BBM Bersubsidi -- Dibalik Saling Sindir Antara Hatta Rajasa dan Jero Wacik Soal Program RFID

Mandeknya program pengendalian BBM Bersubsidi melalui pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) ini mempertontonkan kepada publik atas tidak efektifnya program pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Terkadang program pemerintah bagus di atas kertas, tapi tidak atau sulit dilakukan.

Isu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tampaknya selalu menjadi isu menarik dan seperti sebuah cerita yang tak pernah berakhir. Sejak era Orba, hingga saat ini, BBM bersubsidi masih terus diberikan dan dianggarkan oleh pemerintah. Entah mengapa, upaya pemerintah, termasuk upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun terakhir untuk mengurangi atau mengendalikan BBM bersubsidi tampaknya hanya lip service saja. Pemerintah tahu dan DPR juga tahu angka subsidi BBM sangat tinggi dan sangat membebani APBN, tapi atas nama “kepentingan rakyat” subsidi BBM terus dipelihara. 

Persoalannya, subsidi BBM tidak mencapai sasaran. Justru yang menikmati subsidi BBM adalah masyarakat perkotaan, pemilik mobil pribadi. Mayoritas masyarakat tidak menikmati subsidi BBM tersebut. Lalu mengapa subsidi BBM tetap dipertahankan? Tidak mungkin pemerintah mempertahankan bila tidak mendapatkan keuntungan dari subsidi. Tentu ada pihak-pihak tertentu yang menanggung untung dari langgengnya subsidi BBM. 

Dalam beberapa tahun terakhir, angka subsidi bertengger di level tinggi. Berdasarkan data yang ada, Banggar (Badan Anggaran) DPR menetapkan RAPBN 2014 sebesar Rp1,842.45 triliun. Subsidi BBM dan LPG ditetapkan sebesarn Rp210,9 triliun atau 11,4% dari total belanja pemerintah.

Melihat besarnya subsidi, maka pemerintah menelurkan program pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui Radio Frequency Identification (RFID). Program ini sebenarnya sudah dirancang dan mulai dikampanyekan pemerintah dan Pertamina sejak 2012 lalu. Tahun 2013, sudah mulai diujicoba oleh Pertamina di SPBU. Namun, program ini rupanya tidak berjalan lancar seperti yang direncanakan. 

Cukup banyak pengamat dan masyarakat yang mempertanyakan program pengendalian melalui RFID ini. Secara teknis, memasang puluhan juta RFDI di setiap kendaraan tentu bukan pekerjaan yang mudah. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menjelaskan bahwa RFDI ini berfungsi memonitor dan mengendalikan penggunaan BBM agar lebih tepat sasaran, meningkatkan akuntabilitas penyediaan dan distribusi BBM dan data strategis konsumsi bbm.

Pemerintah juga telah membuat peraturan sebagai landasan hukum untuk membangun System Monitoring dan Pengendalian BBM, yaitu melalui peraturan Menteri ESDM, No 1, 2013 tentang pengendalian penggunaan BBM. Kementerian ESDM menargetkan 1 Juni 2014 SMP BBM RFID sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia. BPH Migas juga telah mengeluarkan peraturan (Peraturan Nomor 6, Tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran BBM.

Akhir tahun lalu, pemerintah dan Pertamina mulai memasang RFID di SPBU-SPBU di Jakarta sebagai uji coba. Namun, pemasangan di SPBU-SPBU itu memancing persoalan baru, yaitu kemacetan. Banyak kendaraan antre untuk memasang RFID. Anehnya, banyak mobil-mobil mewah antri. Lalu bila semua mobil dipasang RFID, lalu apa bedanya dengan kondisi sekarang dimana semua mobil boleh atau tidak dibatasi membeli BBM bersubsidi? 

Ditengah hiruk-pikuk pemasangan RFID tersebut, wakil gubernur DKI Ahok, melontarkan ide yang membuat merah Menteri ESDM dan petinggi Pertamina, yakni mau menghapus BBM bersubsidi di Jakarta. Alasannya, orang-orang Jakarta yang memiliki mobil tidak membutuhkan BBM bersubsidi. Bila masyarakat bisa membeli mobil pribadi, maka warga tersebut pun tentu bisa membeli BBM yang tidak disubsidi. Nah, bila rencana penghapusan subsidi BBM di Jakarta direalisasikan, berarti program pemasangan RFID itu pun bakal tidak berguna dan mubazir untuk wilayah Jakarta. 

Menteri Jero Wacik kala itu pun bimbang dan ragu. Di satu sisi Jero Wacik  sepakat bila ada pengendalian/pengurangan konsumsi BBM subsidi di Jakarta yang pada ujungnya nanti mengurangi beban terhadap APBN. Namun, di satu sisi, bila program RFID yang sudah disiapkan jauh-jauh hari itu tidak terlaksana, maka ini juga akan membuat malu kementeriannya dan pemerintah. Dana yang dikeluarkan untuk membuat RFID itu pun jadi mubazir. Padahal Pertamina dan PT INTI telah bekerjasama untuk memproduksi RFID. 

