Perijinan Migas Akan Dipermudah!

ijin migas

Ada kabar baik yang datang dari sektor energi Indonesia! Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyatakan bahwa mereka akan menyederhanakan perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas). Hal ini demi pemberian pelayanan yang cepat, sederhana, dan transparan.

"Untuk penyederhanaan izin baik di hulu, hilir dan transportasi migas, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan yang ada di bawah Ditjen Migas," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Migas IGN Wiratmaja.

Penyederhanaan ini akan membuat perizinan di sektor tersebut menjadi 42 izin dan berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk perizinan di Ditjen Migas berlaku Mei 2015 rencananya, kami sedang koordinasi semoga secepatnya tanggalnya bisa kami sampaikan," terang Wiratmaja.

Ia juga menyampaikan bahwa penyederhanaan ini untuk mempermudah investor di hulu dan hilir migas untuk melakukan usaha. Sebelumnya, sudah beberapa kali perizinan tersebut mengalami penyederhanaan.

"Sebelum 2012 itu ada 104 izin. Ini terus disederhanakan setelah 2012 jadi 51 jenis izin dan disederhanakan kembali jadi 42," ucapnya.

Nantinya, untuk melayani masyarakat dan investor industri di bidang migas, pihaknya akan menempatkan pegawai migas di BKPM. Petugas tersebut akan melakukan evaluasi awal terhadap semua proses perizinan.

"Jika berdasarkan evaluasi pegawai migas di BKPM ternyata perlu pendalaman, maka akan berkoordinasi dan ditindaklanjuti di Ditjen Migas. Tapi jika bersifat umum maka pegawai migas yang ditempatkan di BKPM itu bisa memberikan izin," pungkasnya.

Terobosan seperti ini tentunya akan sangat berguna bagi kemajuan sektor energi di Indonesia. Selama ini sudah menjadi rahasia umum kalau perijinan selalu dibuat rumit dan bertele-tele serta tidak jarang kalau si pemohon ijin dilempar sana sini.

Semoga pemerintah benar akan sukses menerapkan ini dan juga memberikan insentif supaya target di sektor migas akan bisa tercapai.

Akhirnya Petral Dibubarkan Juga!

Petral

Akhirnya ada kabar bagus yang datang dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto. Butuh waktu hingga lima bulan untuk bisa membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Sebelum dibubarkan, Petral sudah dipangkas tugas dan fungsinya.

Sejak awal tahun, fungsi impor BBM dan minyak sudah tidak lagi dilakukan oleh Petral. Fungsi tersebut diambil alih Pertamina langsung melalui Integrated Supply Chain (ISC).

"Sekarang rencananya kita bubarkan saja. Lalu kemudian asetnya diambil alih Pertamina langsung, tentu diutilisasikan sesuai peran yang optimum bagi aset tersebut," terang Dwi.

Rencana pembubaran Petral ini telah dilaporkan Dwi kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno. Rini sendiri memberi sinyal menyetujui pembubaran Petral, karena sekarang fungsinya sudah tidak seperti dulu lagi.

Petral yang sekarang menjalani trading atau perdagangan minyak di Singapura, akan digantikan pernanannya oleh Pertamina Energy Service (PES). Dwi mengatakan, pergantian peran petral kepada PES bukanlah ganti baju.

"Kita kan nggak cerita baju-bajuan, kita kan ceritanya manfaat untuk perusahaan yang paling optimum," kata Dwi.

"Kita kan memang sekarang ini, Pertamina melakukan restrukturisasi, baik organisasi maupun bisnis, sehingga Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia, arahnya kan seperti itu. Jadi mana-mana proses bisnis yang kurang efektif kita potong sehingga lebih efisien. Dengan begitu, maka kita lihat bahwa barangkali posisi Petral perlu dikaji lagi ke Kementerian ESDM," jelas Dwi.

