Pertamina Cari Pinjaman Sana-Sini Demi Gengsi Kelola Blok Mahakam

Pertamina

Sebegitu gengsinya PT Pertamina (Persero) untuk bisa mengelola Blok Mahakam sendiri. Pertamina menyatakan bahwa mereka akan mencari pinjaman untuk mengambil alih Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang akan habis kontrak pada 2017. Saat ini blok tersebut masih dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

"Untuk pembiayaan Blok Mahakam, kita ada dana sendiri dan dari pinjaman. Karena kita masih punya ruang pendanaan," terang Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Tetapi dia tidak dapat menjelaskan secara detil besaran porsi pinjaman utang dan dana sendiri dari Pertamina untuk kelola Blok Mahakam. Hal ini dikarenakan belum adanya keputusan dari stakeholder.

Pemerintah juga belum memberikan tanggapan terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam. Dwi memberikan keterangan bahwa Pertamina belum mendapat mandat langsung, apakah harus menggandeng asing atau mengelola 100 persen blok Mahakam.

"Belum, kita masih bicara dengan pemerintah. Kita kan belum ditunjuk. Tapi kita minta mayoritas," terangnya.

Sebenarnya Pertamina mengakui bahwa mereka tidak menutup diri untuk kembali menggandeng operator lama yakni Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation.

Hal ini bertujuan agar tidak menurunkan produksi minyak dan gas (migas) yang diperkirakan masih memiliki cadangan sangat besar di blok yang terletak di Kalimantan Timur.

"Paling tidak standar minimumnya Pertamina harus mayoritas dan operator. Apakah konsep pengikutsertaan Total batas kisaran porsi berapa persen. Soalnya yang dikehendaki itu, Pertamina mayoritas dan operator," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha.

Sebelumnya, Pertamina akan menggandeng Total E&P Indonesie dalam pengelolaan blok Mahakam. "Mungkin kita akan memperhatikan (menggandeng) Total. Karena mereka yang tahu kondisi sumur yang ada. Supaya (produksi) kesinambungannya tidak terputus," tandas Dwi Soetjipto.

Untung saja Dwi dan para politikus itu masih memiliki pandangan yang realistis terkait pengelolaan blok Mahakam tersebut. Sayang sekali apabila blok sepontensial blok Mahakam menjadi mandul akibat dari gengsi Pertamina semata untuk mengelola sendirian.

Kita lihat saja bagaimana keputusan akhir terkait blok ini yang katanya akan diputuskan bulan depan.

Blok Migas Utamakan Kepentingan Bangsa Indonesia, Bukan Perusahaan

Isu kontrak blok minyak dan gas bumi yang kontraknya akan berakhir kembali menghangat. Diantaranya adalah Blok Mahakam. Kontrak Blok Mahakam yang kini dioperasikan oleh Total E& P Indonesia dan yang bermitra dengan Inpex akan berakhir Maret 2017. Disamping itu, masih ada beberapa blok migas lagi yang kontraknya akan berakhir dalam 5 tahun kedepan. Saat ini, perusahaan-perusahaan migas tersebut atau operator blok-blok migas tersebut sedang menanti keputusan pemerintah mengenai kelanjutan hak pengelolaan. Yang jelas, blok-blok migas tersebut berperan penting dalam menyumbang lifting migas nasional serta pendapatan negara. Tingkat produksi blok-blok tersebut berpengaruh pada tingkat produksi migas nasional, karena itu pemerintah perlu menyikapi situasi ini dan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan.

Keputusan hak pengelolaan penting dilakukan untuk memberi kepastian kepada operator. Menurut peraturan yang ada, operator blok migas dapat mengajukan perpanjangan paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Idealnya, keputusan perpanjangan (atau tidak perpanjangan) operatorship sebuah blok dilakukan 5 tahun sebelum kontrak berakhir. 

Blok-blok yang kontraknya berakhir tersebut menyumbung produksi migas nasional secara signifikan. Sekitar 30 persen produksi nasional saat ini atau 635.000 boepd berasal dari 20 perusahaan migas dengan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) yang akan habis dalam lima tahun. Selain itu, sekitar 61 persen dari produksi nasional saat ini (1,2 juta boepd) berasal dari perusahaan-perusahaan dengan PSC yang akan habis dalam sepuluh tahun.

