Sebuah peristiwa menarik dan mengejutkan menyita perhatian publik selain acara debat publik pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seperti yang dilaporkan berita-berita online dalam dua hari belakangan, petugas Direktorat Jenderal Ba dan Cukai Tanjung Karimun menangkap kapal tanker pengangkut minyak mentah yang disewa Pertamina, MT Jelita Bangsa.
Kabarnya MT Jelia Bangsa disewa Pertamina untuk mengangku minyak hasil produksi sumur milik Chevron Dumai di kilang Balongan, Jawa Barat.
Menurut laporan detik.com, MT Jelita Bangsa tersebut mengangkut kargo berisi 402.955 barel minyak mentah jenis Duri Cruder eks Chevron, dan berangkat dari pelabuhan Dumai pada 2 Juni 2014 sekitar pukul 09.00 WIB tujuan Kilang Balongan, Jawa Barat. Kapal ditangkap aparat Bea Cukai di perairan sebelah utara Pulau Karimun Kecil pada 3 Juni 2014 dini hari.
Seharusnya kapal MT Jelita Bangsa tersebut mengirimkan minyak mentah ke kilang Pertamina di Balongan, Jawa Barat. Namun ternyata kapal tersebut malah dikirim ke sebuah kapal bernama MT Ocean Maju.
MT Jelita Bangsa merupakan kapal dengan panjang 232 meter yang disewa oleh Pertamina. Kapal ini dimiliki oleh PT Trada Maritim Tbk (TRAM). Sementara untuk MT Ocean Maju, menurut Ditjen Bea dan Cukai, tidak terdaftar.
Diperkirakan potensi kerugian dari minyak yang diselundupkan MT Jelita Bangsa mencapai Rp 450 miliar dan bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada berkurangnya pasokan bahan baku BBM dalam negeri.
Menurut laporan di media, sejumlah orang yang telah ditahan, yaitu nakhoda dan mualim MT Jelita Bangsa, serta nakhoda dan bungker clark MT Ocean Maju. Mereka ditahan untuk keperluan investigasi.
Apa yang dipetik dari peristiwa ini? Pertama, penyelundupan masih terjadi, tidak hanya dengan skala kecil, tapi juga skala besar. Seperti yang sering dilaporkan di media, ada ratusan pelabuhan kecil di Sumatera dan Kalimantan yang dijadikan jalur penyeludupan minyak dan barang-barang ilegal lainnya. Namun, penyelundapan MT Jelita Bangsa ini mengherankan karena dalam skala yang besar. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan telak bagi Pertamina dan juga pemerintah karena lagi-lagi memperlihatkan carut-marutnya ekspor-impor minyak di tanah air.
Kedua, pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahu lebih jauh apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat. Investigasi menyeluruh juga diperlukan untuk mengetahui modus dari penyelundupan ini, jangan-jangan sudah lama terjadi. Invsetigasi menyeluruh juga diperlukan untuk mengetahui apakah ada unsur keterlibatan orang dalam Pertamina dan kapal penyewa tanker. Biasanya, sebuah kapal hanya akan mengangkut barang sesuai order dan tentu jalurnya sudah diketahui oleh manajemen tingkat atas. Tidak mungkin atau hampir mustahil sebuah kapal tiba-tiba divert, dan berubah jalur. Hampir sulit bagi seorang kaptel kapal membelokkan kapal itu ke tempat lain. Tentu ia membawa kapal tanker tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan.
Banyak pertanyaan dari publik menyusul terjadinya penangkapan ini. Boleh jadi penyelundupan terjadi akibat lemahnya pengawasan. Bisa juga memang sudah direncanakan. Dan publik juga sudah mendengar bahwa penyelundupan seperti pernah terjadi di masa-masa lalu. Mengherankan bahwa penyelundupan seperti ini masih terjadi. Lalu siapa yang bersalah dan disalahkan. Apakah Pertamina sebagai pihak yang menyewa kapal atau si pemilik kapal? Apakah pemilik kapal mengambil inisiatif sendiri untuk mengalihkan minyak mentah tersebut tanpa sepengetahuan Pertamina? Ataukah pihak pemilik kapal hanya menerima order dari Pertamina atau pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya?
