DPR Dukung Pertamina Gandeng Total di Blok Mahakam

Dewi Yasin Limpo

Akhirnya ada juga komentar waras yang keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR Komisi VII menilai PT Pertamina (persero) belum mampu mengelola Blok Mahakam 100 persen. Maka untuk itu Pertamina perlu menggandeng operator terdahulu yakni Total E&P Indonesie.

Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Yasin Limpo bilang bahwa Total E&P Indonesie sudah memiliki kemampuan teknologi yang canggih dalam melakukan lifting migas di Blok Mahakam. Alasannya juga bukan hanya itu perusahaan migas asal Prancis itu juga sudah berpengalaman lebih dari 50 tahun menggarap Blok yang ada di Kalimantan Timur itu.

Dewi menilai bahwa sebaiknya Pertamina bekerja sama dengan operator lama.

Seperti yang sudah diketahui bahwa selain Total E&P Indonesia, juga ada pihak lain yang mengelola Blok Mahakam yaitu perusahaan asal Jepang Inpex. Namun Dewi menilai Inpex tidak perlu diajak oleh Pertamina. Sederhana saja alasanya yaitu karena Inpex bukan operator.

Lebih jauh lagi Dewi menjelaskan alasan Pertamina harus menggandeng Total kembali dalam pengoperasian Blok Mahakam, karena kemampuannya selama ini. Meskipun demikian, Dewi menegaskan bahwa dia sama sekali tidak meremehkan kemampuan Pertamina.

"Tidak berarti kita meragukan kemampuan Pertamina, tetapi Pertamina perlu mempelajari kultur perusahaan minyak modern," jelas Dewi.

Selain itu Dewi juga berpesan dengan bijaknya bahwa Pertamina tidak akan kehilangan harga dirinya bekerja sama dengan Total E&P Indonesie. Justru dengan bekerjasama, Dewi merasa Pertamina akan bisa semakin maju.

"Pertamina jangan tersinggung jika belum mampu bekerja sendirian. Mari kita dorong agar Pertamina makin maju," tegas Dewi.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, PT Pertamina (persero) sudah menyerahkan proposal kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait pengoperasian Blok Mahakam. Namun hingga saat ini Menteri ESDM Sudirman Said masih belum juga memutuskan kapan akan diberikan Blok Mahakam kepada Pertamina.

Jelas semua alasan yang dikemukakan oleh Dewi sangat masuk di akal dan berdasarkan alasan yang jelas yang tidak mengada-ada. Ada baiknya pemerintah mendengarkan pendapat yang sangat masuk di akal tersebut.

Blok Mahakam Diserahkan ke Pertamina

Pertamina

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bilang bahwa PT Pertamina telah menyiapkan dana sekitar USD 25,2 miliar atau setara dengan Rp 315 triliun untuk mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur selama 20 tahun pasca 2017.

Sudirman juga menyatakan bahwa pemerintah berkeyakinan bahwa Pertamina mampu mengelola blok tersebut.

Pertamina secara resmi memang telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Mahakam. Saat ini, Mahakam masih dikelola Total E&P Indonesie sejak 1967 akan habis masa kontraknya pada 2017 mendatang.

Sebelumnya, Sudirman Said memang sudah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina.

Sudirman memang akhirnya memberikan kejelasan mengenai nasib Blok Mahakam karena dia menyadari bahwa semua pihak butuh kejelasan, maka dengan itu pemerintah sudah kasih arah jelas. Arahannya bahwa Blok Mahakam akan diberikan ke Pertamina.

Meskipun demikian, Sudirman masih juga belum memberi kejelasan berapa persen saham Mahakam yang akan dikuasai Pertamina. Pemerintah dalam hal ini menyerahkan negosiasi antara Pertamina dengan pengelola blok yang lama. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pertamina saat ini meminta pengelolaan 100 persen atau mayoritas.

Sudirman sudah berjanji akan mempertemukan Pertamina dengan Total untuk mencari jalan tengah. Sudirman percaya antara Pertamina, Total maupun Pemda Kalimantan Timur menginginkan produksi Blok Mahakam itu berjalan stabil.

Idealnya memang Pertamina akan memperoleh 51% saham, pemda akan mendapatkan 19%, dan Total E&P akan mendapatkan 30% saham.  Apabila memang pemerintah serius bahwa produksi di Blok Mahakam stabil, maka tentu saja Total sebagai operator selama ini harus dilibatkan. Toh justru Pertamina yang akan untung karena bisa sambil belajar teknologi dan skill dalam mengelola blok migas. Apalagi Blok Mahakam terkenal sebagai salah satu blok tersulit.

