Jokowi: Banyak Praktek Mafia di Tubuh Kementerian ESDM Indonesia

ESDM

Rakyat sudah penasaran dengan susunan kabinet dan program 100 hari presiden terpilih Indonesia Joko WIdodo (Jokowi). Para relawan Jokowi membuka polling di internet untuk pencalonan orang-orang yang akan masuk ke kabinet Jokowi. Meksipun demikian, hal tersebut tidak akan mendikte keputusan prerogatif seorang presiden nantinya.

Jokowi terutama akan berhati-hati dalam memilih orang yang tepat di posisi kementerian yang strategis, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM).

"Sudah saya sampaikan, untuk tempat-tempat yang akan jadi fokus kita, pertanian berarti nanti goal-nya swasembada pangan. Itu nanti dipegang oleh orang-orang yang tahu, punya kompetensi, kemampuan leadership di bidang pertanian namanya pangan. Kita ini belum mengerti siapa," jelas Jokowi.

Selain itu, menurut Jokowi pula bahwa banyak praktek mafia di tubuh Kementerian ESDM. "Energi. Kementeriannya ESDM. Itu juga harus dipegang oleh orang yang memiliki leadership yang kuat. Karena di situ mafia banyak. (Orang itu harus) Punya kompetensi, kemampuan managerial yang kuat dan bersih, dan komitmen kuat," tuturnya.

Walaupun fokusnya ke Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM, namun hal tersebut tidak menafikan praktek mafia di tubuh kementerian yang lain. "Kita kan mau fokus di situ. Nanti yang paling penting leader-nya dulu ditemukan. Ini belum sampai (nunjuk sampai ke sosok) orang. Kita belum sampai ke orang," imbuhnya.

Meski mensyaratkan Menteri Pertanian dan Menteri ESDM harus dari kalangan profesional, namun Jokowi tidak menutup kemungkinan sosok tersebut datang dari kalangan parpol. Petinggi parpol berpeluang menjadi menteri di kabinetnya, asalkan memenuhi kriteria yang diinginkan yaitu mempunyai kepemimpinan yang kuat, profesional dan berintegritas. “Profesional itu bisa dari partai bisa juga tidak. Siapa bilang orang-orang parpol tidak ada yang profesional?” ucapnya.

Jokowi juga mengaku bahwa dia sudah banyak menerima aspirasi tentang nama-nama para menteri. “Tim pemburu” menteri juga telah ia bentuk yang bertugas untuk menyaring sosok-sosok yang dianggap mumpuni. Namun untuk menghindari intervensi, Jokowi merahasiakan orang-orang yang tergabung di dalam tim pemburu tersebut.

“Pemburunya tak bisa saya sebutkan siapa karena takut diintervensi. Yang masukan-masukan bisa kami terima, tapi kami juga ingin memburu dan mendapatkan orang-orang tepat di bidangnya. Punya kompetensi, kemampuan manajerial, kepemimpinan kuat, dan bersih. Itu yang kami inginkan,” imbuhnya.

Jokowi menegaskan bahwa dia dan Jusuf Kalla (JK) lah yang tetap akan menjadi penentu sosok yang bakal terpilih sebagai menteri. “Final terakhir di saya,” tutup Jokowi.

Indonesia Akan Mengembangkan Energi Berbasis Hutan

hutan produksi

Pemerintah Indonesia kerap kali mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan. Banyak yang menganggap bahwa ini hanyalah wacana isapan jempol belaka. Namun tampaknya ternyata pemerintah Indonesia mulai serius terhadap isu ini. Hal ini terbukti dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) tentang Program Pengembangan Bioenergi Berbasis Hutan Energi antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Pemerintah sudah sejak lama memiliki komitmen untuk menjaga suplai, investasi, dan pasar bioenergi di masa datang. MoU ini adalah langkah pembukanya. Sinergi kebijakan di bidang kehutanan dengan kebijakan di bidang energi terbarukan sebagai upaya penyediaan bahan baku bionergi dan memfasilitasi penyediaan varietas pohon yang memiliki potensi sebagai bahan baku bioenergi juga turut dimaksimalkan,” tutur Rida Mulyana, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Rida menambahkan bahwa di sisi hulu, cakupan MoU ini adalah pencadangan kawasan hutan produksi yang khusus dialokasikan untuk pembangunan hutan energi. Sedangkan cakupan di sisi hilir meliputi pemanfaatan bahan baku bioenergi yang telah tersedia melalui hutan energi menjadi sumber energi terbarukan. “Karena itu, sinergi model bisnis antara bidang kehutanan sebagai sisi hulu dan bidang energi terbarukan di sisi hilir, sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku bioenergi untuk kebutuhan dalam negeri,” jelas Rida.

