Gawat, Perusahaan Migas Pada Tunda Proyek!

Harga Minyak Anjlok

Anjloknya harga minyak dunia ternyata memiliki dampak rentetan yang panjang. Harga minyak anjlok dari di atas US$ 100 per barel pada pertengahan tahun lalu menjadi US$ 50-60 per barel, bahkan sempat di bawah US$ 50 per barel. Kondisi seperti ini membuat perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia merevisi program kerja.

Perusahaan migas di Indonesia yang disebut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), mengajukan revisi program kerja dan anggaran, atau Work Program & Budget (WP&B) ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Ya mulai dari ini, pembahasan revisi WP&B semua di kantor, proses revisi WP&B ini bisa memakan waktu sebulan," kata Kepala Hubungan Masyarakat SKK Migas.

Para KKKS ini ingin mengajukan revisi, karena WP&B sebelumnya ditetapkan dengan patokan harga minyak US$ 105 per barel. Sementara saat ini, harga minyak sempat anjlok lebih dari 50%.

Akan banyak program dan proyek yang harus mereka tunda sementara waktu, karena harga minyaknya anjlok sekali.

SKK Migas juga berharap supaya revisi WP&B yang diajukan KKKS tidak menggangu target produksi minyak dan gas bumi (migas) tahun ini yang ditetapkan 825.000 barel per hari.

"Harapan kita seperti itu, jangan sampai ada proyek yang ditunda yang berhubungan dengan produksi migas nasional tahun ini. Kemungkinan paling besar mereka menunda proyek eksplorasi, karena proyek ini kan baru terasa hasilnya 7-8 tahun akan datang. Tapi kalau eksplorasi tertunda, berdampak cadangan migas kita, itu juga penting. Makanya sekarang ini (di Kantor SKK Migas) pasti ramai 'berantemnya' karena kita juga nggak mau proyek eksplorasi tertunda, tapi nggak mau juga produksi turun," terang Rudianto.

Adapun berdasarkan data SKK Migas, KKKS yang sudah dalam tahap produksi jumlahnya mencapai 79. Sedangkan KKKS yang sedang masa eksplorasi sebanyak 184.

Kalau kita sudah mengetahui keadaannya seperti itu, maka sebaiknya pemerintah memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Segala macam peluang proyek sebaiknya segera direalisasikan dan justru diberikan insentif supaya di pemilik proyek tetap tertarik untuk melanjutkan.

Seperti di Blok Mahakam misalnya. Loloskan saja pihak-pihak yang memang tertarik seperti Total E&P supaya proyek tetap jalan.

Bermanfaatkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas?

Faisal Basei

Seperti yang sudah biasa terjadi di Indonesia, kalau orang kerjanya bersih dan bagus, justru akan berusaha dijatuhkan. Begitu pula yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebijakan Publik terhadap Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau Pemberantasan Mafia Migas yang diketuai Faisal Basri.

Alasan yang dikemukakan adalah karena tim ini terlalu banyak berbicara ke publik padahal tugas tim tersebut memberikan rekomendasi ke pemerintah bukan menyebarluaskan kepada masyarakat sehingga memicu polemik. Apalagi hampir semua anggota tim ikut berbicara.

"Sebaiknya tim reformasi yang bicara satu orang saja. Karena anggota juga berbicara supaya nggak timbulkan suara di masyarakat. Dapat hasil kasih ke pemerintah," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria.

Sofyano menyindir bahwa Tim Pemberantasan Mafia Migas tidak secara tegas dan jelas menyebut siapa sebetulnya mafia migas seperti ramai diutarakan di media.

"Siapa sih mafia yang sebetulnya. Jangan matikan mafia migas terus lahirkan mafia lain," ketusnya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Faisal terkait kesiapan PT Pertamina (Persero) perihal pasokan bensin Ron 92 jika bensin Ron 88 dihapus. Pertamina tidak memiliki kemampuan memproduksi BBM jenis Ron 92 dalam jumlah besar sebab kilang minyak Pertamina berusia tua.

"Itu yang bicara Pertamina secara institusi atau perorangan? Jangan sampai setelah diberlakukan yang menderita itu rakyat," tuturnya.

Apabila benar ada persoalan di dalam perhitungan dan pengadaan premium Ron 88 seharusnya lembaga negara dan penegak hukum sudah menindak Pertamina. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi hingga kini..

Di tempat yang sama, Faisal menjawab beberapa kritikan yang dilayangkan oleh Sofyano. Mantan calon Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut permasalahan perhitungan dan pengadaan BBM subsidi jenis premium sudah diketahui, tapi rekomendasi terkait persoalan premium tidak direspons oleh pemerintah.

