Pemda Kaltim Akui Tak Mampu Kelola Blok Mahakam

Awang Farouk ishak

Akhirnya ada juga pernyataan jujur dari pemerintah soal kesanggupan dalam mengelola blok Mahakam. Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak, sudah mengakui bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur tidak memiliki kecukupan finansial untuk mengambil alih sebagian saham Blok Mahakam yang kemungkinan ditawarkan pemerintah.

"Terus terang kami daerah tidak mampu untuk ikut participating interest. Jujur saya," ujar Awang.

Pernyataan ini sudah bisa dilontarkan karena Awang memperkirakan bahwa BUMD yang ditunjuk untuk mengambil alih saham Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie membutuhkan dana tak kurang dari Rp 5,8 triliun. "APBD saya ada Rp 15 triliun. Tapi kalau dikeluarkan untuk ini, pembangunan bisa stop. Belum lagi ada 5 blok migas yang akan berakhir pada 2022," terang Awang.

Jadinya dia pun mengharapkan agar pemerintah pusat bisa membantu Pemda untuk memiliki participating interest Blok Mahakam, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun sungguh ia menyayangkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro beberapa waktu lalu menyatakan tegas pemerintah akan membubarkan PIP dan meleburnya ke dalam BUMN infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"Apakah Blok Mahakam bisa diserahkan kepada BUMN ini, menurut saya tidak mungkin. Dananya pasti tidak cukup," ketus Awang.

Ya kalau sudah sadar tidak mampu ya jangan dipaksakan. Memangnya akan dapat uang darimana. Lagipula kemampuan juga sudah jelas tidak ada.

Kalau sudah tahu begini, akan keterlaluan kalau pemerintah pusat masih memberikan Blok Mahakam kepada Pemda. Sudah selayaknya blok tersebut diberikan kepada yang mampu yakni Pertamina dengan menggandeng Total E&P. Lagipula Total sudah berkali0kali menyatakan bahwa mereka bersedia untuk investasi hingga triliunan di Blok Mahakam.