Lalu apa yang terjadi kemudian? Dalam beberapa bulan terakhir, kita tak mendengar lagi kabar adanya pemasangan RFID di mobil-mobil pribadi di SPBU-SPBU Pertamina. Apa yang terjadi? Apakah program tersebut telah dihentikan? Atau sedang dievaluasi? Publik tidak mendengar lagi, hingga beberapa hari lalu muncul pernyataan berupa sindiran dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menteri Perokonomian Hatta Rajasa mengatakan, program pengendalian BBM bersubsidi jalan di tempat. Padahal saat ini pemerintah harus fokus agar konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh melebihi kuota 48 juta kiloliter (kl) yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Hatta, karena besarnya impor BBM akan mengancam stabilitas ekonomi nasional karena tingginya konsumsi berhubungan dengan anggaran subsidi sehingga mengancam kesehatan fiskal.“Mana itu RFID, ngomong doang capek kita, mana itu pengendalian,” keluh Hatta.

Hatta tidak secara langsung mengkritik Menteri ESDM Jero Wacik, koleganya di kabinet. Namun, pernyataan Hatta tersebut jelas arahnya kemana dan kepada siapa. Pihak yang “kena tembak”, yakni Menteri ESDM Jero Wacik langsung angkat suara dan membela diri.

Jero Wacik membela diri dengan mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dengan cara memasang RFID merupakan langkah yang sulit yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memonitor program ini hingga tuntas.

“RFID ini kan masangnya ribet sampai sekarang masih dalam tingkat pemasangan. Jadi ini bukan omdo (omong doang, red) ya, tapi memang belum sukses,” kata dia. Apapun alasan Menteri Jero Wacik, yang jelas program pengendalian konsumsi BBM subsidi ini hingga saat ini seperti jalan ditempat. Suara-suara pesimisme bahwa program ini bakal ‘Gatot’ alias gagal total pun mulai muncul. Tujuan pemasangan RFID itu memang secara teknis akan membantu pemerintah memantau berapa konsumsi BBM konsumen. Tapi, itu baru sebatas mencatat data. Lalu apa yang akan dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah membatasi konsumen tersebut untuk membeli BBM bersubsidi? Apa dan bagaimana pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi melalui pemasangan RFID ini pun masih kabur. 

Kegagalan program RFID ini mempertontonkan kepada publik bahwa cukup banyak program pemerintah, khususnya Kementerian ESDM yang tidak efektif. Ini juga mencerminkan fakta bahwa terkadang program pemerintah bagus di atas kertas, tapi tidak atau sulit dilakukan. Kegagalan program RFID ini hanya merupakan salah satu contoh tidak efektifnya program-program pemerintah, khususnya Kementerian ESDM. Selama dua periode pemerintahan SBY, sulit melihat kesuksesan di sektor energi. Yang terjadi kemandekan dan kemunduran. Lihat saja produksi minyak yang terus turun, investasi migas juga tidak jalan, alias stagnan. Belum lagi kalau kita bicara crash program 10,000 MW tahap I dan tahap II. Crash program tahap II yang mengandalkan pengembangan panas bumi dan hydropower tidak jalan. 

Banyak keputusan juga yang menggantung sehingga menambah ketidakpastian, khususnya di sektor minyak dan gas bumi. Keputusan terkait blok-blok migas yang kontraknya berakhir, termasuk Blok Mahakam, masih digantung sehingga membuat rencana investasi pengembangan blok tersebut sementara ditahan (hold) sehingga dapat berdampak pada pengurangan produksi. Padahal Indonesia saat ini membutuhkan banyak minyak dan gas bumi. Penurunan produksi migas, khususnya gas bumi, akan berdampak pada pengurangan pendapatan pemerintah dan pembengkakan belanja untuk mengimpor. (*)

Pemerintah SBY Berakhir Saat Produksi Minyak Indonesia Capai Titik Nadir, Blok Cepu Tunda

Banyu Urip, Blok Cepu

Upaya pemerintah untuk mendongkrak produksi minyak dengan mulai berproduksinya Blok Cepu (peak production) rupanya harus menunggu enam hingga setahun lagi. Produksi puncak Blok Cepu kemungkinan baru akan dimulai awal tahun 2015, dari rencana semula awal 2014. Beberapa pejabat pemerintah memang masih berharap peak production Blok Cepu dapat dimulai sebelum akhir tahun ini.

Dengan demikian, hampir pasti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode (2004-2014) saat produksi minyak Indonesia mencapai titik nadir, yakni sekitar 800.000 barel per hari atau lebih rendah. Ini merupakan catatan yang buruk dan tidak menguntungkan bagi partai yang berkuasa (Partai Demokrat), dan dapat menjadi senjata ampuh bagi lawan-lawan politik untuk menyerang kebijakan energi pemerintah yang berkuasa (incumbent) yang gagal.