Seorang pembaca bahkan menulis di surat pembaca, mendesak pemerintah untuk menyelidiki dugaan keterlibatan aparat (oknum TNI Angkatan laut) yang berkongkalikong dengan pemilik kapal dalam menyelundupkan minyak.
Seharusnya, tidak sulit bagi pemerintah untuk menangkap otak dibalik tertangkapnya kapal ini. Tidak mungkin seorang nahkoda kapal berani mengalihkan muatan ke tempat lain karena semua jadwal dan tujuan pelayaran sudah ditentukan perusahaan. Kapal tanker itu kan bukan angkot yang kadang ID sopirnya tidak jelas. Kapal tanker berbeda, semuanya sudah diatur dan dijadwal sebelum pemberangkatan. Karena itu, tidak sulit bagi pemerintah untuk menelusuri penanggungjawab dari penyelundupan ini.
Kasus ini, lagi-lagi menjadi pukulan berat bagi Pertamina disaat Pertamina sedang meningkatkan reputasinya. Kasus penyelundupan ini, terlepas siapa yang salah, membuat publik semakin ragu dengan good corporate governance Pertamina. Pemerintah mengatakan tidak rugi dalam kasus ini, namun, yang rugi adalah Pertamina, walaupun telah dibantah oleh Pertamina.
Kita tidak bisa membayangkan bila perdagangan LNG di Indonesia juga dikuasai atau dimonopoli oleh satu pihak. Kita tidak bisa membayangkan bila kargo LNG dari Kaltim, dari Sumatera atau dari Papua tiba-tiba atau secara sengaja dibelokkan ke tempat lain oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka yang terlibat dalam penyelundupan tentulah mereka yang punya kuasa dan jaringan dalam pemerintahan dan dalam hal bisnis impor dan ekspor minyak. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah dan menindak pihak-pihak yang menyelundup. Perlu diberi semacam efek jera bagi pelaku penyelundupan karena pada akhirnya penyelundupan akan merugikan negara dan masyarakat.
Kabarnya MT Jelia Bangsa disewa Pertamina untuk mengangku minyak hasil produksi sumur milik Chevron Dumai di kilang Balongan, Jawa Barat.
Menurut laporan detik.com, MT Jelita Bangsa tersebut mengangkut kargo berisi 402.955 barel minyak mentah jenis Duri Cruder eks Chevron, dan berangkat dari pelabuhan Dumai pada 2 Juni 2014 sekitar pukul 09.00 WIB tujuan Kilang Balongan, Jawa Barat. Kapal ditangkap aparat Bea Cukai di perairan sebelah utara Pulau Karimun Kecil pada 3 Juni 2014 dini hari.
Seharusnya kapal MT Jelita Bangsa tersebut mengirimkan minyak mentah ke kilang Pertamina di Balongan, Jawa Barat. Namun ternyata kapal tersebut malah dikirim ke sebuah kapal bernama MT Ocean Maju.
MT Jelita Bangsa merupakan kapal dengan panjang 232 meter yang disewa oleh Pertamina. Kapal ini dimiliki oleh PT Trada Maritim Tbk (TRAM). Sementara untuk MT Ocean Maju, menurut Ditjen Bea dan Cukai, tidak terdaftar.
Diperkirakan potensi kerugian dari minyak yang diselundupkan MT Jelita Bangsa mencapai Rp 450 miliar dan bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada berkurangnya pasokan bahan baku BBM dalam negeri.
Menurut laporan di media, sejumlah orang yang telah ditahan, yaitu nakhoda dan mualim MT Jelita Bangsa, serta nakhoda dan bungker clark MT Ocean Maju. Mereka ditahan untuk keperluan investigasi.
