Krisis Energi Indonesia Akan Melanda Jawa dan Bali

kebutuhan energi

Jawa dan Bali, pusat perekonomian Indonesia, sedang menuju ke krisis energi lebih awal dari yang sudah diprediksi sebelumnya karena suplai energi dari beberapa pembangkit tenaga listrik utama terhambat meskipun kebutuhan energi dari perindustrian justru meningkat.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengeluarkan peringatan bahwa penurunan cadangan energi untuk kawasan Jawa-Bali akan mencapai tingkat yang meresahkan pada tahun 2016, lebih awal dari prediksi sebelumnya yaitu setelah tahun 2018.

Direktur PLN Nasri Sebayang mengatakan bahwa margin cadangan sekarang berada pada sekitar 27 persen, yang mana lebih rendah dari tingkat ideal yakni 30 persen. “Hati-hati lho, 2016 Jawa-Bali sudah mulai krisis listrik. Jadi bukan 2018, tapi mulainya 2016. Kita harus punya program untuk menjaga agar tidak kekurangan margin, dengan membangun PLTGU, agar tidak terjadi krisis yang gawat,” tandasnya.

Selain itu, margin space yang dimiliki Pulau Jawa-Bali sekitar 25 persen dari total kebutuhan tampaknya tidak memiliki andil yang cukup untuk mengatasi hal tersebut. Sebab, volume pemakaian di kedua pulau itu sangat tinggi, berbeda dengan wilayah lain. Oleh karena itu, dia juga menyebutkan bahwa PLN harus memiliki program-program, seperti pembangunan PLTG.

Salah satu faktor akan terjadinya krisis energi tersebut juga adalah karena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 megawatt (MW) di Batang, Jawa Tengah sudah dipastikan tidak akan selesai tepat waktu, yakni pada 2018-2019.

"Rapat dengan Menko Perekonomian diputuskan akan dicari lahan lain untuk membangun PLTU dengan kapasitas yang sama untuk mengantikan PLTU Batang. Jika tidak ada upaya pembangunan pembangkit tambahan untuk menutupi kapasitas PLTU Batang yang molor, maka Jawa akan krisis listrik" pungkas Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM,  Jarman.

Lebih jauh lagi, Direktur Perencanaan dan Afiliasi PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin mengatakan bahwa kebutuhan listrik Jawa-Bali pada 2018 mencapai 32.346 MW, sementara pada 2018 kapasitas terpasang pembangkit PLN dan IPP mencapai 30.261 MW. Tentunya apabila PLTU Batang tidak masuk kapasitas terpasang pembangkit listrik di Jawa-Bali hanya 28.261 MW sementara kebutuhannya khususnya pada beban puncak pada 2018 mencapai 32.346 MW.

Jawa yang mengalami krisis energi akan mendapat perhatian penuh, padahal kita sering lupa bahwa di luar Jawa, krisis energi sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian lebih ke pasokan energi di seluruh pelosok Indonesia.

Hess, Kufpec Jual Aset Migas, Indikasi Indonesia Kian Ditinggalkan Investor?

Anjungan migas lepas pantai Blok Pangkah (foto Kompas)

Anjungan minyak dan gas lepas pantai berwarna kuning cerah itu terlihat mengkilap diterpa sinar mentari sore. Beberapa pekerja dengan pakaian warna hijau muda, warna korporasi operator blok tersebut, Hess, terlihat melakukan pengecekan dan pemantauan. Di sudut lain, sebuah jack-up rig terus memompa gas dari perut bumi. Itulah rutinitas yang terlihat pada anjungan lepas pantai yang dikelola oleh Hess, sebuah perusahaan migas independen asal Amerika Serikat. Gas dari blok tersebut dialirkan melalui pipa gas ke konsumen di Jawa Timur, termasuk perusahaan listrik negara PT PLN. 

Hess berpartner dengan sebuah perusahaan migas asal Timur Tengah Kufpec. Namun, kemungkinan pakaian para pekerja migas lepas pantai tersebut akan berubah menyusul pergantian kepemilikan aset tersebut. Kufpec, yang memiliki hak kepesertaan 25% Juni tahun ini telah menjual kepemilikannya kepada PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Beberapa hari ini, sudah muncul pemberitahuan resmi dari kantor pusat Hess, bahwa perusahaan tersebut telah menjual hak kepesertaannya sebesar 75% di Blok Pangkah dan Blok Natuna A ke Pertamina dan PTTEP, perusahaan migas asal Thailand.

