Pertamina |
Selepas mundurnya Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama
Pertamina, hingga saat ini posisi tersebut masih juga belum diisi penggantinya.
Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) saja sudah
terpilih. Pertamina saat ini hanya dipimpin oleh pelaksana tugas yaitu Muhamad
Husen yang sebelumnya merupakan direktur hulu.
Sejumlah masyarakat sipil mendesak Menteri BUMN agar
mekanisme dan proses seleksi Direktur Utama Pertamina dilakukan secara
transparan. Menteri BUMN diminta untuk menyampaikan kepada publik perihal
kriteria-kriteria umum dan khusus untuk posisi Dirut dan Direksi Pertamina.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi
orang nomer satu di BUMN terbesar di Indonesia itu," tutur Fabby Tumiwa,
salah satu masyarakat sipil.
Langkah tersebut bertujuan untuk membuktikan komitmen
Pemerintahan Jokowi-JK yang akan transparan dan terbuka dalam mengelola pemerintahannya.
Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM
domestik, selain memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan
mengalami intervensi politis dan dijadikan sapi perahan.
"Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang
berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik merupakan modal
awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi
Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat," ujarnya.
Dia mengharapkan agar Pemerintahan Jokowi-JK melakukan
terobosan dalam proses rekrutmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan
kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.
Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Effendi Simbolon juga menyuarakan bahwa sebelum menentukan Direktur
Utama Pertamina, pemerintah harus mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Rini Soemarno, supaya tidak memangkas kewenangan Presiden Joko Widodo.
Effendi juga menyentil dengan menyebutkan bahwa Rini mulai
menempatkan orangnya di beberapa jajaran BUMN untuk memuluskan langkahnya.
"Sebelum presiden kalah, mending segera diganti," tuturnya.
Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menambahkan bahwa
Direktur Utama PT Pertamina harus berasal dari kalangan profesional. Selain
itu, sosok yang dipilih haruslah yang memahami benar tentang industri
perminyakan. "Terserah mau dari dalam atau luar, yang penting ngerti
bisnis migas," ucapnya.
Pendapat lain juga disampaikan oleh Komisaris Pertamina,
Roes Aryawijaya yang enggan menanggapi tentang bursa calon Direktur Utama
Pertamina. Yang paling penting, menurut dia, sosoknya harus kuat menahan
intervensi dari berbagai pihak. "Profesional, independen, dan tak ada
afiliasi politik," ungkapnya.
Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di
semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari
(bopd). Naik 11,9 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode
yang sama tahun lalu.
Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan senilai USD 79
miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan
dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014
sebesar USD 3,44 miliar.
Sepertinya yang paling penting juga adalah orang yang bersih
dan bebas dari korupsi. Pertamina yang merupakan sarang korupsi sangat
membutuhkan orang yang bersih di puncak pimpinan. Kalau bebas dari korupsi,
insya Allah Pertamina akan bisa menjadi perusahaan minyak kelas dunia.
No comments:
Post a Comment