Blok Mahakam |
Walaupun sudah mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur
sejak 1969 atau hampir 50 tahun lalu, PT Total E&P Indonesie asal Prancis
menegaskan bahwa mereka hanyalah pengelola. Sumur gas terbesar tersebut tetap
milik pemerintah Indonesia.
"Dari dulu sampai sekarang, kita hanya operator saja,
tidak ada yang dimiliki Total. Blok Mahakam sepenuhnya milik pemerintah
Indonesia," tegas President and General Manager PT Total E&P
Indonesie, Hardy Pramono.
Sejalan dengan pandangan demikian, maka terkait status di
Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak 2017, Total menyerahkan semua keputusan
kepada pemerintah. Bahkan kabarnya pemerintah akan mempercepat keputusan
mengenai blok yang sampai saat ini menghasilkan gas bumi terbesar di Indonesia,
sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan juga memproduksi minyak
sebanyak 69.000 barel per hari.
Di sisi lain, melihat kondisi terus turunnya produksi gas
bumi di Blok Mahakam sejak 2000, Total E&P sudah melakukan berbagai upaya
dengan menggelontorkan miliaran dolar, yang mana hal itu dilakukan demi
produksi gas bumi nasional tidak turun.
Akan sangat berisiko apabila operator suatu blok migas
langsung berganti. Tidak hanya di Blok Mahakam, namun prakondisi tersebut akan
terjadi di semua blok migas yang beroperasi. Pasalnya, teknologi yang digunakan
dalam setiap pengelolaan blok migas pada sumur-sumur migas berbeda-beda.
Andaikata operator langsung ganti, sangat dikhawatirkan bahwa produksi akan langsung
turun signifikan. Itu yang tidak diinginkan oleh para pihak, karena negara akan
merugi karena produksi migas nasional turun.
Sebenarnya ada cara yang selama ini lazim dilakukan,
termasuk Total ketika menangani suatu blok migas di Thailand. Ketika blok migas
yang dikelola Total habis kontraknya, pemerintah Thailand tidak langsung
menggantikan Total dengan BUMN-nya, yakni PTT Thailand. Ada masa transisi
sekitar 5 tahun, pegawai PTT Thailand masuk bersama-sama mengoperasian blok
tersebut, agar ada transfer pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada blok
tersebut, sampai masa transisi berakhir selesai, baru Total cabut dari blok
tersebut.
Success story tersebut diharapkan bisa diterapkan ke Blok
Mahakam. Total sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, selanjutnya
keputusan ada di tangan pemerintah Indonesia.
Seperti yang sudah diketahui, Pertamina sudah mengajukan
proposal pengelolaan Blok Mahakam ke Pemerintah. Dalam proposal tersebut,
Pertamina ingin mengelola 100% Blok Mahakam. Tapi tentunya setelah dipotong 10%
sebagai keterlibatan dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur termasuk Pemkab
Kutai Kartanegara.
Walaupun skenario yang ditawarkan oleh Total tersebut
terdengar ideal, namun keputusan tetap ada di tangan pemerintah sepenuhnya.
Kita harapkan saja semoga pemerintah bisa bijak dalam menentukan nasib Blok
Mahakam tersebut.
No comments:
Post a Comment