Karena itu, keputusan yang akan dilakukan pemerintah akan berdampak besar pada lifting migas nasional. Saat ini, pemerintah sedang membuat peraturan yang akan dijadikan panduan dalam membuat keputusan apakah kontrak sebuah blok migas diperpanjang atau tidak.

Apapun itu, sangatlah penting untuk membuat regulasi yang jelas dan transparan mengenai perpanjangan kontrak). Kita berharap regulasi tersebut dapat diselesaikan sehingga pemerintah dapat segera membuat keputusan yang terbaik bagi bangsa negara, keputusan yang mentuntungkan bangsa, bukan menguntungkan satu perusahaan (BUMN) saja. Seperti yang kita ketahui, industri migas menyumbang 30 persen pendapatan ke APBN setiap tahun, karena itu pemerintah perlu memberi perhatian pada industri migas.

Salah satu blok yang kontraknya berakhir adalah Blok Mahakam. Blok ini, walaupun sudah uzur, masih tetap diandalkan pemerintah karena menyumbang 80 persen kebutuhan gas fasilitas produksi gas di Bontang. Sebagian produksi dari blok ini juga telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN melalui FSRU West Java, yang kemudian disalurkan ke PLN.

Pertanyaannya apakah kontrak Blok Mahakam diperpanjang? Tidak diperpanjang? Atau pemerintah akan membuat skema baru, skema semacam joint-operation yang melibatkan operator lama dan pemain baru? Saat ini pemerintah belum membuat keputusan. Tampaknya pemerintah SBY belum akan membuat keputusan karena khawatir dituduh memiliki kepentingan tersendiri dan mengambil manfaat dari sempitnya waktu jelang masa jabatannya berakhir. Karena itu, tampaknya pemerintah baru nanti yang akan membuat keputusan.

Itu berarti keputusan akan berada di tangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sayangnya, kedua pasangan itu belum menunjukkan arah yang jelas. Namun, apapun keputusannya, yang paling penting keputusan tersebut mengutamakan dan mengedepankan kepentingan nasional, bukan kepentingan individu, perusahaan atau hanya sekadar mengikuti desakan sekelompok LSM yang mencoba mengambil untung dari isu ini.

Baik Joko Widodo maupun Prabowo tampaknya belum punya sikap yang  tegas terkait masa depan Blok Mahakam. Namun, indikasi positif keluar dari salah satu pasangan Capres (Jokowi) bahwa pemerintah Indonesia menghargai sebuah kontrak. Ini penting, bahwa semuanya harus diatur berdasarkan kontrak. Disisi lain, konstitusi mengatur kekayaan alam mesti digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini harus diinterpretasi bahwa kekayaan negara, termasuk blok migas harus dioperasikan dan dikembangkan untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahtan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan sebuah perusahaan semata. Itu berarti kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan. Konsekuensinya, kita tidak persoalkan siapa yang mengelola Blok Mahakam kelak.

Yang paling utama adalah operator tersebut dapat mengoptimalkan produksi blok Mahakam sehingga memberi manfaat dan kontribusi sebesar-besarnya bagi negara. Kalau Pertamina bisa menjamin bahwa perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan produksi Blok Mahakam, maka pemerintah bisa saja memilih Pertamina sebagai operator. Namun, bila pemerintah menilai Total E&P Indonesie dapat menjamin produksi Blok Mahakam dapat dioptimalkan, ada alasan kuat bagi pemerintah untuk tetap memilih Total E&P sebagai operator. Nah, dalam situasi ini, bisa saja Pertamina masuk sebagai pemegang saham (participating interest). Suatu saat, bisa saja operator beralih ke Pertamina  setelah melalui masa transisi. Kita berharap pemerintah akan membuat keputusan yang bijak dan terbaik bagi negara. (*)