Lebih lanjut lagi, Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk program hutan energi dalam lima tahun ke depan luas totalnya mencapai 400 ribu hektar. “Setelah penanandatanganan MoU ini, kami akan langsung bergerak bersama pemangku kepentingan lainnya, baik di hulu maupun di hilir. Insya Allah, setelah lima tahun nanti hasil dari program ini sudah bisa kita lihat,” imbuh Bambang.

Catatan penting lain dari MoU ini adalah bahwa MoU ini sebagai bentuk jaminan kepada para investor bahwa kebijakan energi dan kehutanan di Indonesia semakin pasti dan terintegrasi. “Jadi, hutan yang kita garap nanti jangan melulu menghasilkan kayu dan kertas saja, melainkan produk pangan dan energi juga,” terangnya.

Ke depannya, kedua belah pihak akan bertemu sekurang-kurangnya setahun sekali untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan MoU tersebut serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka mewujudkan, melaksanakan dan/atau meningkatkan program pengembangan EBT berbasis Hutan Tanaman Energi.

Dengan kekayaan hutan tropis yang tidak dimiliki oleh semua negara, niscaya Indonesia bisa berada di garda terdepan dalam mengembangkan energi terbarukan berbasis Hutan Tanaman Energi ini!

10 Tantangan bagi Presiden Indonesia Terpilih Baru Joko “Jokowi” Widodo

Jokowi Presiden RI

Walaupun belum resmi, namun sudah hampir dapat dipastikan bahwa pemenang pemilihan presiden (pilpres) kali ini adalah pasangan nomor urut dua Jokowi – Jusuf Kalla (JK). Menurut berbagai lembaga survey yang kredibel, pasangan Jokowi – JK menang dengan selisih hingga 5% yang berarti kurang lebih 9 juta suara. Meskipun ada klaim sepihak oleh pasangan Prabowo – Hatta melalui berbagai lembaga surveynya yang tidak kredibel, hal ini bisa kita abaikan saja hingga Prabowo bisa legowo dengan sendirinya.

Namun menjadi presiden Indonesia tidaklah mudah dan justru ada segunung pe-er yang harus dikerjakan. Berikut adalah tantangan-tantangan bagi Jokowi semasa kepemimpinannya:

1.     Menghapus korupsi.

Penyakit yang sudah sampai dianggap sebagai budaya Indonesia ini harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Jokowi memang sudah pernah menyampaikan bahwa dia akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk mewujudkan ini, jajaran polisi dan perangkat hukum harus disapu bersih dulu. Indonesia tidak boleh lagi memberikan toleransi kepada pada koruptor.

2.     Reformasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seperti yang telah kita ketahui, DPR sangatlah boros dan memakan banyak APBN. Selain korup, DPR sangatlah tidak efektif dan tidak transparan. Memang sebagai eksekutif, Jokowi tidak bisa mengubah legislative, namun Jokowi bisa menginisiasi hal tersebut.

3.     Reformasi hukum.

Banyak sekali hukum yang tumpang tindih di Indonesia. Jokowi harus meninjau hal tersebut dan menginisiasikan amandemen maupun penghapusan peraturan-peraturan yang tidak pada tempatnya.

4.     Memperbanyak investasi asing.

Dengan memperbanyak investasi asing, otomatis akan menumbuhkan perekonomian Indonesia.

5.     Reformasi di bidang migas.

Energi dan migas adalah salah satu sektor terpenting, namun sayangnya banyak koruptor dan birokrasi yang tidak efisien yang bersarang di bidang ini. Para investor juga seharusnya diberikan kepastian kapan kontrak akan berakhir, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Contohnya saja Blok Mahakam yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2017, namun hingga kini pemerintah belum memberikan kepastian apakah kontrak dengan Total dan Inpex akan dilanjutkan atau tidak.

6.     Pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur di Indonesia masih belum merata dan belum maju. Apabila infrastruktur baik di darat maupun laut dikembangkan dengan baik, maka efisiensi akan bisa terwujud dan otomatis lebih meningkatkan perekonomian.