Kita berharap saja bahwa memang pemerintah akan realistis supaya Blok Mahakam tidak akan tersia-siakan pasca pergantian operator utama.

Ini Dia Success Story dari Blok Mirip Blok Mahakam di Thailand

Blok Mahakam

Walaupun sudah mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur sejak 1969 atau hampir 50 tahun lalu, PT Total E&P Indonesie asal Prancis menegaskan bahwa mereka hanyalah pengelola. Sumur gas terbesar tersebut tetap milik pemerintah Indonesia.

"Dari dulu sampai sekarang, kita hanya operator saja, tidak ada yang dimiliki Total. Blok Mahakam sepenuhnya milik pemerintah Indonesia," tegas President and General Manager PT Total E&P Indonesie, Hardy Pramono.

Sejalan dengan pandangan demikian, maka terkait status di Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak 2017, Total menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah. Bahkan kabarnya pemerintah akan mempercepat keputusan mengenai blok yang sampai saat ini menghasilkan gas bumi terbesar di Indonesia, sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (mmscfd) dan juga memproduksi minyak sebanyak 69.000 barel per hari.

Di sisi lain, melihat kondisi terus turunnya produksi gas bumi di Blok Mahakam sejak 2000, Total E&P sudah melakukan berbagai upaya dengan menggelontorkan miliaran dolar, yang mana hal itu dilakukan demi produksi gas bumi nasional tidak turun.

Akan sangat berisiko apabila operator suatu blok migas langsung berganti. Tidak hanya di Blok Mahakam, namun prakondisi tersebut akan terjadi di semua blok migas yang beroperasi. Pasalnya, teknologi yang digunakan dalam setiap pengelolaan blok migas pada sumur-sumur migas berbeda-beda.

Andaikata operator langsung ganti, sangat  dikhawatirkan bahwa produksi akan langsung turun signifikan. Itu yang tidak diinginkan oleh para pihak, karena negara akan merugi karena produksi migas nasional turun.

Sebenarnya ada cara yang selama ini lazim dilakukan, termasuk Total ketika menangani suatu blok migas di Thailand. Ketika blok migas yang dikelola Total habis kontraknya, pemerintah Thailand tidak langsung menggantikan Total dengan BUMN-nya, yakni PTT Thailand. Ada masa transisi sekitar 5 tahun, pegawai PTT Thailand masuk bersama-sama mengoperasian blok tersebut, agar ada transfer pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada blok tersebut, sampai masa transisi berakhir selesai, baru Total cabut dari blok tersebut.

Success story tersebut diharapkan bisa diterapkan ke Blok Mahakam. Total sudah menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah, selanjutnya keputusan ada di tangan pemerintah Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui, Pertamina sudah mengajukan proposal pengelolaan Blok Mahakam ke Pemerintah. Dalam proposal tersebut, Pertamina ingin mengelola 100% Blok Mahakam. Tapi tentunya setelah dipotong 10% sebagai keterlibatan dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur termasuk Pemkab Kutai Kartanegara.

Walaupun skenario yang ditawarkan oleh Total tersebut terdengar ideal, namun keputusan tetap ada di tangan pemerintah sepenuhnya. Kita harapkan saja semoga pemerintah bisa bijak dalam menentukan nasib Blok Mahakam tersebut.

ESDM Ingin Merebut Hati Rakyat Kembali

Sudirman Said

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah hingga beberapa waktu lamanya terus-menerus mendapat sorotan tajam dari masyarakat, setelah sejumlah pejabatnya tersangkut kasus hukum. Sudirman Said berjanji mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan ini.

Sudirman menyatakan bahwa langkah awal yang sudah dan akan diambilnya, mulai dari melakukan penyegaran jajaran pejabat ESDM, merotasi pejabat, hingga menganggurkan beberapa pejabat (non-job).

Di awal-awal Sudirman juga sudah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas bumi, untuk memberikan berbagai kajian dan rekomendasi dan sudah ada yang dijalankan, dan muaranya pada revisi undang-undang migas nomor 22 tahun 2001.

Lalu, Sudirman juga membentuk Unit Pengendali Kinerja ESDM yang dipimpin mantan Deputi SKK Migas Widyawan Prawiratmadja. Salah satu tugasnya adalah mengkaji blok-blok migas yang akan habis kontraknya, dan selanjutnya segera diputuskan status kontraknya.