Blok Cepu, Proyek IDD, Blok Mahakam dan Masa Depan Industri Migas Indonesia

Setelah tertunda cukup lama, konstruksi pengembangan proyek minyak dan gas bumi raksasa lapangan Banyu Urip di Blok Cepu sudah mendekati akhir. Kabar terakhir, berbagai fasilitas produksi yang dikerjakan dalam setahun terakhir sudah hampir 87 persen selesai. Ini artinya, produksi minyak lapangan Banyu Urip akan berangsur meningkat mulai bulan September tahun ini hingga mencapai tingkat produksi optimal pada tahun 2015 mendatang. Proyek ini boleh dibilang tertunda hampir dua tahun, dari rencana awal akan mencapai produksi puncak tahun 2013 ini, kemudian tertunda dan tertunda lagi.
 

Banyak faktor penyebab tertundanya pengembangan Blok Cepu, mulai dari terhambatnya pembebasan lahan untuk membangun fasilitas produksi dan fasilitas lain, hingga penerbitan izin-izin yang juga tertunda. Tentu saja, proses lanjutannya seperti penyelenggaran tender untuk pembangunan fasilitas produksi juga tertunda. Pemerintah daerah juga berperan atas terlambatnya proyek Blok Cepu yang pada awalnya menunda-nunda penerbitan izin, sementara pemerintah pusat kurang melakukan koordinasi untuk mempercepat pengerjaan proyek tersebut. Padahal Blok Cepu merupakan salah satu proyek migas raksasa yang dimiliki Indonesia dalam 10 tahun terakhir.
 

Keterlambatan tentu menyebabkan biaya yang mahal bagi Indonesia. Bila pengerjaan proyek tersebut sesuai rencana awal, maka produksi minyak Indonesia barangkali sudah kembali naik mencapai 1 juta barel sejak dua tahun lalu. Tapi pemerintah menyia-nyiakan kesempatan untuk untuk mendongkrak produksi minyak. Pemerintah SBY membiarkan produksi minyak Indonesia terjun ke level di atas 800,000 barel per hari saat ini. Bila saja proyek Blok Cepu tepat waktu, triliunan rupiah dana seharusnya dapat dihemat pemerintah. Keterlambatan proyek migas berarti pemerintah tetap harus mengimpor minyak dalam jumlah yang besar.
 

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih pada proyek-proyek migas raksasa yang dapat menyelamatkan APBN atau memberi sumbangsih terhadap pendapatan negara. Seperti yang kita ketahui ada beberapa proyek migas besar yang saat ini sedang atau akan dikembangkan, diantaranya proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) oleh Chevron, sebuah proyek migas laut dalam pertama di Indonesia yang terletak Selat Makassar. 

Proyek IDD terdiri dari beberapa blok di Cekungan Kutai Timur yaitu Makassar Strait, Blok Ganal, dan Blok Rampak Cekungan Kutai. Untuk Blok Ganal dan Rampak, masa kontraknya masih lama. Namun, untuk Blok Makassar Strait, kontraknya tinggal berapa tahun lagi. Karena itu, operator atau pengembangan proyek IDD telah meminta perpanjangan kontrak kepada pemerintah.
 

Namun, hingga saat ini operator/pengembang proyek IDD belum mendapat keputusan dari pemerintah. Akibatnya, pengerjaan proyek IDD tertunda atau ditahan sementara. Pengajuan perpanjangan tentu masuk akal mengingat proyek IDD membutuhkan biaya sangat besar dan butuh waktu untuk pengembalian investasi.
 

Lalu bagaimana tanggapan Kementerian ESDM yang mewakili pemerintah?

Dirjen Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermantoro mengatakan perpanjangan proyek IDD bakal disesuaikan pada aturan baru yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang perpanjangan kontrak migas.
"Perpanjangan kontrak IDD ini tunggu Permen ESDM," ujar Edy usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Senin (28/4/2014). Sebelumnya, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan, proyek IDD tersebut belum bisa berjalan kalau belum ada perpanjangan kontrak dari pemerintah. "Yang ditunggu mereka (Chevron) kan mereka meminta perpanjangan kontraknya," ujar Gde.
 