7.     Melindungi lingkungan hidup.

Indonesia adalah salah satu jantung dunia karena sebagian besar hutan hujan tropis berada di negara kita, juga terumbu karang yang sangat besar jumlahnya. Indonesia mempunyai tanggung jawab bukan hanya terhadap negeri sendiri namun juga pada dunia. Namun banyak terumbu karang dihancurkan dan hutan dibakar karena perkebunan kelapa sawit. Pemerintahan yang baru harus menindak tegas penghancuran lingkungan tersebut.

8.     Ketahanan pangan.

Swasembada pangan memang sudah diakui oleh Jokowi bahwa ini akan menjadi salah satu program utamanya. Dengan adanya swasembada pangan otomatis rakyat akan makin sejahtera lahir dan batin.

9.     Meningkatkan turisme.

Keindahan alam Indonesia seharusnya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan Indonesia yang terbesar apabila dikelola dengan baik. Turisme Indonesia hancur karena birokrasi yang buruk, sistem yang korup serta kurang terkelolanya taman nasional di Indonesia.

10. Melindungi buruh migran.

TKI adalah penyumbang devisa negara terbesar, namun tidak ada perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Sampai ke negeri sendiri pun mereka seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil seperti diperas di bandara. Harus ada hukum yang lebih memberikan perlindungan bagi para buruh migran Indonesia.

Demikian sedikit dari sekelumit pe-er yang menanti presiden baru kita, Jokowi. Semoga Jokowi-JK bisa amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan tentu saja semoga keadaan aman hingga pengumuman real count pada tanggal 22 Juli 2014 nanti. Mari kita kawal suara agar kubu Prabowo tidak melakukan kecurangan-kecurangan!

Pertamina Indonesia Akan Menjadi Raksasa Minyak Dunia

Pertamina Indonesia

Selayaknya politisi yang sedang menggadang-gadang program untuk menarik pemilih, energi menjadi salah satu isu yang tidak luput dari kampanye Jokowi. Salah satu program utama Jokowi di bidang energi adalah akan membesarkan Pertamina.

Jokowi menyayangkan produktivitas Pertamina yang saat ini hanya mampu menguasai 21% produksi minyak dalam negeri, sedangkan sisanya dikuasai asing. Jokowi membandingkan dengan raksasa minyak negeri tetangga, Petronas, yang mampu menguasai produksi minyak dalam negeri hingga 60%. "Dari produksi minyak Indonesia per hari 850.000 barel, hanya 20% yang diproduksi Pertamina. Kalau Petronasi itu bisa produksi hingga mencapai 60%. Pendapatan Petronas saat ini Rp 200 triliun/tahun, Pertamina hanya Rp 20-25 triliun/tahun,"  ucap Tim Sukses Jokowi-JK, Darmawan Prasojo.

Beberapa target Jokowi-JK terhadap Pertamina:

·     -  Berkontribusi terhadap produksi minyak dalam negeri lebih dari 50% dalam waktu 5 tahun

·    -   Pertamina menjadi perusahaan energi internasional

·     -  Kebanggaan seluruh bangsa Indonesia

Sangat baik bukan cita-cita tersebut? Pertamina akan bisa bersaing secara global!

Sepertinya Jokowi-JK cukup serius dengan program tersebut karena mereka sudah memikirkan cara untuk mewujudkan angan-angan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memulangkan ahli-ahli perminyakan Indonesia yang sedang bekerja di Petronas. "Momentum Pertamina menjadi perusahaan minyak besar sekelas internasional itu ada, tetapi dukungan pemerintahnya yang belum ada. Petronas saat ini memang sukses karena ada 400 orang penting di Petronas itu orang Indonesia. Kita suruh pulang mereka dan kita serahkan mengelola Pertamina," kata Darmawan.

Selain itu, tentu saja pemerintah akan membantu dengan insentif-insentif dan tidak kalah pentingnya yaitu modal. "Kita serta modalnya kita tambah dan kita yakin Pertamina akan menjadi perusahaan internasional serta menjadi tuan rumah di negera sendiri," tambahnya.

Di debat calon presiden – calon wakil presiden kemarin yang bertemakan ketahanan energi, Jokowi memaparkan bahwa Pertamina juga perlu membuka pasar bagi biofuel sebagai energi terbarukan. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak lahan marginal yang bisa dimanfaatkan untuk cantel dan sorgum yang kemudian diolah menjadi biofuel.

