Pemerintah Indonesia Diharapkan Tidak Biarkan Blok Mahakam Dikelola Asal-Asalan

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang paling kaya Indonesia ditopang oleh sumber daya alam yang melimpah seperti batubara, minyak dan gas bumi serta perkebunan. Pejabat-pejabat pemerintahnya juga kaya raya, mulai dari gubernur, bupati hingga, camat. Sayang provinsi Kalimantan Timur ini sering menghadapi krisis listrik. Sebuah ironi, provinsi yang kaya ini tidak bisa menyuplai listrik ke warganya. Lebih ironinya, pemimpin-pemimpin daerahnya terkadang mondar-mandir ke ibu kota dengan pesawat jet pribadi sewaan.

Saat era otonomi daerah diterapkan, para bupati dan gubernur di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seolah mendapatkan panggung untuk mengeruk kekayaan, terkadang dengan mengatasnamakan rakyat. Berbagai peraturan daerah (Perda) dikeluarkan, sayang lebih sering bertabrakan dengan undang-undang. Korupsi pun merajalela.

Lihatlah jumlah kepala daerah – bupati, gubernur sera anggota DPRD--, yang kini tersangkut kasus korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi sudah mewabah dari pusat hingga ke daerah.

Banyak pengamat ide awal otonomi daerah sebenarnya dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan. Karena itu, sebagian wewenang pemerintah pusat diserahkan ke daerah, termasuk izin-izin skala tertentu. Daerah juga mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil sumber daya alam, yang dikembalikan oleh pemerintah pusat ke pemeritnah daerah melalu DAU (dana alokasi khusus), dana bagi hasil (DBH) untuk daerah-daerah penghasil sumber daya alam, semisal minyak dan gas bumi. Namun, yang terjadi, cukup banyak daerah bertindak seperti raja-raja kecil.

Di tengah kondisi memprihatinkan ini, Bupati Kutai Timur Irsan Noor, yang juga merupakan seorang tokoh Kaltim serta ingin maju jadi calon presiden dari jalur independen,  meniup isu nasionalisme minyak dan gas bumi, terutama Blok Mahakam. Dia mengatakan sudah lebih dari 40 tahun blok mahakam dikelola Total E&P Indonesie. “Masak sumber daya manusia (SDM) kita tidak mampu? Kalau belum mampu, mereka harus belajar. Tapi saya kira SDM dan keuangan kita mampu,” ujar Irsan Noor.

Bupati Kutai Timur ini meminta semua pihak untuk tidak ragu terhadap kemampuan negara ini. Begitu juga semua kepala daerah di Kaltim diminta turut memperjuangkan sumur migas itu seluruhnya dikelola negara, lanjut Iran Noor.

Pertanyaannya, mengapa beliau tidak melanjutkan dengan mengatakan mengapa blok-blok migas di lepas pantai Kalimantan Timur dan laut dalam Selat Makassar sekalian dikembangkan tanpa investor asing? Yang pasti, sebuah blok minyak dan gas bumi tidak bisa dikelola asal-asalan, berdasarkan sentimen-sentimen kepentingan pribadi.

Menarik untuk menyimak pernyataan Irsan Noor. Pertama, apakah pernyataan dia dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kutai Timur, calon Presiden (capres) atau tokoh Kalimantan Timur. Kedua, apakah dia menyampaikan pernyataan tersebut mewakili pihak-pihak tertentu atau sebagai pernyataan dia sebagai seorang bupati.

Ketiga, apakah Irsan Noor membuat pernyataan tersebut setelah melakukan assessment atau penilaian terhadap kondisi Blok Mahakam? Jangan-jangan pernyataan dibuat hanya sebagai upaya menggalang opini dan kekuatan politik demi melenggang maju menuju kursi RI-1?

Bagi mayoritas publik, yang paling penting pengembangan sebuah blok migas adalah manfaat yang diberikan kepada negara atau ekonomi bangsa. Pengelolaan sebuah blok raksasa yang begitu kompleks seperti Blok Mahakam, oleh pemerintah daerah atau pemerinah pusat hanya mengandalkan modal nekat, sentimen nasionalisme sempit, tidak tepat, dan bahkan dapat menjadi bumerang.

Pengembangan proyek-proyek migas di blok-blok yang kompleks seperti Blok Mahakam, blok-blok laut dalam di Selat Makassar, dll membutuhkan perencanaan yang matang dan presisi. Tidak ada ruang untuk melakukan kelalaian. Perencanaan yang matang harus dibarengi dengan dukungan modal yang kuat dan pengetahuan yang mendalam tentang kondisi sebuah blok migas.

Blok Mahakam merupakan salah satu blok migas yang paling kompleks, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Karakter reservoir migas di perut bumi tersebar dan kecil-kecil, sehingga dibutuhkan pengeboran ratusan sumur setiap tahun untuk mempertahankan produksi.

Seperti apa yang diungkapkan oleh salah seroang Bupati Kalimantan Timur, mengembangkan blok Mahakam “idak bisa dilakukan asal-asalan”. Nafsu mengembangkan sebuah blok migas yang kompleks, tanpa menganalisasi dan mengevaluasi kemampuan diri justru akan membawa malapetaka dan terganggungya proyek pengembangan blok.

Dengan praktek-praktek korupsi yang merajalela dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, tampaknya tidak tepat dan tidak bijaksana bila pengelolaan blok Mahakam diserahkan begitu saja ke operator yang belum berpengalaman atau operator yang kemampuannya diragukan.

Praktek-praktek pengelembungan aset pribadi masih terjadi dan tampaknya masih akan terus terjadi baik di pusat maupun pemerintah daerah. Padahal pengelolaan sebuah blok migas membutuhkan keahlian, investasi, pengetahuan, profesionalisme dan komitmen investasi yang tinggi seperti yang telah diperlihatkan oleh operator Blok Mahakam. 

Saat ini BlokMahakam dioperasikan oleh Total E&P Indonesia dengan mitranya Inpex Corp. Kontrak pengelolaan blok Mahakam oleh Total (dan Inpex) akan berakhir tahun 2017. Publik berharap pemerintah segera memutuskan operator Blok Mahakam pasca 2014 dan memilih operator yang tepat. Diharapkan pemerintah mempertimbangkan segala aspek, technology capacity, komitmen investasi dan pengalaman dalam memutuskan operator blok Mahakam. (*)