Selain proyek IDD, ada beberapa proyek migas lain yang saat ini sedang menghadapi ketidakpastian, yaitu pengembangan Blok Masela dan Blok Mahakam. Blok Masela sedang dalam fase persiapan pengerjaan. Kontrak sedang disiapkan untuk pengerjaan Front End Engineering Design (FEED), sebuah tahapan penting proses pengerjaan proyek migas. Masalahnya, kontrak Inpex untk mengembangkan proyek lapangan Abadi, Blok Masela akan berakhir tahun 2028, sementara komersialisasi proyek tersebut diperkirakan baru mulai tahun 2019. Artinya, operator cuma punya waktu kurang dari 10 tahun untuk pengembalian investasi. Masuk akal bila operator blok Masela (Inpex) meminta perpanjangan waktu kontrak.
 

Sementara itu, pengembangan Blok Mahakam saat ini juga memasuki masa-masa ketidak pastian karena kontrak Total EP Indonesie (dan Inpex) untuk mengembangkan proyek tersebut bakal berakhir akhir Maret 2017. Artinya, operator tinggal memiliki kurang dari tiga tahun untuk mengembangkan proyek tersebut. Belum diketahui apakah hak pengelolaan diperpanjang, tidak diperpanjang atau pemerintah membuat skema baru yang akan melibatkan operator lama dan pemain baru (Pertamina).
 

Banyak pengamat dan pelaku industri migas menginginkan opsi ketiga karena akan menjamin kelanjutan operasional proyek Blok Mahakam dan terhindar dari gangguan. Risiko juga dapat diminimalizir. Bila langsung diserahkan ke operator baru, tentu sangat berisiko mengingat kompleksnya kondisi Blok Mahakam. Blok Mahakam ibarat sebuah kapal induk, dia tidak bisa dipaksa untuk langsung belok atau balik arah, namun harus dilakukan secara perlahan. Karena itu, kalaupun suatu saat Pertamina diberi hak untuk menjadi operator, maka perlu waktu transisisi. Namun, apapun keputusannya, kita serahkan kepada pemerintah.
 

Publik berharap pemerintah dapat melakukan pertimbangan matang dengan memperhatikan segala risiko, cost and benefit analisis, sehingga akan lahir keputusan yang bijakasana. Penting juga untuk memastikan keputusan tidak ditunda-tunda terus. Semakin cepat semakin baik sehingga operator dapat melakukan persiapan atau rencana investasi jauh-jauh hari apapun keputusan pemerintah. Seperti yang kita lihat di proyek Blok Cepu, Blok IDD dan Blok Masela, menunda keputusan juga berimplikasi pada meningkatnya biaya. Ada ongkos mahak yang harus dibayar bila pemerintah terus menunda keputusan. (*)

Industri Migas Indonesia Dorong Pertumbuhan Industri Barang & Jasa Migas

Proses Instalasi Platform Migas

Setiap industri memiliki efek berantai [multiplier effect] yang berbeda-beda. Ada industri yang memiliki dampak multiplier effect lebih besar dibanding industri lain, tapi ada juga industri yang memiliki dampak efek berantai kecil dan tidak signifikan. Salah satu industri yang memiliki efek berantai cukup besar adalah industri minyak dan gas bumi. Bila industri ini maju dan berkembang, maka otomatis akan memberi manfaat besar bagi perekonomian bangsa, baik ekonomi nasional maupun daerah.

Multiplier effect tercermin dari majunya industri pendukung industri utama, dalam hal ini industri minyak dan gas bumi. Dampak sebaliknya dapat terjadi, bila industri minyak dan gas bumi tidak berkembang atau bahkan meredup, otomatis industri pendukung juga secara perlahan akan meredup dan akhirnya gulung tikar.