Alangkah bagusnya rencana Jokowi tersebut apabila benar dijalankan! Tentunya selain memulangkan para ahli Indonesia yang di luar negeri, Pertamina harus terbuka juga untuk belajar dari kemampuan dan teknologi yang dimiliki perusahaan asing di sini. Dengan transfer kemampuan dan teknologi tersebut, niscaya Pertamina akan bisa berdikari ke depannya.

Energi Transisional di Indonesia

Turbin gas untuk pembangkit listrik

Beberapa kali dalam kampanye pemilu presiden ini isu “krisis energi” sempat diangkat sebagai salah satu tantangan bagi yang akan menjadi presiden Indonesia berikutnya. Byar-pet makin sering padahal harga listrik makin meningkat terus!

Selain itu, rencana para capres dan wacapres untuk mengurangi dampak subsidi listrik terhadap APBN juga sempat dipertanyakan.

Masalah krisis listrik dan subsidi listrik tidak bisa dilepas dari isu sumber energi primer yang dipakai di pembangkit listrik. Supaya meraih kedaulatan energi ke depan, khususnya dalam hal pasokan listrik, Indonesia haruslah berpindah dari sumber energi fosil, menuju sumber energi terbarukan. Tetapi seperti bisa diliat di negara-negara Eropa, penerapan teknologi baru terkait sumber energi surya, angin, kekuatan pasang-surut air, kekuatan ombak, dan tentunya panas bumi memerlukan sebuah revolusi dalam keterampilan tenaga kerja nasional. Perubahan ini adalah proses yang memakan waktu tidak singkat.

Karena itu, Indonesia memerlukan sumber energi primer yang bersifat transisional – yaitu tetap sumber energi fosil tetapi yang rendah dampaknya terhadap lingkungan hidup. Batu bara, yang sekarang menjadi pilihan utama di Indonesia, adalah sumber energi primer yang paling kotor dari segi pencemaran lingkungan – tanah, udara maupun air. Sedangkan gas bumi adalah pilihan yang cocok untuk menjadi energi transisional, karena sesudah dibakar, tidak ada sisa abu yang seperti logam berat yang beracun [seperti halnya batu bara], dan juga rendah emisi karbon per unit energi yang dihasilkan.

Di manakah Indonesia bisa mendapatkan gas bumi? Satu sumber terbesar adalah di Papua, tepatnya di kepala burung, di mana BP (pemilik modal 37%) punya proyek Tangguh. Tangguh diperkiraan penyimpan cadangan gas sekitar 14,4 triliun kaki kubik – salah satu terbesar di Asia Tenggara. Tetapi yang lebih besar lagi adalah di blok Mahakam, di mana Kutei Basin mempunyai cadangan yang dua kali lipat besarnya: 30 triliun kaki kubik gas bumi. Sebagian dari cadangan gas ini adalah di dalam blok Mahakam, yang diolah oleh Total E&P Indonesia dan Inpex (Jepang).

Agak susah diprediksi besarnya cadangan gas yang masih sisa di blok Mahakam sesudah 40 tahun lebih beroperasi, tetapi ada perkiraan saat ini masih sisa sekitar antara 6 sampai 12 triliun kaki kubik. Dari produksi sekitar 1.5 triliun kaki kubik gas per tahun, operator blok Mahakam menjual 30 persen ke pasar dalam negeri. Inilah yang bisa dipakai untuk industri lokal termasuk pembangkit listrik.

Karena usianya sudah setengah baya, produksi gas bumi di blok Mahakam makin susah, dan memerlukan teknologi tinggi seperti yang dikuasai Total sebagai perusahaan berpengalaman tingkat internasional.  Memang ada dalam kalangan para penghuni Senayan yang ingin Pertamina ambil alih di blok Makaham sesudah kontrak Total berakhir pada tahun 2017. Mungkinkah lebih aman jika masih ada peran untuk para ahli yang sekarang sudah bekerja di Mahakam selama berdekade-dekade?

Jalan Indonesia menuju energi terbarukan amatlah penting bagi anak-anak kita. Agar Indonesia tetap mempunyai akses terhadap sumber energi transisional yang diperlukan untuk proses ini, kita tidak bisa mengambil risiko dengan menyerahkan nasib persediaan gas terbesar ini mutlak kepada Pertamina, yang memang belum siap dan tidak bisa memastikan keberlanjutan alirnya gas ini kepada pembangkit listrik yang memerlukan.