Ini Dia Kriteria Untuk Jadi Dirut Pertamina

Pertamina

Selepas mundurnya Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina, hingga saat ini posisi tersebut masih juga belum diisi penggantinya. Padahal Menteri Energi dan Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) saja sudah terpilih. Pertamina saat ini hanya dipimpin oleh pelaksana tugas yaitu Muhamad Husen yang sebelumnya merupakan direktur hulu.

Sejumlah masyarakat sipil mendesak Menteri BUMN agar mekanisme dan proses seleksi Direktur Utama Pertamina dilakukan secara transparan. Menteri BUMN diminta untuk menyampaikan kepada publik perihal kriteria-kriteria umum dan khusus untuk posisi Dirut dan Direksi Pertamina.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bagian dari proses seleksi orang nomer satu di BUMN terbesar di Indonesia itu," tutur Fabby Tumiwa, salah satu masyarakat sipil.

Langkah tersebut bertujuan untuk membuktikan komitmen Pemerintahan Jokowi-JK yang akan transparan dan terbuka dalam mengelola pemerintahannya. Pertamina sebagai BUMN yang strategis dalam penyediaan minyak mentah dan BBM domestik, selain memiliki anggaran belanja dan aset yang besar sangat rentan mengalami intervensi politis dan dijadikan sapi perahan.

"Direktur Utama dan Dewan Direksi Pertamina yang berintegritas, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik merupakan modal awal untuk menghadang masuknya berbagai kepentingan yang ingin mengeksploitasi Pertamina yang merugikan negara dan masyarakat," ujarnya.

Dia mengharapkan agar Pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan dalam proses rekrutmen Direksi BUMN sehingga reputasi dan kepercayaan kepada BUMN meningkat di mata publik dan masyarakat internasional.

Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon juga menyuarakan bahwa sebelum menentukan Direktur Utama Pertamina, pemerintah harus mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, supaya tidak memangkas kewenangan Presiden Joko Widodo.

Effendi juga menyentil dengan menyebutkan bahwa Rini mulai menempatkan orangnya di beberapa jajaran BUMN untuk memuluskan langkahnya. "Sebelum presiden kalah, mending segera diganti," tuturnya.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menambahkan bahwa Direktur Utama PT Pertamina harus berasal dari kalangan profesional. Selain itu, sosok yang dipilih haruslah yang memahami benar tentang industri perminyakan. "Terserah mau dari dalam atau luar, yang penting ngerti bisnis migas," ucapnya.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Komisaris Pertamina, Roes Aryawijaya yang enggan menanggapi tentang bursa calon Direktur Utama Pertamina. Yang paling penting, menurut dia, sosoknya harus kuat menahan intervensi dari berbagai pihak. "Profesional, independen, dan tak ada afiliasi politik," ungkapnya.

Berdasarkan laporan keuangan dan operasional, Pertamina di semester I-2014 mampu memproduksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (bopd). Naik 11,9 persen apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Pada 2014, Pertamina menargetkan pendapatan senilai USD 79 miliar. Angka pendapatan tersebut lebih tinggi sekitar 6 persen dibandingkan dengan prognosa pendapatan 2013. Selain itu, target laba bersih Pertamina 2014 sebesar USD 3,44 miliar.

Sepertinya yang paling penting juga adalah orang yang bersih dan bebas dari korupsi. Pertamina yang merupakan sarang korupsi sangat membutuhkan orang yang bersih di puncak pimpinan. Kalau bebas dari korupsi, insya Allah Pertamina akan bisa menjadi perusahaan minyak kelas dunia.

Tantangan Yang Menanti Jokowi di Bidang Energi

Jokowi

Meskipun produksi minyak nasional menurun terus, tetapi sebenarnya pemerintah tetap dapat meningkatkan pendapatan sektor minyak dan gas bumi (migas) nasional, khususnya dalam 5 tahun terakhir.

Hingga sekarang ini pendapatan sektor migas masih menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Dalam setahun saja, penerimaan migas Indonesia mencapai lebih dari Rp 300 triliun, atau Rp 1 triliun per hari.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat bahwa pendapatan Migas dalam 5 tahun terakhir terus meningkat setiap tahunnya.

Tahun Pendapatan Migas Bagian Negara Kontraktor Cost Recovery

2009 US$ 19,9 m US$ 5,6 m US$ 10,1 m US$ 35,7 m

2010 US$ 26,4 m US$ 7,6 m US$ 11,7 m US$ 45,8 m

2011 US$ 35,7 m US$ 9,6 m US$ 15,3 m US$ 60,7 m

2012 US$ 35 m US$ 10,4 m US$ 15,5 m US$ 61,1 m

2013 US$ 31,3 m US$ 9,5 m US$ 15,7 m US$ 56,6 m

Sedangkan untuk tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan migas akan mencapai US$ 29,7 miliar, dengan cost recovery US$ 15 miliar. Realisasi penerimaan migas sampai semester I-2014 sejauh ini sudah mencapai US$ 17,6 miliar, atau sudah mencapai 59%.