PES, selama ini merupakan aset dari Petral sendiri. Kegiatan PES adalah melakukan perdagangan minyak secara internasional. Perusahaan ini berdomisili di Singapura dan Hong Kong.

Sebenarnya kita semua sudah tahu dan sudah menduga bahwa cepat atau lambat Petral harus dibubarkan karena saking banyaknya ketidakberesan. Bagus juga bahwa direktur Pertamina yang baru akhirnya bisa mengeksekusi itu.

Ini hanyalah langkah awal bagi Pertamina untuk menjadi lebih baik. Kebobrokan Pertamina yang banyak seperti korupsi dan birokrasi yang bertele-tele selama ini menjadi penghalang Pertamina menjadi bagus.

Ayo dukung Pertamina untuk menjadi lebih maju lagi!

Pemda Kaltim Akui Tak Mampu Kelola Blok Mahakam

Awang Farouk ishak

Akhirnya ada juga pernyataan jujur dari pemerintah soal kesanggupan dalam mengelola blok Mahakam. Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, sudah mengakui bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur tidak memiliki kecukupan finansial untuk mengambil alih sebagian saham Blok Mahakam yang kemungkinan ditawarkan pemerintah.

"Terus terang kami daerah tidak mampu untuk ikut participating interest. Jujur saya," ujar Awang.

Pernyataan ini sudah bisa dilontarkan karena Awang memperkirakan bahwa BUMD yang ditunjuk untuk mengambil alih saham Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie membutuhkan dana tak kurang dari Rp 5,8 triliun. "APBD saya ada Rp 15 triliun. Tapi kalau dikeluarkan untuk ini, pembangunan bisa stop. Belum lagi ada 5 blok migas yang akan berakhir pada 2022," terang Awang.

Jadinya dia pun mengharapkan agar pemerintah pusat bisa membantu Pemda untuk memiliki participating interest Blok Mahakam, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun sungguh ia menyayangkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro beberapa waktu lalu menyatakan tegas pemerintah akan membubarkan PIP dan meleburnya ke dalam BUMN infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Apakah Blok Mahakam bisa diserahkan kepada BUMN ini, menurut saya tidak mungkin. Dananya pasti tidak cukup," ketus Awang.

Ya kalau sudah sadar tidak mampu ya jangan dipaksakan. Memangnya akan dapat uang darimana. Lagipula kemampuan juga sudah jelas tidak ada.

Kalau sudah tahu begini, akan keterlaluan kalau pemerintah pusat masih memberikan Blok Mahakam kepada Pemda. Sudah selayaknya blok tersebut diberikan kepada yang mampu yakni Pertamina dengan menggandeng Total E&P. Lagipula Total sudah berkali0kali menyatakan bahwa mereka bersedia untuk investasi hingga triliunan di Blok Mahakam.

Ini Pernyataan Bodoh Anggota DPR Tentang Blok Mahakam

Achmad Hafisz Tohir

Pernyataan bodoh kembali datang dari anggota parlemen kita. Komisi VI DPR mendukung PT Pertamina (Persero) mengambil alih hingga 100 persen pengelolaan Blok Mahakam sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Secara politis, Komisi VI DPR mendukung sepenuhnya Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam. Pengambialihan itu menjadi salah satu solusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional," ujar Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Menurut Ahmad yang merupakan anggota DPR Fraksi PAN ini, secara prinsip pemerintah bersama DPR sangat sejalan bagaimana pengambilalihan Blok Mahakam tersebut dapat diselesaikan dan berlangsung mulus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nasril Bahar anggota DPR Fraksi PAN, bahwa Pertamina jangan ragu mengeksekusi pengambilalihan Blok Mahakam.

"Secara ekonomi Indonesia akan sangat diuntungkan. Keuntungan yang diperoleh pengelola sebelumnya mencapai sekitar Rp 17 triliun per tahun," jelasnya.

Untuk itu tambah Nasril, Blok Mahakam yang notabene milik negara harus dikembalikan kepada anak bangsa. Menurutnya dari semua aspek, tidak ada alasan lagi menunda pengambilalihan sumber daya migas itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan proses pengambilalihan Blok Mahakam sedang berlangsung.

