Ini Pernyataan Bodoh Anggota DPR Tentang Blok Mahakam

Achmad Hafisz Tohir

Pernyataan bodoh kembali datang dari anggota parlemen kita. Komisi VI DPR mendukung PT Pertamina (Persero) mengambil alih hingga 100 persen pengelolaan Blok Mahakam sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Secara politis, Komisi VI DPR mendukung sepenuhnya Pertamina menjadi pengelola Blok Mahakam. Pengambialihan itu menjadi salah satu solusi besar dalam memenuhi kebutuhan energi nasional," ujar Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir.

Menurut Ahmad yang merupakan anggota DPR Fraksi PAN ini, secara prinsip pemerintah bersama DPR sangat sejalan bagaimana pengambilalihan Blok Mahakam tersebut dapat diselesaikan dan berlangsung mulus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nasril Bahar anggota DPR Fraksi PAN, bahwa Pertamina jangan ragu mengeksekusi pengambilalihan Blok Mahakam.

"Secara ekonomi Indonesia akan sangat diuntungkan. Keuntungan yang diperoleh pengelola sebelumnya mencapai sekitar Rp 17 triliun per tahun," jelasnya.

Untuk itu tambah Nasril, Blok Mahakam yang notabene milik negara harus dikembalikan kepada anak bangsa. Menurutnya dari semua aspek, tidak ada alasan lagi menunda pengambilalihan sumber daya migas itu.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan proses pengambilalihan Blok Mahakam sedang berlangsung.

Pada November 2014, studinya sudah masuk, Februari 2015 sudah memasukkan usulan kepada pemerintah, akhir April 2015 akan memasukkan proposal.

Pertamina tambah mantan Dirut PT Semen Indonesia ini sangat siap jika mendapat penugasan dari pemerintah mengambilalih sekaligus mengelola Blok Mahakam.

Pertamina menyatakan bahwa dari sisi pendanaan sama sekali tidak ada kendala.

Sama halnya dengan sumber daya manusia, dari 2.000 tenaga kerja Blok Mahakam hanya sekitar 40 orang yang merupakan warga negara asing, selebihnya WNI.

"Seluruh karyawan WNI tersebut sudah kami minta untuk tetap bertahan. Remunerasinya akan dijaga agar tidak keluar dari Blok Mahakam. Pertemuan dengan Serikat Pekerja juga segera kami gelar, " jelasnya.

Pernyataan anggota DPR tersebut bisa berakibat buruk. Karena secara politis, hal itu apabila benar dilakukan bisa membuat Indonesia dicap sebagai anti asing, padahal iklim investasi sedang subur-suburnya. Secara teknis pun, hal tersebut akan berdampak buruk pada produksi yang akan mandek.