Yah kita dukung saja supaya kinerja Tim Reformasi Migas berbuah bagus. Kritik dan saran ya memang perlu namun semoga saja bukan malah menjatuhkan. Migas di Indonesia sudah kebanyakan mafia jadi memang harus dicermati dengan baik. Mafia migas di Indonesia harus diberantas supaya sektor migas Indonesia bisa berguna bagi kemashalatan orang banyak.

Tantangan Yang Menanti Jokowi di Bidang Energi

Jokowi

Meskipun produksi minyak nasional menurun terus, tetapi sebenarnya pemerintah tetap dapat meningkatkan pendapatan sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional, khususnya dalam 5 tahun terakhir.

Hingga sekarang ini pendapatan sektor migas masih menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Dalam setahun saja, penerimaan migas Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun, atau Rp 1 triliun per hari.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat bahwa pendapatan Migas dalam 5 tahun terakhir terus meningkat setiap tahunnya.

Tahun Pendapatan Migas Bagian Negara Kontraktor Cost Recovery

2009 US$ 19,9 m US$ 5,6 m US$ 10,1 m US$ 35,7 m

2010 US$ 26,4 m US$ 7,6 m US$ 11,7 m US$ 45,8 m

2011 US$ 35,7 m US$ 9,6 m US$ 15,3 m US$ 60,7 m

2012 US$ 35 m US$ 10,4 m US$ 15,5 m US$ 61,1 m

2013 US$ 31,3 m US$ 9,5 m US$ 15,7 m US$ 56,6 m

Sedangkan untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan migas akan mencapai US$ 29,7 miliar, dengan cost recovery US$ 15 miliar. Realisasi penerimaan migas sampai semester I-2014 sejauh ini sudah mencapai US$ 17,6 miliar, atau sudah mencapai 59%.

Namun yang perlu dijadikan catatan adalah meningkatnya penerimaan migas dalam 5 tahun terakhir ini yang disebabkan karena terus naiknya harga minyak, yang saat ini diestimasi mencapai US$ 105 per barel.

Tantangan utama bagi pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah, alokasi penerimaan negara dari sektor migas yang juga dihabiskan untuk subsidi BBM yang pada 2015 jumlahnya akan mencapai Rp 276 triliun.

Padahal untuk memproduksi minyak dan gas bumi tidaklah murah, terlebih lagi berdasarkan statistik 2011-2014 biaya operasi hulu minyak gas bumi selalu meningkat.

Misalnya saja pada 2011 biaya produksi migas mulai dari eksporasi, produksi perencanaan, dan administrasi mencapai US$ 15,22 miliar. Lalu pada 2012 mencapai US$ 15,51 miliar, di 2013 mencapai 15,92 miliar, dan di 2014 selama semester I sudah mencapai US$ 9,32 miliar.

Tantangan utama yang telah disebutkan tadi disebabkan karena biaya produksi minyak dan gas bumi mahal, namun pemerintah hanya menjual ke rakyat dalam bentuk BBM dengan harga Rp 6.500 per liter, sementara harga keekonomian dari BBM mencapai lebih dari Rp 12.000 per liter. Padahal menurut survey, penerima BBM subsidi ini adalah orang yang mampu, dan tidak layak disubsidi.

Permasalahan besar lainnya yang akan dihadapai Jokowi adalah perihal bocornya pendapatan negara dari sektor migas. Potensi pendapatan negara dari migas dan mineral dan batubara (minerba) tiap tahunnya lepas atau 'bocor' hingga Rp 180 triliun.

"Masih banyak potensi pendapatan negara yang loss (hilang), khususnya di sektor Migas dan Minerba, yang angkanya mencapai Rp 180 triliun/tahun," terang mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa.

Ali mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang jadi penyebab 'bocornya' pendapatan negara tersebut, di antaranya yakni seperti penegakan hukum yang kurang dan lemahnya regulasi tentang Sumber Daya Alam.

"Apalagi setiap tahun kita mengaudit ekspor minyak dan batu bara, ada perbedaan data antara tiga lembaga, yakni di Bea Cukai, Kementerian ESDM, dan Perdagangan Internasional. Dokumen ekspornya berbeda-beda, belum lagi banyak yang tidak bayar royalti," pungkasnya.

Jokowi boleh berpesta dengan rakyat hari ini, namun sudah banyak sekali peer yang menanti untuk diselesaikan oleh Jokowi. Migas memang butuh perhatian khusus karena merupakan sektor yang paling strategis. Keputusan menyangkut masa depan migas tidak boleh sembarang diputus, namun harus diperhitungkan dengan matang benar.