Pada November 2014, studinya sudah masuk, Februari 2015 sudah memasukkan usulan kepada pemerintah, akhir April 2015 akan memasukkan proposal.

Pertamina tambah mantan Dirut PT Semen Indonesia ini sangat siap jika mendapat penugasan dari pemerintah mengambilalih sekaligus mengelola Blok Mahakam.

Pertamina menyatakan bahwa dari sisi pendanaan sama sekali tidak ada kendala.

Sama halnya dengan sumber daya manusia, dari 2.000 tenaga kerja Blok Mahakam hanya sekitar 40 orang yang merupakan warga negara asing, selebihnya WNI.

"Seluruh karyawan WNI tersebut sudah kami minta untuk tetap bertahan. Remunerasinya akan dijaga agar tidak keluar dari Blok Mahakam. Pertemuan dengan Serikat Pekerja juga segera kami gelar, " jelasnya.

Pernyataan anggota DPR tersebut bisa berakibat buruk. Karena secara politis, hal itu apabila benar dilakukan bisa membuat Indonesia dicap sebagai anti asing, padahal iklim investasi sedang subur-suburnya. Secara teknis pun, hal tersebut akan berdampak buruk pada produksi yang akan mandek.

Gawat, Perusahaan Migas Pada Tunda Proyek!

Harga Minyak Anjlok

Anjloknya harga minyak dunia ternyata memiliki dampak rentetan yang panjang. Harga minyak anjlok dari di atas US$ 100 per barel pada pertengahan tahun lalu menjadi US$ 50-60 per barel, bahkan sempat di bawah US$ 50 per barel. Kondisi seperti ini membuat perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia merevisi program kerja.

Perusahaan migas di Indonesia yang disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mengajukan revisi program kerja dan anggaran, atau Work Program & Budget (WP&B) ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Ya mulai dari ini, pembahasan revisi WP&B semua di kantor, proses revisi WP&B ini bisa memakan waktu sebulan," kata Kepala Hubungan Masyarakat SKK Migas.

Para KKKS ini ingin mengajukan revisi, karena WP&B sebelumnya ditetapkan dengan patokan harga minyak US$ 105 per barel. Sementara saat ini, harga minyak sempat anjlok lebih dari 50%.

Akan banyak program dan proyek yang harus mereka tunda sementara waktu, karena harga minyaknya anjlok sekali.

SKK Migas juga berharap supaya revisi WP&B yang diajukan KKKS tidak menggangu target produksi minyak dan gas bumi (migas) tahun ini yang ditetapkan 825.000 barel per hari.

"Harapan kita seperti itu, jangan sampai ada proyek yang ditunda yang berhubungan dengan produksi migas nasional tahun ini. Kemungkinan paling besar mereka menunda proyek eksplorasi, karena proyek ini kan baru terasa hasilnya 7-8 tahun akan datang. Tapi kalau eksplorasi tertunda, berdampak cadangan migas kita, itu juga penting. Makanya sekarang ini (di Kantor SKK Migas) pasti ramai 'berantemnya' karena kita juga nggak mau proyek eksplorasi tertunda, tapi nggak mau juga produksi turun," terang Rudianto.

Adapun berdasarkan data SKK Migas, KKKS yang sudah dalam tahap produksi jumlahnya mencapai 79. Sedangkan KKKS yang sedang masa eksplorasi sebanyak 184.

Kalau kita sudah mengetahui keadaannya seperti itu, maka sebaiknya pemerintah memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Segala macam peluang proyek sebaiknya segera direalisasikan dan justru diberikan insentif supaya di pemilik proyek tetap tertarik untuk melanjutkan.

Seperti di Blok Mahakam misalnya. Loloskan saja pihak-pihak yang memang tertarik seperti Total E&P supaya proyek tetap jalan.