Petral Akan Dibekukan |
Ditangkapnya
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan juga mundurnya
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang disinyalir dikarenakan sudah
tidak tahan dengan mafia migas, memunculkan pertanyaan akan seberapa ganasnya
mafia migas di Indonesia.
Keresahan
ini dijawab oleh Hasto Kristiyanto, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK. Hasto
menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat untuk memberantas
mafia migas dengan membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang dijanjikan akan bekerja
sungguh-sungguh secara efektif. Hal tersebut dilakukan karena mengingat mafia
migas terbukti dan diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi
nasional.
Hasto
juga menjanjikan bahwa penindakan terhadap pelanggar hukum akan dilakukan dengan
tegas dan tanpa pandang bulu, ditindak dan dipublikasikan secara masif untuk
menimbulkan efek jera.
"Hal
ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya
mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif
terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan
dijalankan di Indonesia," pungkas Hasto.
Selama
ini, PT Pertamina (Persero) mengimpor minyak lewat anak usahanya, yaitu
Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura.
Selain
memberangus pelanggar hukum, BBM bersubsidi juga akan diberi warna khusus untuk
memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak,
logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan diimplementasikan dengan
transparan.
"Pemerintah
akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien
di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas
dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya
ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang
qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa
fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," tutur
Hasto.
Pada
bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan
listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi
tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global,
membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu
memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi
(pengalihan) subsidi yang lebih berkeadilan.
"Langkah
yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat
miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi
tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga
dilindungi dengan safety nett," katanya.
Dari
keterangan Hasto tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apabila memang Petral
menjadi sarang mafia migas, apalagi induk perusahaannya yakni Pertamina??
Tindak lanjut berikutnya seharusnya adalah menginvestigasi Pertamina. Pantesan saja
Karen mundur, ternyata karena mafia migasnya!