Dampak susulan dari industri migas terlihat jelas pada proyek-proyek minyak dan gas bumi. Kita ambil contoh anjungan minyak dan gas bumi lepas pantai. Efek berantainya terjadi mulai tahap awal yaitu survei geologi, eksplorasi, masuk ke tahap pengembangan hingga masa produksi atau komersialiasi. Pada fase eksplorasi, industri pendukung migas dibutuhkan, mulai dari penyuplai logistik, alat pengeboran, supply vessel, dan lain-lain. Bila perusahaan melakukan pengeboran di lepas pantai dengan membuat anjungan minyak dan gas bumi, maka akan mendorong perkembangan industri-industri pendukung, diantaranya pembuat anjungan migas (oil and gas platform), peusahaan baja, industri pipa migas, industri cat.

Bila kita kembali menelusuri proses pembuatan sebuah platform migas, kita akan melihat betapa panjang proses yang dilalui, mulai dari design engineering anjungan, fase fabrikasi,  transportasi, atau delivery, instalasi hingga platform tersebut beroperasi. Multiplier-effect terbesar terjadi saat fase fabrikasi, terutama untuk platform berukuran besar. Tenaga kerja yang dibutuhkan dapat mencapai ratusan hingga ribuan orang. Material yang dipakai bermacam-macam, mulai dari produk plat baja, pipa berukuran besar untuk jacket dan kaki/tiang anjungan, cat, dan lain-lain. Produk cat saja tidak bisa sembarangan, tapi cat yang tahan terhadap garam laut, hujan dan cuaca panas sehingga pipa-pipa anjungan tidak cepat rusak akibat korosi.

Saat ini di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan pembuat anjungan lepas pantai. Untuk skala internasional misalnya McDermott, yang memiliki lokasi fabrikasi di Batam dan untuk pemain lokal adalah PT Gunanusa Fabricators. Saat ini muncul pemain-pemain baru atau berencana masuk ke industri pembuat anjungan migas, yaitu PT PAL dan salah satu anak usaha Bakrie Group. Gunanusa, misalnya, telah membuat belasan anjungan minyak dan gas lepas pantai yang dipakai oleh berbagai perusahaan migas yang berada di luar negeri seperti di India, Thailand dan Vietnam, serta dalam negeri. Beberapa perusahaan migas kelas dunia telah menggunakan jasa perusahaan ini untuk membuat platform, misalnya, BP untuk anjungan migas di proyek Tangguh, Papua Barat serta Total E&P Indonesie untuk anjungan lepas pantai di Kalimantan Timur.

Tidak hanya anjungan, industri lain yang berkembang menyusul berkembangnya industri minyak dan gas bumi adalah produsen pipa dan baja. Beberapa perusahaan dalam negeri yang telah turut merasakan majunya industri migas adalah PT KHI, perusahaan pembuat pipa migas yang berlokasi di Cilegon. KHI adalah anak usaha PT Krakatau Steel, sebuah badan usaha milik negara [BUMN].

Industri pendukung migas, tidak hanya berupa barang, peralatan dan produk material lainnya, tapi juga jasa. Dewasa ini banyak perusahaan jasa dan konsultan migas yang bertebaran dimana. Perusahaan-perusahaan jasa ini memberikan berbagai jasa yang dibutuhkan industri migas, misalnya well-service, maintenance, jasa engineering desain, dan sebagainya. 

Saat ini industri pendukung migas berkembang cukup pesat, terutama setelah pemerintah, melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas (sebelumnya BPMigas), mengeluarkan peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia dituntut untuk memenuhi target TKDN tertentu. Peraturan local content tersebut telah turut mendongkrak pemanfaatan produk nasional di industri migas hingga di atas 50 persen. Padahal sebelumnya, katakanlah 10 tahun lalu tingkat kandungan lokal proyek-proyek migas sangat kecil. Hal ini bisa dipahami karena industri migas menuntut standar spesifikasi produk yang cukup tinggi, yang saat itu belum dapat dipenuhi ole produsen-produsen lokal. 

Namun, sejak peraturan TKDN dikeluarkan pemerintah beberapa tahun lalu, industri pendukung migas pun berkembang cukup pesat. Ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh SKK Migas awal bulan ini. Data yang dirilis SKK Migas menyebutkan bahwa nilai pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas periode Januari=November 2013 sebesar US$11.78 miliar. Nilai tingkat kandungan dalam negeri mencapai 56,42 persen atau senilai US$5,321 miliar (cost basis).