Apa yang dipetik dari peristiwa ini? Pertama, penyelundupan masih terjadi, tidak hanya dengan skala kecil, tapi juga skala besar. Seperti yang sering dilaporkan di media, ada ratusan pelabuhan kecil di Sumatera dan Kalimantan yang dijadikan jalur penyeludupan minyak dan barang-barang ilegal lainnya. Namun, penyelundapan MT Jelita Bangsa ini mengherankan karena dalam skala yang besar. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan telak bagi Pertamina dan juga pemerintah karena lagi-lagi memperlihatkan carut-marutnya ekspor-impor minyak di tanah air.
Kedua, pemerintah perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahu lebih jauh apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat. Investigasi menyeluruh juga diperlukan untuk mengetahui modus dari penyelundupan ini, jangan-jangan sudah lama terjadi. Invsetigasi menyeluruh juga diperlukan untuk mengetahui apakah ada unsur keterlibatan orang dalam Pertamina dan kapal penyewa tanker. Biasanya, sebuah kapal hanya akan mengangkut barang sesuai order dan tentu jalurnya sudah diketahui oleh manajemen tingkat atas. Tidak mungkin atau hampir mustahil sebuah kapal tiba-tiba divert, dan berubah jalur. Hampir sulit bagi seorang kaptel kapal membelokkan kapal itu ke tempat lain. Tentu ia membawa kapal tanker tersebut sesuai dengan tugas yang diberikan.
Banyak pertanyaan dari publik menyusul terjadinya penangkapan ini. Boleh jadi penyelundupan terjadi akibat lemahnya pengawasan. Bisa juga memang sudah direncanakan. Dan publik juga sudah mendengar bahwa penyelundupan seperti pernah terjadi di masa-masa lalu. Mengherankan bahwa penyelundupan seperti ini masih terjadi. Lalu siapa yang bersalah dan disalahkan. Apakah Pertamina sebagai pihak yang menyewa kapal atau si pemilik kapal? Apakah pemilik kapal mengambil inisiatif sendiri untuk mengalihkan minyak mentah tersebut tanpa sepengetahuan Pertamina? Ataukah pihak pemilik kapal hanya menerima order dari Pertamina atau pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya?
Seorang pembaca bahkan menulis di surat pembaca, mendesak pemerintah untuk menyelidiki dugaan keterlibatan aparat (oknum TNI Angkatan laut) yang berkongkalikong dengan pemilik kapal dalam menyelundupkan minyak.
Seharusnya, tidak sulit bagi pemerintah untuk menangkap otak dibalik tertangkapnya kapal ini. Tidak mungkin seorang nahkoda kapal berani mengalihkan muatan ke tempat lain karena semua jadwal dan tujuan pelayaran sudah ditentukan perusahaan. Kapal tanker itu kan bukan angkot yang kadang ID sopirnya tidak jelas. Kapal tanker berbeda, semuanya sudah diatur dan dijadwal sebelum pemberangkatan. Karena itu, tidak sulit bagi pemerintah untuk menelusuri penanggungjawab dari penyelundupan ini.
Kasus ini, lagi-lagi menjadi pukulan berat bagi Pertamina disaat Pertamina sedang meningkatkan reputasinya. Kasus penyelundupan ini, terlepas siapa yang salah, membuat publik semakin ragu dengan good corporate governance Pertamina. Pemerintah mengatakan tidak rugi dalam kasus ini, namun, yang rugi adalah Pertamina, walaupun telah dibantah oleh Pertamina.
Kita tidak bisa membayangkan bila perdagangan LNG di Indonesia juga dikuasai atau dimonopoli oleh satu pihak. Kita tidak bisa membayangkan bila kargo LNG dari Kaltim, dari Sumatera atau dari Papua tiba-tiba atau secara sengaja dibelokkan ke tempat lain oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka yang terlibat dalam penyelundupan tentulah mereka yang punya kuasa dan jaringan dalam pemerintahan dan dalam hal bisnis impor dan ekspor minyak. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah dan menindak pihak-pihak yang menyelundup. Perlu diberi semacam efek jera bagi pelaku penyelundupan karena pada akhirnya penyelundupan akan merugikan negara dan masyarakat.
No comments:
Post a Comment