Salah Satu Fasilitas Produksi Blok Mahakam |
Kontrak
pengelolaan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan
Inpex Corporation akan berakhir pertengahan tahun 2017. Operator telah mengajukan perpanjangan tahun
2007 lalu, namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum membuat keputusan, apakah
diperpanjang, tidak diperpanjang atau memilih skema baru dengan melibatkan
operator lama (Total E&P Indonesie beserta Inpex). Persoalan yang terkadang
luput dari perhatian adalah nasib pekerja sebuah blok migas. Demikian juga
dengan pekerja Blok Mahakam yang berjumlah sekitar 3,000-an. Tidak hanya itu,
masih ada sekitar 22,000 pekerja yang secara tidak langsung bergantung pada
Blok Mahakam.
Peran
pekerja tidak dapat dianggap sepele. Mereka merupakan aset yang tak ternilai.
Ini berlaku juga bagi Blok Mahakam. Kesinambungan operasional Blok Mahakam
selama 40 tahun tidak terlepas dari peran pekerja blok tersebut, mulai dari
level paling bawah hingga level paling atas. Maka wajar bila aspirasi pekerja
patut diperhatikan oleh pemerintah bila ingin mempertahankan kelanjutan
operasional Blok Mahakam pasca 2017.
Menarik untuk diamati bagaimana aspirasi para pekerja sebuah blok minyak dan gas (migas) yang kontraknya akan segera berhasil. Dalama beberapa bulan terakhir, sudah mulai muncul kepermukaan aspirasi para pekerja Blok Mahakam. Salah satu pesan yang muncul adalah mereka ingin pemerintah segera membuat keputusan. Ini terlihat dari berita-berita di berbagai media, blog atau milis-milias migas yang cukup banyak beredar di dunia maya. Salah satu blog yang muncul adalah 'Seputar Blok Mahakam'. Tema tulisan bervariasi, ada yang terkait langsung dengan kontrak Blok Mahakam, tapi ada juga isu-isu lain seperti soal keselamatan kerja di industri migas, kasus gratifikasi di SKK Migas.
Tulisan yang terkait kontrak pengelolaan Blok Mahakam diantaranya: Kontrak Blok Mahakam Diperpanjang atau Tidak? Karyawan Harap-Harap Cemas Menanti Keputusan pemerintah soal Blok Mahakam, Menanti Keputusan Pemerintah Terkait Kontrak Blok Mahakam'.
"Sebagai pekerja migas di Blok Mahakam, tentu sangat berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait hak pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017. Idealnya, keputusan perpanjangan atau tidak dilakukan paling lambat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, idealnya, keputusan kontrak Blok Mahakam sudah diputuskan tahun lalu. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum membuat keputusan," demikian catatan pekerja tersebut yang termuat dalam blognya, Seputar Blok Mahakam.
Menarik untuk diamati bagaimana aspirasi para pekerja sebuah blok minyak dan gas (migas) yang kontraknya akan segera berhasil. Dalama beberapa bulan terakhir, sudah mulai muncul kepermukaan aspirasi para pekerja Blok Mahakam. Salah satu pesan yang muncul adalah mereka ingin pemerintah segera membuat keputusan. Ini terlihat dari berita-berita di berbagai media, blog atau milis-milias migas yang cukup banyak beredar di dunia maya. Salah satu blog yang muncul adalah 'Seputar Blok Mahakam'. Tema tulisan bervariasi, ada yang terkait langsung dengan kontrak Blok Mahakam, tapi ada juga isu-isu lain seperti soal keselamatan kerja di industri migas, kasus gratifikasi di SKK Migas.
Tulisan yang terkait kontrak pengelolaan Blok Mahakam diantaranya: Kontrak Blok Mahakam Diperpanjang atau Tidak? Karyawan Harap-Harap Cemas Menanti Keputusan pemerintah soal Blok Mahakam, Menanti Keputusan Pemerintah Terkait Kontrak Blok Mahakam'.