Saat ini sudah beberapa blok yang habis kontraknya sudah diputuskan, atau sudah ada kepastian, mulai dari Blok Kampar, Blok Pase, Blok ONWJ, dan Blok Gebang. Dalam waktu dekat yang juga ditunggu-tunggu adalah keputusan Blok Mahakam yang dikelola Total E&P Indonesia. Ini sedang dalam finalisasi, menunggu proposal dari Pertamina kemudian minggu ini dibahas dengan SKK Migas dan Kementerian terkait.

Di sektor migas pula, sudah ada 41 perusahaan migas yang kontraknya diakhiri oleh pemerintah, karena tidak memenuhi komitmen.

Sudirman mengungkapkan bahwa dirinya juga melakukan berbagai forum pimpinan yang berisi para pemangku keputusan, baik di sektor migas, batu bara, listrik, dan energi baru terbarukan.

Leaders forum tersebut menyelesaikan berbagai masalah yang sudah lama tidak terselesaikan, mulai dari alokasi gas yang bertahun-tahun buntu, izin-izin pembangkit listrik dan pengadaan barang yang berlarut-larut dipangkas dan dikeluarkan aturan, sehingga memudahkan BUMN dan swasta untuk investasi dan manfaatnya dirasakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Ia mencontohkan, di sektor listrik pada program 35.000 mega watt (MW), pemerintah telah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk di dalamnya pengurusan izin pembangkit dan sebagainya. Di Direktorat Jenderal Minerba juga telah ada penyederhanaan izin dari 53 izin menjadi 18 izin.

Terkait anggaran Kementerian ESDM yang disetujui di APBN bersama Komisi VII DPR, sebagian besar juga untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi tahun ini ESDM mendapat tambahan Rp 4,9 triliun, yang semuanya untuk pembangunan infrastruktur.

Total anggaran Kementerian ESDM sekitar Rp 15 triliun, di mana Rp 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur, Rp 5 triliun untuk belanja pegawai.

Sudirman mengakui bahwa sektor ESDM merupakan sektor yang sangat penting dan harus diurus dengan benar. Pasalnya, di sektor ini tahun lalu berkaitan dengan investasi di sektor migas Rp 388 triliun, penerimaan negara di ESDM Rp 363 triliun, ada 332 kontraktor kontrak kerjasama. Ada 10.000-an perusahaan tambang, walau 3.000-an belum clear and clean (CnC), namun investasinya tahun lalu mencapai Rp 28 triliun.

Ya memang ESDM bisa dibilang sudah kehilangan kepercayaan publik. Makanya kesadaran akan hal tersebut dan upaya-upaya untuk menebus hal tersebut harus diapresiasi. Semoga saja ESDM bisa menjadi andalan Indonesia lagi.

Pertamina Mengaku Belum Tahu Akan Kelola Blok Mahakam Atau Tidak

Dwi Soetjipto

Setelah berbagai kabar dan rumor tentang kepastian nasib Blok Mahakam, akhirnya pemerintah sudah memutuskan bahwa Blok Mahakam akan diberikan kepada Pertamina. Namun anehnya malah Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soejipto, mengaku belum tahu apakah pihaknya akan menggarap Blok Mahakam atau tidak!

Dia mengaku bahwa saat ini perseroan masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait penunjukan tugas untuk eksplorasi blok di wilayah Kalimantan Timur tersebut.

Kendati belum ada penunjukan, Pertamina mengaku sudah mempersiapkan 12 chapter proposal perencanaan eksplorasi Blok Mahakam. Akhir Februari ini, rencananya skema bisnis Blok Mahakam akan diserahkan Pertamina kepada pemerintah.

Apabila jadinya Pertamina ditunjuk untuk mengelola Blok Mahakam sudah pasti akan mengajak pemerintah daerah yang terkait. Namun Dwi belum tahu apakah Pertamina sendiri yang akan menggarap Blok Mahakam, atau harus mengajak perusahaan migas lainnya.

Loh loh loh aneh sekali ini ya. Perasaan baru saja kemarin ada gembar gembor di berita bahwa Blok Mahakam akan diberikan kepada Pertamina, kok sekarang tiba-tiba Pertamina bilang masih menunggu kabar dari pemerintah?? Jadi ada apa ini sebenarnya. Apakah karena Pertamina belum menemukan dana untuk mengelola Blok Mahakam jadi dianggap belum bisa diberikan untuk Pertamina?

Memang solusi terbaik sebenarnya adalah memberikan Blok Mahakam kepada Pertamina bersama dengan Total E&P karena jelas Total punya dana dan skill serta teknologi yang diperlukan.

Apalagi mengingat Indonesia sudah berada di ambang krisis energi seperti ini. Akan sangat disayangkan apabila produksi minyak menurun hanya karena Pertamina yang kurang handal dalam mengelola Blok Mahakam.