Penggunaan komponen dalam negeri untuk pengadaan jasa mencapai US$4,33 miliar, sedangkan untuk pengadaan barang mencapai US$986 juta. Nilai kontrak pengadaan barang dan jasa yang diambil perusahaan BUMN non-perbankan mencapai US$3,18 miliar pada periode 2010-November 2013. Tahun ini saja beberapa perusahaan BUMN mendapat kontrak pengadaan barang dan jasa senilai US$662 juta atau sekitar Rp6 triliun. Diantaranya, PT Pertamina, PT Rekayasa Industri, PT PAL (shipbuilder), Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan lainnya. 

Jelas bahwa semakin berkembang industri migas, semakin postif dampak yang terjadi bagi perekonomian nasional. Perkembangan positif tidak hanya terjadi pada industri pendukung migas, tapi juga perkembangan teknologi migas. Beroperasinya perusahaan-perusahaan migas berskala internasional di Indonesia seperti Inpex, Shell, BP, Total E&P Indonesia, CPI, ExxonMobil, ENI dan lainnya membawa dampak positif bagi kemajuan teknologi migas di Indonesia. 

Pengembangan proyek-proyek raksasa dan rumit seperti Blok Masela (Inpex), Blok Mahakam (oleh Total E&P Indonesia), Tangguh (BP) di Papua dan East Natuna nantinya oleh Pertamina dan mitranya (Exxon Mobil, PTTEP, Total) berdampak  positif bagi kemajuan teknologi migas. Proyek pengembangan lanjutan Blok Mahakam yang berlokasi di rawa-rawa (swamp area) dan lepas pantai juga membawa dampak positif bagi kemajuan industri migas di Indonesia. 

Cukup banyak pekerja dan tenaga ahli migas Indonesia yang telah bekerja di proyek-proyek yang kompleks dan rumit tersebut sehingga mereka dapat meningkatkan keahlian mereka dan memberi peluang terjadi transfer teknologi.  Mengingat industri migas adalah padat modal dan padat teknologi, maka Indonesia dapat menarik manfaat positif dari beroperasinya perusahaan migas berskala global di Indonesia. (*)

Indonesia dan Peta Cadangan Minyak Dunia

Sebuah anjungan minyak lepas pantai

Sebuah berita menarik muncul di beberapa media online Indonesia pekan lalu: Amerika akan segera menjadi salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia. Itu berita benar, bukan berita bohong. Berita tersebut datang dari International Energy Agency (IEA) sebuah lembaga yang menjadi rujukan industri minyak dan gas dunia. Menurut perkiraan IEA, Amerika akan menjadi salah satu produsen minyak terbesar tahun 2015, melewati Arab Saudi dan Russia. Di berita-berita lain kita melihat bahwa Brasil tidak lama lagi akan menjadi negara produsen minyak terbesar keenam di dunia.
 

Produksi minyak negara Paman Sam tersebut melonjak, menyusul lonjakan produksi di Texas dan North Dakota. Perusahaan-perusahaan minyak di kedua kawasan tersebut menggunakan teknik hydraulic fracturing dan horizontal drilling untuk menyedot minyak dan shale gas. Namun, mahkota tersebut hanya akan berlangsung selama 1 dekade, karena periode tersebut merupakan peak produksi di kedua kawasan tersebut.
 

Nah, bagaimana posisi Indonesia? Jawabannya, memprihatinkan. Cadangan minyak terbukti Indonesia menurut data SKK Migas hanya sebesar 3,7 miliar barel, artinya tinggal beberapa tahun lagi bakal habis bila tidak dilakukan eksplorasi. 

Menurut laporan BP, perusahaan minyak dan gas raksasa Inggris, memperkirakan Indonesia bisa jadi tidak memproduksi minyak lagi dekade mendatang. Cadangan minyak yang ada saat ini akan terus berkurang dalam 10 tahun. Menurut Statistical Review of World Energy 2013, Indonesia bahkan akan kehabisan minyak tahun 2024, dengan catatan tidak ada tambahan cadangan minyak terbukti.
 