"Sebagai pekerja migas di Blok Mahakam, tentu sangat berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait hak pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017. Idealnya, keputusan perpanjangan atau tidak dilakukan paling lambat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, idealnya, keputusan kontrak Blok Mahakam sudah diputuskan tahun lalu. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum membuat keputusan," demikian catatan pekerja tersebut yang termuat dalam blognya, Seputar Blok Mahakam.
“Karena itu, sebagai pekerja migas di Blok Mahakam
kita berharap pemerintah akan segera membuat keputusan terkait kontrak Blok
Mahakam. Tahun 2013 adalah tahun yang tepat bagi pemerintah untuk membuat
keputusan. Bila keputusan tahun ini, maka operator memiliki waktu untuk membuat
perencanaan investasi kedepan. Semakin lambat pemerintah membuat keputusan
semakin tinggi tingkat risiko karena produksi bisa terganggu dan menurun,”
lanjutnya.
Membaca
tulisan-tulisan di blog tersebut dan juga milis-milis pekerja migas, muncul
kegalauan para pekerja karena nasib mereka digantung oleh pemerintah. Semakin
lama pemerintah menunda keputusan, semakin tinggi tingkat kegalauan mereka dan
semakin besar risiko bagi operasional blok tersebut karena bisa saja pekerja
akan minggat. Akibatnya, operasional blok terganggu dan berujung pada
terganggunya kontribusi pendapatan bagi negara.
Rupanya
bukan cuma Blok Mahakam saja yang terkena virus ‘NTT’ (nasib tidak tentu). Yang
lebih mengkhawatirkan adalah kontrak blok Siak yang kontraknya akan berakhir
pada November 2013. Pemerintah melalui kementerian ESDM hingga saat ini belum
membuat keputusan. Tentu ini dapat berdampak pada penutupan operasional blok
tersebut karena operator (CPI) tak mau dianggap sebagai operator ilegal di blok
Siak tersebut.
Ini
hanya beberapa contoh. Selain Blok Siak, Blok Mahakam, masih ada sekitar 4 blok
migas lagi yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa tahun kedepan. Blok
Siak dan Blok Mahakam memang tidak bisa disamakan karena produksi minyak Blok
Siak tergolong kecil, sekitar 2,000-an barel minyak per hari. Sementara Blok
Mahakam termasuk blok raksasa, namun kondisinya sudah tergolong tua (ageing)
karena terlah berproduksi sekitar 40 tahun. Kontrak yang sekarang telah
diperpanjang tahun 1997 oleh pemerintah dan Pertamina.
Berbeda
dengan blok-blok kecil lainnya, kontrak Blok Mahakam pasca 2017, idealnya
ditentukan oleh pemerintah jauh-jauh hari. Para pekerja Blok Mahakam tampaknya
meningingkan kontrak dapat diputuskan tahun 2013 ini. Bila ditunda lagi ke
tahun 2014, dikhawatirkan sulit bagi pemerintah untuk membuat keputusan karena
pemerintah sudah fokus pada pemilihan umum.
Bila
diserahkan ke pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, kemungkinan ditunda lagi
karena pemerintah baru membutuhkan waktu lagi untuk mempelajarinya. Semakin
lama pemerintah menunda, tingkat risiko semakin tinggi. Tidak hanya nasib
pekerja Blok Mahakam yang semakin tidak menentu atau Nasib Tidak Tentu (NTT),
tapi juga risiko terganggu-nya produksi bisa terjadi karena bisa saja sebagian
pekerja lebih memilih bekerja di tempat lain yang lebih memberi mereka
kepastian, apalagi bila diiming-imingi kompensasi yang bagus. Mudah-mudahan apa
yang telah diharapkan oleh para pekerja Blok Mahakam menjadi perhatian serius
bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan. (*)
No comments:
Post a Comment