Bukan Cuma Hess dan Kufpec yang menjual aset-aset minyak dan gas bumi mereka di Indonesia. Sebelumnya, pada Desember 2012, Anadarko menjual tiga anak perusahaannya di Indoensia ke Pertamina. Pada Mei 2013, PT Pertamina membeli participating interest (PI) Talisman Energy di blok Offshore North West Java (ONWJ).

Tidak hanya itu, Marathon Oil Corporation telah kembalikan beberapa Working Areas (WK) yang dimilikinya ke pemerintah Indonesia, setelah gagal menemukan cadangan yang dinilai komersil. Perusahaan tersebut tidak menemukan apa-apa untuk dikembangkan (dryhole), padahal perusahaan tersebut telah membelanjakan ratusan juta dolar untuk bereksplorasi, mencari cadangan minyak dan gas.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak adanya kemajuan berarti eksplorasi migas yang dilakukan oleh Niko Resources, perusahaan asal Kanada. Padahal, Niko Resources saat ini, memiliki Wilayah Kerja (WK) lepas pantai dan laut dalam terbanyak di Indonesia. Memang, belum semua WK Niko Resources telah dieksplorasi. Masih ada beberapa WK yang masih dalam tahap eksplorasi. Bila ditemukan cadangan gas bumi atau minyak, maka perusahaan tersebut akan masuk ke tahap produksi. Namun, sejauh ini, belum  ada penemuan berarti. Beberapa WK juga belum dikembangkan karena alasan teknis internal perusahahaan serta kendala di lapangan atau kurangnya dukungan insentif dari pemerintah.

Padahal sebelumnya pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif khusus kepada perusahaan migas yang melakukan eksplorasi di lepas pantai, laut dalam atau daerah frontier. Tapi janji pemerintah belum terjadi. Malah, pemerintah mengenakan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada WK yang masih dalam tahap eksplorasi. Potensi cadangan minyak dan gas belum diketahui, dan belum tentu ditemukan, pemerintah sudah mengenakan pajak. Situasi seperti ini yang membuat beberapa perusahaan mengurungkan niatnya melakukan eksplorasi. Beberapa perusahaan bahkan sudah hengkang dari Indonesia.

Belum lagi, belasan kontrak minyak dan gas akan berakhir dalam beberapa tahun kedepan. Kemungkinannya, perusahaan-perusahaan migas itu lebih memilih tinggalkan Indonesia atau tetap beroperasi di Indonesia, namun, mengurangi eksposur mereka, hingga situasi kondusif untuk melakukan investasi lagi. Bila kontrak tidak diperpanjang, maka pilihan logis pemerintah adalah melelang kembali blok-blok migas yang telah ditinggalkan perusahaan-perusahaan migas tersebut atau diserahkan ke Pertamina. Situasi ini akan memberikan beban berat kepada Pertamina untuk melakukan investasi dan bertanggungjawab penuh pada produksi minyak dan gas di Tanah Air.

Pemerintah tentu tak ingin menyerahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan minyak dan gas bumi di Tanah Air. Banyangkan saja, setiap tahun investasi migas di Indonesia mencapai US$35 miliar setiap tahun atau Rp350 triliun. Tentu itu, tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pertamina, karena perusahaan tersebut baru berfungsi sebagai full corporation dalam 10 tahun terakhir. Perjalanan perusahaan migas nasional tersebut masih jauh tertinggal, bahkan dengan perusahaan migas negara tetangga Petronas.

Maka, skenario yang tampaknya dipilih pemerintah adalah mengembangkan perusahaan migas nasional PT Pertamina, BUMN migas milik pemerintah, serta perusahaan migas nasional lainnya seperti Medco Energi, Energi Mega Persada, Star Energi, dan lain-lainnya. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong perusahaan migas global (international oil companies/IOCs) untuk terus berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan IOCs diundang untuk bereksplorasi dan meningkatkan produski mereka di Indonesia.

Blok-blok migas yang kontraknya segera berakhir, dapat dilanjutkan/diperbaharui kontraknya, atau membuat skema baru yang melibatkan operator lama dan baru. Opsi ini, tampaknya bakal dan sebaiknya diambil pemerintah untuk blok-blok yang besar, tua tapi masih strategis. Opsi ini memberi manfaat lebih besar kepada negara karena produksi migas tidak akan terganggu, produksi dapat dioptimalkan, operasional tidak terganggu dan risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Skenario ini dapat diterapkan untuk Blok Mahakam, yang kontraknya akan habis pada Maret 2017, dan beberapa blok lainnya.