Gambaran ini merupakan lampu kuning bagi pemerintah dan harus menjadi PR besar bagi pemerintah baik yang sekarang maupun pemerintah baru hasil Pemilihan Umum 2014 untuk menggenjot aktivitas eksplorasi, untuk menambah cadangan minyak dan gas bumi.
 

Tugas pemerintah adalah mendorong perusahaan-perusahaan migas baik nasional maupun internasional atau oil majors seperti Chevron, ExxonMobil, Total E&P, BP, Inpex. Sebagian besar cekungan minyak yang belum dieksplorasi berada di kawasan Timur Indonesia dan berada di daerah-daerah yang terpencil, sehingga risikonya tinggi. Sebagian besar potensi cadangan berada di lepas pantai dan laut dalam sehingga risikonya tinggi. Indonesia membutuhkan oil majors untuk mengambil risiko melakukan eksplorasi di kawasan-kawasan frontier ini.
 

Untuk itu, penting untuk menjaga iklim investasi dan menghilangkan berbagai ketidakpastian, termasuk birokrasi perizinan yang rumit, peraturan yang tumpang tindih serta kepastian perpanjangan blok-blok yang akan segera berakhir, termasuk Blok Mahakam.
 

Cadangan Minyak Terbesar 

Lalu bagaimana peta cadangan minyak dunia saat ini? Berikut negara-negara dengan cadangan migas terbesar di dunia. Bila kita memetakan Indonesia, maka cadangan minyak Indonesia tak ada artinya bila dibanding Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 297,57 miliar. Berikut profil negara-negara dengan cadangan minyak terbesar:
 

VenezuelaVenezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar. Per Januari 2013, cadangan minyak negara tersebut mencapai 297,57 miliar barel minyak, atau seperlima dari cadangan minyak terbukti dunia. Negara tersebut memproduksi 2,8 juta barel minyak per hari tahun 2012 dengan total 148 rig yang aktif bekerja. Cadangan minyak terbukti Venezuela terkonsentrasi di daerah Maracaibo Basin, yang memiliki cadangan minyak sebesar 40 miliar barel minyak dan di Orinoco Belt di tengah Venezuela, dengan cadangan terbukti 235 miliar barel minyak.
 

Perusahaan migas milik pemerintahVenezuela Petroleos de Venzuela (PDVSA) bertanggungjawab atas eksplorasi dan produksi minyak di negara tersebut. Dewasa ini kawasan Maracaibo Basin memberi kontribusi 45% produksi minyak negara tersebut, sementara BolivarVoastal Field, merupakan lapangan minyak terbesar.
 

Arab SaudiArab Saudi merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbukti terbesar kedua, dengan jumlah cadangan minyak 265,4 miliar barel. Hingga 2009, Arab Saudi merupakan negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, tapi posisinya kemudian diambil alih Venezuela. Arab Saudi memproduksi minyak 9,763 juta barel per hari tahun 2012. 

Lebih dari separuh cadangan minyak negara tersebut berada di delapan lapangan minyak raksasa, termasuk Ghawar, Khurais, Shaybah, Qatif dan Khursaniyah dan beberapa lapangan minyak lepas pantai di Safaniya, Manifa dan Zuluf. Lapangan minyak Ghawar, dengan kapasitas produksi 5 juta barel per hari, diperkirakan masih memiliki cadangan minyak terbukti 70 miliar barel. Lapangan Ghawar ini dianggap sebagai lapangan minyak terbesar di dunia.
 

Lapangan minyak Safaniya memproduksi minyak 1,5 juta barel per hari, atau dua kali total produksi minyak Indonesia, dengan sisa cadangan sebesar 36 miliar barel (lapangan minyak offshore terbesar di dunia). Lapangan minyak Manifa memiliki cadangan minyak terbukti 13 miliar, merupakan lapangan minyak lepas pantai terbesar ketiga didunia.

Produksi minyak Arab Saudi pertama kali dilakukan di lapangan minyak Dammam tahun 1938. Pendapatan sektor minyak memberi kontribusi 90% pendapatan impor negara tersebut, menunjukkan betapa vitalnya sumber daya minyak di negara petrodolar tersebut.
 

