Ingin Berantas Mafia Migas Indonesia, Petral Akan Dibekukan

Petral Akan Dibekukan

Ditangkapnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan juga mundurnya Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang disinyalir dikarenakan sudah tidak tahan dengan mafia migas, memunculkan pertanyaan akan seberapa ganasnya mafia migas di Indonesia.

Keresahan ini dijawab oleh Hasto Kristiyanto, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK. Hasto menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat untuk memberantas mafia migas dengan membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang dijanjikan akan bekerja sungguh-sungguh secara efektif. Hal tersebut dilakukan karena mengingat mafia migas terbukti dan diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Hasto juga menjanjikan bahwa penindakan terhadap pelanggar hukum akan dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu, ditindak dan dipublikasikan secara masif untuk menimbulkan efek jera.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," pungkas Hasto.

Selama ini, PT Pertamina (Persero) mengimpor minyak lewat anak usahanya, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura.

Selain memberangus pelanggar hukum, BBM bersubsidi juga akan diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan diimplementasikan dengan transparan.

"Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," tutur Hasto.

Pada bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi (pengalihan) subsidi yang lebih berkeadilan.

"Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett," katanya.

Dari keterangan Hasto tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apabila memang Petral menjadi sarang mafia migas, apalagi induk perusahaannya yakni Pertamina?? Tindak lanjut berikutnya seharusnya adalah menginvestigasi Pertamina. Pantesan saja Karen mundur, ternyata karena mafia migasnya!