Skenario ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi migas di Tanah Air dalam tahun-tahun mendatang. Total E&P Indonesie misalnya berencana untuk berinvestasi US$7,3 miliar dalam 5 tahun kedepan untuk pengembangan Blok Mahakam selanjutnya. Shell, seperti yang diutarakan oleh CEO perusahaan Belanda tersebut usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya baru-baru ini, akan berinvestasi US$5 miliar di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, dan dapat meningkat hingga US$25 miliar. BP, asal Inggris, berencana untuk berinvestasi miliaran dolar untuk mengembangkan Train 3 di proyek Tangguh, di Bintuni, Papua Barat. 

Tapi semua skenario ini, tentu tergantung pada pemeritnah dan rakyat Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Di atas semua itu, Indonesia kedepan masih akan butuh investasi besar untuk mengembangkan industri migas dan energi baru dan terbarukan untuk mencapai ketahanan energi. Ketahanan energi hanya bisa tercapai bila sumber energi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumen rumah tangga dalam negeri. Kini bola ada di tangan pemerintah. (*)

Keamanan Energi, Kepentingan Nasional dan Nasionalisasi

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ir Susilo Siswoutomo saat diangkat menjadi diberitugas oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan segala upaya memastikan keamanan energi (energy security) di negara berpenduduk 240 juta jiwa ini.

Ketika dilantik awal tahun ini, Presiden SBY mengatakan bahwa kebutuhan energi di Indonesia semakin meningkat tajam, baik listrik maupun bahan bakar minyak dan bahan bakar gas. Maka itu, diperlukan kebijakan dan manajemen yang tepat untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi.

Presiden berharap Kementerian ESDM dan SKK Migas dapat memainkan perannya secara maksimal, termasuk di bidang pengawasan sektor minyak dan gas, serta untuk memenuhi target produksi (lifting) minyak dan gas dalam negeri.

Negara-negara besar seperti Amerika atau negara-negara Asia Timur, energy security merupakan hal yang strategis. Energi dibutuhkan oleh industri-industri agar aktivitas produksi tidak terganggu. Energi dibutuhkan berupa listrik maupun minyak atau gas. Tanpa energi atau bila terjadi gangguan terhadap pasokan energi aktivitas industri dipastikan terganggu, dan ujung-ujungnya akan berpengaruh pada ekonomi makro.

Bayangkan misalnya pasokan gas ke PLN Jawa Timur dari lapangan-lapangan migas di pantai timur Jawa atau di perairan seputar pulau Madura terganggu, bisa dipastikan suplai listrik di kota Surabaya dan Jawa Timur dapat terpengaruh. Bila pasokan terganggu cukup lama, maka otomatis itu akan mengganggu ekonomi makro.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo

Demikian juga misalnya, terjadi pasokan gas alam ke pembangkit listrik PLN di Jakarta Utara atau tempat-tempat lain, yang berasal dari lapangan gas alam di Sumatera, ataupun gas alam (LNG) dari Blok Mahakam ke FSRU (floating storage regasification unit) di lepas pantai utara Jakarta, tertanggu, pasokan listrik PLN ke industri-industri dan rumah tangga pun terganggu.

Situasi ini memberikan gambaran bahwa suplai energi itu sangat penting. Berbagai blok migas yang berproduksi menghasilkan minyak dan gas alam memainkan peran penting untuk mengamankan pasokan minyak dan gas alam di Indonesia. Perlu dicatat bahwa blok minyak dan gas tersebut ada yang dioperasikan oleh perusahaan migas dalam negeri seperti Pertamina dan anak perusahaannya, Medco, dan perusahaan migas lokal lain, tapi sebagiannya dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan migas internasional.

Pada titik ini, perusahaan-perusahaan minyak dan gas tersebut, terlepas apakah itu perusahaan lokal atau asing, memproduksi minyak dan gas untuk kepentingan nasional. Para pekerja di perusahaan migas tentu merasa bangga mereka mengambil bagian dalam upaya memenuhi kebutuhan energi nasional. Dan itu tidak terbatas pada mereka yang bekerja di perusahaan migas nasional tapi juga anak-anak muda yang perusahaan migas asing.

Bagi pejabat pemerintah seperti Susilo Siswo Utomo, Wamen, mandat yang diberikan kepadanya, seperti yang disampaikan oleh Presiden SBY, tentunya mengamankan pasokan energi. Ini juga berarti yang terpenting adalah kepentingan nasional, bukan nasionalisasi. Nasionalisasi justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia karena saat ini Indonesia masih membutuhkan investasi besar-besaran di industri migas untuk meningkatkan produksi minyak dan gas alam.