KanadaTidak banyak yang tahu Kanada memiliki cadangan minyak besar di dunia. Per Oktober 2013, cadangan minyak terbukti Kanada mencapai 173,1 miliar barel (dibanding 3,7 miliar barel cadangan terbukti Indonesia), atau negara terbesar ketiga di dunia dalam hal cadangan minyak terbukti. Kanada tahun 2012 hanya memproduksi 1,308 juta barel minyak per hari.
Cadangan minyak Kanada yang terdiri dari oil sands berada di Alberta, Western Canada Sedimentary Basin (WCSB) dan lapangan lepas pantai di Atlantik. Oil sands menyumbang 90% cadangan minyak terbukti di negara tersebut.

Produksi minyak lepas pantai berada di Jeanne d’Arc Basin, di pantai timur Newfoundland dan Labrador. Sementara, cadangan minyak di lepas pantai berada di Hibernia, Terra Nova, White Rose dan Hebron.
 

Iran
Iran berada di posisi keempat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar, dan kedua terbesar di Timur Tengah. Cadangan minyak terbukti Iran per Desember 2012 mencapai 157 miliar barel. Iran memproduksi 3,74 juta barel minyak per hari tahun 2012.

Dari 34 lapangan minyak yang berproduksi, 22 berada di daratan dan menyumbang 70% produksi minyak Iran. Lebih dari separuh cadangan minyak terbukti berada di lima lapangan di daratan, termasuk lapangan Marun dengan cadangan minyak sebesar 22 miliar barel, Ahwaza dengan cadangan 18 miliar barel dan lapangan Aghajari dengan cadangan 17 miliar barel.

Beberapa lapangan minyak terbesar di Iran adalah Bahregansar, Balal, Alvand, Hengam dan Reshadat. Iran pertama kali memproduksi minyak tahun 1908 dari lapangan Masjid-i-Solaiman di provinsi Khozestan dan juga sumur minyak pertama di Timur Tengah. National Iranian Oil Company (NIOC) merupakan Pertamina-nya Iran.

Iraq
Iraq, negara tengga Iran, berada di posisi kelima sebagai negara terbesar cadangan minyak, dan ketiga di Timur Tengah. Iraq memproduksi 2,29 juta barel minyak per hari tahun 2012. Cadangan minyak Irak terkonsentrasi di Shiite serta kawasan Kurdish di Utara. Lima lapangan minyak raksasa Irak berada di Selatan Irak, yang menyumbang 60% cadangan minyak negara tersebut, sementara di utara menyumbang 17% cadangan minyak terbukti.

Sebagian besar produksi minyak Iraq datang dari lapangan Kirkuk di Utara Iraq dan Rumaila Utara serta lapangan South Rumaila di bagian selatan. Iraq juga memiliki beberapa lapangan lepas pantai termasuk West Qurna, Az Zubair, Halfaya, Garraf, Badra dan lapangan Manjoon, yang diperkirakan memiliki cadangan minyak terbukti 14 miliar barel.

West Qurna-2 dengan cadangan minyak 12,8 miliar barel merupakan salah satu lapangan minyak terbesar di dunia yang belum dikembangkan. Iraq memiliki 4 perusahaan minyak negara, yakni North Oil Company (NOC), Midland Oil Company (MDOC), South Oil Company (SOC) dan Missan Oil Company (MOC). Produksi minyak pertama Irak dimulai tahun 1927 di lapangan minyak Kirkuk.

Negara keenam hingga ke-sepuluh dengan cadangan minyak terbukti terebsar adalah Kuwait (keenam) dengan total cadangan terbukti sebesar 101,5 miliar barel per Desember 2012. Disusul United Arab Emirates di posisi ketujuh (97,8 miliar barel cadangan minyak terbukti), Russia dengan cadangan terbukti 80 miliar barel, Libya kesembilan dengan cadangant terbukti mencapai  48,47 miliar barel dan kesepuluh Nigeria dengan total cadangan minyak terbukti sebesar 37,14 miliar barel. (*)