sukses dan memberikan dampak positif bagi sektor migas Indonesia.

Monday 17 November 2014

Ini Dia Kriteria Untuk Jadi Dirut Pertamina

Pertamina
Selepas mundurnya Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina, hingga saat ini posisi tersebut masih juga belum diisi penggantinya. Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) saja sudah terpilih. Pertamina saat ini hanya dipimpin oleh pelaksana tugas yaitu Muhamad Husen yang sebelumnya merupakan direktur hulu.

Sejumlah masyarakat sipil mendesak Menteri BUMN agar mekanisme dan proses seleksi Direktur Utama Pertamina dilakukan secara transparan. Menteri BUMN diminta untuk menyampaikan kepada publik perihal kriteria-kriteria umum dan khusus untuk posisi Dirut dan Direksi Pertamina.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi orang nomer satu di BUMN terbesar di Indonesia itu," tutur Fabby Tumiwa, salah satu masyarakat sipil.

Langkah tersebut bertujuan untuk membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang akan transparan dan terbuka dalam mengelola pemerintahannya. Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik, selain memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan sapi perahan.

"Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat," ujarnya.

Dia mengharapkan agar Pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekrutmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon juga menyuarakan bahwa sebelum menentukan Direktur Utama Pertamina, pemerintah harus mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, supaya tidak memangkas kewenangan Presiden Joko Widodo.

Effendi juga menyentil dengan menyebutkan bahwa Rini mulai menempatkan orangnya di beberapa jajaran BUMN untuk memuluskan langkahnya. "Sebelum presiden kalah, mending segera diganti," tuturnya.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menambahkan bahwa Direktur Utama PT Pertamina harus berasal dari kalangan profesional. Selain itu, sosok yang dipilih haruslah yang memahami benar tentang industri perminyakan. "Terserah mau dari dalam atau luar, yang penting ngerti bisnis migas," ucapnya.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Komisaris Pertamina, Roes Aryawijaya yang enggan menanggapi tentang bursa calon Direktur Utama Pertamina. Yang paling penting, menurut dia, sosoknya harus kuat menahan intervensi dari berbagai pihak. "Profesional, independen, dan tak ada afiliasi politik," ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (bopd). Naik 11,9 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan senilai USD 79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar USD 3,44 miliar.

Sepertinya yang paling penting juga adalah orang yang bersih dan bebas dari korupsi. Pertamina yang merupakan sarang korupsi sangat membutuhkan orang yang bersih di puncak pimpinan. Kalau bebas dari korupsi, insya Allah Pertamina akan bisa menjadi perusahaan minyak kelas dunia.