Pertamina, misalnya, membutuhkan investasi ratusan triliun rupiah untuk mengembangkan Block East Natuna bersama mitra-mitranya. Demikian juga Blok Masela, dibutuhkan investasi ratusan triliun untuk mengembangkan blok raksasa gas alam yang terletak di laut Arafura (offshore). Pengembangan Blok East Natuna dan Block Masela tidak hanya membutuhkan nilai investasi tinggi tapi juga teknologi tinggi. Ini menjadi tantangan bagi Pertamina untuk mengembangkan Blok East Natuna maupun Inpex dalam mengembangkan Blok Masela.

Investasi untuk mengembangkan industri migas, baik untuk eksplorasi maupun untuk produksi, akan terus meningkat, apalagi sebagian besar blok yang belum atau yang akan dikembangkan berada di lepas pantai (offshore). Sebagian berada di lokasi yang sangat rumit karena berada di laut dalam (deepwater/deepsea).

Pesannya, mustahil saat ini bagi Indonesia untuk memberikan beban kepada perusahaan migas nasional seperti Pertamina atau Medco untuk bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan minyak dan gas nasional. Apalagi investasi di industri migas tergolong sangat tinggi. Maka, tidak mengherankan bila perusahaan migas biasanya melakukan farm-out (menjual) sebagian Participating Interest (saham) ke perusahaan migas lain untuk membagi risiko. Itu yang dilakukan oleh Inpex dengan mengundang Shell, perusahaan minyak dan gas Belanda, atau Total E&P Indonesie, yang bermitra dengan Inpex dalam mengembangkan Blok Mahakam.

Untuk konteks keamanan energi atau energy security di Indonesia, maka yang paling penting dan paling utama adalah Kepentingan Nasional. Pertimbangan utama dalam mengembangkan sebuah blok migas adalah apakah perusahaan kontraktor tersebut akan mampu memproduksi minyak dan gas alam untuk kepentingan nasional. Bila, kemudian Indonesia akan menasionalisasi perusahaan migas, seperti yang didengungkan berbagai pengamat belakangan ini, justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Pasokan energi bisa terganggu, yang berarti energy security terganggu.

Karena itu, dalam menyerahkan blok migas negara untuk dikembangkan oleh sebuah perusahaan migas, entah perusahaan lokal atau perusahaan migas dunia (MNC), pertimbangan utama adalah apa yang terbaik bagi Kepentingan Nasional. Dalam pengembangan blok-blok yang kontraknya akan berakhir, pertimbangan utama tentunya: Apa yang terbaik untuk Kepentingan Nasional?

Pertimbangan kepentingan nasional serta aspek-aspek teknis kemampuan mengembangkan sebuah blok, komitmen investasi, kemampuan teknologi, pengalaman dan risiko, tentu semua itu menjadi pertimbangan utama. Bukan aspek sentimen atau sentimen nasionalisme sempit yang kian menjadi alat bagi sebagian pengamat atau politikus untuk mendapatkan simpati publik jelang Pemilu 2014. Pertimbangan aspek kepentingan nasional ini juga dibutuhkan dalam memutuskan apakah hak operatorship Blok Siak, Blok Mahakam dan blok-blok migas lainnya yang kontrak operatorship berakhir dalam 5 tahun ke depan.

Karena itu, pernyataan Wamen Susilo Siswoutomo terkait kontrak Blok Mahakam pasca 2017 minggu lalu, harus dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Konteks yang terbaik untuk kepentingan negara.

Susilo Siswoutomo mengatakan kehadiran Total E&P Indonesie di Blok Mahakam masih akan dibutuhkan. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apakah Total E&P akan tetap menjadi operator, atau menjadi operator untuk periode tertentu saja, kemudian dilanjutkan oleh Pertamina, atau skema-skema lain.

"Total akan tetap dilibatkan karena masalah ini tidak bisa hanya sekedar dijalani dengan seperti biasa," ujar Susilo kepada wartawan.

Pengelolaan Blok Mahakam tidak cukup hanya mengandalkan uang, teknologi dan pengalaman. "Uang dan teknologi serta pengalaman tidaklah cukup untuk mengelola Blok Mahakam, karena diperlukan faktor keempat yaitu pengambilan risiko," ujarnya.

"Jadi semua itu kita evaluasi, yang jelas ESDM tidak berkepentingan untuk merugikan negara, tidak ada rencana permainan di zaman yang serba semua disadap, kalau misalkan ada tuduhan buat ini lah itu lah ya janganlah," kata Susilo.

Kini bola ada di pemerintah untuk mengambil keputusan terkait pengembangan blok-blok migas, yang kontraknya akan berakhir, termasuk Blok Mahakam, yang akan berakhir 2017. Ada 5 blok migas lain yang kontraknya akan berakhir dalam 5 tahun kedepan. (*)