Namun yang perlu dijadikan catatan adalah meningkatnya penerimaan migas dalam 5 tahun terakhir ini yang disebabkan karena terus naiknya harga minyak, yang saat ini diestimasi mencapai US$ 105 per barel.

Tantangan utama bagi pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) adalah, alokasi penerimaan negara dari sektor migas yang juga dihabiskan untuk subsidi BBM yang pada 2015 jumlahnya akan mencapai Rp 276 triliun.

Padahal untuk memproduksi minyak dan gas bumi tidaklah murah, terlebih lagi berdasarkan statistik 2011-2014 biaya operasi hulu minyak gas bumi selalu meningkat.

Misalnya saja pada 2011 biaya produksi migas mulai dari eksporasi, produksi perencanaan, dan administrasi mencapai US$ 15,22 miliar. Lalu pada 2012 mencapai US$ 15,51 miliar, di 2013 mencapai 15,92 miliar, dan di 2014 selama semester I sudah mencapai US$ 9,32 miliar.

Tantangan utama yang telah disebutkan tadi disebabkan karena biaya produksi minyak dan gas bumi mahal, namun pemerintah hanya menjual ke rakyat dalam bentuk BBM dengan harga Rp 6.500 per liter, sementara harga keekonomian dari BBM mencapai lebih dari Rp 12.000 per liter. Padahal menurut survey, penerima BBM subsidi ini adalah orang yang mampu, dan tidak layak disubsidi.

Permasalahan besar lainnya yang akan dihadapai Jokowi adalah perihal bocornya pendapatan negara dari sektor migas. Potensi pendapatan negara dari migas dan mineral dan batubara (minerba) tiap tahunnya lepas atau 'bocor' hingga Rp 180 triliun.

"Masih banyak potensi pendapatan negara yang loss (hilang), khususnya di sektor Migas dan Minerba, yang angkanya mencapai Rp 180 triliun/tahun," terang mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa.

Ali mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang jadi penyebab 'bocornya' pendapatan negara tersebut, di antaranya yakni seperti penegakan hukum yang kurang dan lemahnya regulasi tentang Sumber Daya Alam.

"Apalagi setiap tahun kita mengaudit ekspor minyak dan batu bara, ada perbedaan data antara tiga lembaga, yakni di Bea Cukai, Kementerian ESDM, dan Perdagangan Internasional. Dokumen ekspornya berbeda-beda, belum lagi banyak yang tidak bayar royalti," pungkasnya.

Jokowi boleh berpesta dengan rakyat hari ini, namun sudah banyak sekali peer yang menanti untuk diselesaikan oleh Jokowi. Migas memang butuh perhatian khusus karena merupakan sektor yang paling strategis. Keputusan menyangkut masa depan migas tidak boleh sembarang diputus, namun harus diperhitungkan dengan matang benar.

Ingin Berantas Mafia Migas Indonesia, Petral Akan Dibekukan

Petral Akan Dibekukan

Ditangkapnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan juga mundurnya Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang disinyalir dikarenakan sudah tidak tahan dengan mafia migas, memunculkan pertanyaan akan seberapa ganasnya mafia migas di Indonesia.

Keresahan ini dijawab oleh Hasto Kristiyanto, Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK. Hasto menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat untuk memberantas mafia migas dengan membentuk Satgas Anti Mafia Migas yang dijanjikan akan bekerja sungguh-sungguh secara efektif. Hal tersebut dilakukan karena mengingat mafia migas terbukti dan diyakini menghambat dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Hasto juga menjanjikan bahwa penindakan terhadap pelanggar hukum akan dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu, ditindak dan dipublikasikan secara masif untuk menimbulkan efek jera.

"Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia," pungkas Hasto.

Selama ini, PT Pertamina (Persero) mengimpor minyak lewat anak usahanya, yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang berkantor di Singapura.

Selain memberangus pelanggar hukum, BBM bersubsidi juga akan diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan diimplementasikan dengan transparan.

"Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan," tutur Hasto.

Pada bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi (pengalihan) subsidi yang lebih berkeadilan.

"Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett," katanya.

Dari keterangan Hasto tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apabila memang Petral menjadi sarang mafia migas, apalagi induk perusahaannya yakni Pertamina?? Tindak lanjut berikutnya seharusnya adalah menginvestigasi Pertamina. Pantesan saja Karen mundur, ternyata karena mafia migasnya!