Ingin Berantas Mafia Migas Indonesia, Petral Akan Dibekukan

Petral Akan Dibekukan

Ditangkapnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan juga mundurnya Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang disinyalir dikarenakan sudah tidak tahan dengan mafia migas, memunculkan pertanyaan akan seberapa ganasnya mafia migas di Indonesia.

Keresahan ini dijawab oleh Hasto Kristiyanto, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK. Hasto menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat untuk memberantas mafia migas dengan membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang dijanjikan akan bekerja sungguh-sungguh secara efektif. Hal tersebut dilakukan karena mengingat mafia migas terbukti dan diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Hasto juga menjanjikan bahwa penindakan terhadap pelanggar hukum akan dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu, ditindak dan dipublikasikan secara masif untuk menimbulkan efek jera.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," pungkas Hasto.

Selama ini, PT Pertamina (Persero) mengimpor minyak lewat anak usahanya, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura.

Selain memberangus pelanggar hukum, BBM bersubsidi juga akan diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan diimplementasikan dengan transparan.

"Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," tutur Hasto.

Pada bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi (pengalihan) subsidi yang lebih berkeadilan.

"Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett," katanya.

Dari keterangan Hasto tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apabila memang Petral menjadi sarang mafia migas, apalagi induk perusahaannya yakni Pertamina?? Tindak lanjut berikutnya seharusnya adalah menginvestigasi Pertamina. Pantesan saja Karen mundur, ternyata karena mafia migasnya!

Eksplorasi Total E&P di Blok Mentawai Indonesia Akan Selesai Pada Awal September

Blok Mentawai

Potensi minyak dan gas bumi untuk blok Bengkulu I Mentawai di lepas pantai Bengkulu terus dieskplor. Para ahli mengestimasi bahwa, potensi blok yang dikelola oleh perusahaan asal Perancis, Total E&P Indonesie Mentawai B.V, itu akan diketahui dalam dua pekan ke depan.

“Kami sudah melakukan pengeboran sejak minggu kedua bulan Juli lalu. Saat ini kedalaman sumur rendang 1X tersebut baru sedalam 1.300 meter dan itu akan dibor lagi hingga 500 sampai 600 meter,” ujar President and General Manager Total E&P Indonesia Mentawai Hardy Pramono

"Eksplorasi pada sumur rendang-1 pada blok mentawai ini akan kami teliti dahulu hasilnya, jika dinilai baik maka akan kami lanjutkan eksplorasi tahap 2 hingga 4 untuk mengukur luasan dan estimasi cadangan yang terkandung dalam kawasan eksplorasi. Dari hasil eksplorasi kita di seluruh belahan dunia, peluangnya itu 10 sampai 15 persen saja yang berhasil. Begitu juga untuk eksplorasi yang kita lakukan saat ini, namun peluangnya tetap ada,” tambahnya.

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah juga mengharapkan agar usaha yang telah dilakukan oleh Total akan berhasil. Selain bisa memberi manfaat untuk Bengkulu, juga mengingat biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Total cukup besar.

“Biayanya yang mereka keluarkan untuk eksplorasi ini satu harinya menghabiskan Rp1 miliar. Dana itu murni dari mereka. Bukan main dana tersebut, sementara eksplorasi ini belum tentu membuahkan hasil," imbuh Junaidi.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko mengatakan bahwa eksplorasi laut dalam di Samudra Hindia merupakan yang kedua dilakukan setelah eksplorasi di Selat Makasar.

"Untuk eksplorasi ini, kita lihat resikonya sangat tinggi, apalagi wilayah yang dibor sangat rawan terhadap bencana alam gempa bawah laut. Tapi kita yakin dengan kemampuan Total E&P yang memiliki standarisasi keamanan tinggi, semuanya bisa diatasi," tutur Widjonarko.

Apabila hasil eksplorasi ini berhasil menemukan kandungan minyak atau gas, berarti akan menjadi pionir membuka kawasan atau ladang minyak dan gas baru di wilayah dengan risiko bencana tinggi. Secara ekonomis, upaya menemukan cadangan minyak dan gas di kawasan baru akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi negara secara makro.

Apabila kandungan yang ditemukan adalah minyak, maka bisa dilakukan eksploitasi dalam waktu tiga tahun ke depan. Namun apabila kandungan yang ditemukan adalah gas alam, maka waktu rencana eksploitasi akan relatif lebih lama, bisa saja lima ataupun enam tahun ke depan.