Pengembangan proyek blok Cepu barangkali salah satu proyek pengembangan blok minyak dan gas bumi (migas) yang paling lama di Indonesia. Penemuan cadangan minyak dalam cadangan besar diumumkan tahun 2001 dan baru tahun 2005, Pertamina dan ExxonMobil menandatangani production sharing contract (PSC).  Masing-masing memegang 45% saham (participating interest), dan sisanya 10% dimiliki oleh tiga pemerintah daerah.

Lapangan yang dikembangkan saat ini adalah Banyu Urip yang terletak di dalam Blok Cepu dengan perkiraan cadangan minyak sebesar 250 juta barel minyak. Pada April 2011, ExxonMobil menemukan cadangan kedua, yaitu di lapangan Kedung Keris. Produksi awal dalam jumlah kecil telah dimulai pada bulan Desember 2008, dengan jumlah produksi minyak sebesar 20,000 barel per hari.

Awalnya, produksi puncak Blok Cepu dapat dicapai pada bulan Maret 2009, namun, keterlambatan pembebasan lahan akibat penolakan dari warga lokal serta lambannya proses kontrak EPC membuat proyek tersebut tertunda hingga 5 tahun. SKK Migas dan pemerintah serta Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil yang menjadi operator Blok Cepu, memperkirakan peak production Block Cepu akan dimulai awal 2014.

Pengembangan blok CEPU dilakukan oleh 5 EPC kontraktor dengan total nilai proyek US$1,25 miliar. EPC-1 (engineering, procurement and construction) bertanggungjawab untuk membangun fasilitas produksi; EPC-2 bertanggungjawab untuk melakukan desain dan instalasi pipa sepanjang 72 km; EPC-III mencakup konstruksi pipa lepas pantai dan fasilitas mooring; EPC-IV mencakup konstruksi floating storage and offloading (FSO) di lepas pantai dan EPC-V mencakup pengembangan reservoir untuk mendukung produksi melalui teknik injeksi air untuk mendorong minyak dan gas dari perut bumi serta fasilitas lain.

Blok Cepu sendiri diperkirakan memiliki cadangan minyak 600 juta barel dan gas 1,7 triliun cubic feet. Pengembangan gas bumi baru akan dimulai tahun 2015-2016 dan diperkirakan mulai berproduksi sebelum tahun 2019.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik hari Rabu (12/3/2014) mengakui keterlambatan produksi pada Blok Cepu. Padahal bila produksi puncak Blok Cepu dimulai awal tahun 2014 ini, maka akan menjadi catatan positif bagi pemerintahan SBY. Jero Wacik mengatakan di Bali, “Cepu terlambat. Kalau kemarin bisa jalan bulan Juni atau Juli, kita dapat tambahan 165,000 barel per hari. Setelah kita hitung-hitung, Cepu baru bisa produksi sekitar bulan September,” kata Jero Wacik.

Berbeda dengan Jero, Menteri Koordinator Perekenomian bahkan memperkirakan produksi puncak Blok Cepu baru dimulai akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015.

Keterlambatan proyek Blok Cepu dengan segala permasalahannya menunjukkan betapa ribet dan rumitnya pengembangan sebuah blok Migas di Tanah Air. Untuk kasus Blok Cepu, dibutuhkan sekitar 14-15 tahun sebelum produksi puncak dimulai. Waktu yang terlalu panjang. Ada kesempatan untuk meningkatkan produksi minyak yang terbuang selama bertahun-tahun. Operator Blok Migas Cepu, Mobil Cepu Limited, anak usaha ExxonMobil, menghadapi berbagai masalah, mulai dari pembebasan lahan yang bertahun-tahun, perolehan izin membangun (IMB) yang sangat lama, sehingga memperlambat penentuan pemenang tender untuk membangun fasilitas produksi, dan masalah-masalah lainnya.

Pemerintah seharusnya bisa bercermin dan mengambil pelajaran dari kasus terlambatnya pengembangan Blok Cepu. Dalam beberapa tahun kedepan, ada beberapa blok migas besar yang akan dikembangkan, seperti Blok Masela (lapangan Abadi), pengembangan lanjutan proyek LNG Tangguh oleh BP (train-3), pengembangan lanjutan Blok Mahakam, Indonesia Deepwater Development (IDD) dan lainnya. Pemerintah perlu memberi sinyal yang jelas kepada pelaku usaha dan investor migas bahwa Indonesia menyambut baik dan mendukung pengembangan industri migas di Tanah Air, dengan tanpa mempertentangan antara pemain nasional dan global. Kedua-duanya dapat saling berkolaborasi, saling mendukung demi kemajuan industri migas nasional.

Kekurangan modal dan teknologi yang dimiliki perusahaan migas nasional, baik yang bergerak di sektor hulu (upstream) maupun yang bergerak di industri pendukung migas (supporting industries) dapat saling mendukung dan mengisi untuk tujuan yang sama, memajukan industri minyak dan gas bumi di tanah air. Tak bisa dipungkiri, ada beberapa blok migas yang membutuhkan kehadiran dan partisipasi investor asing migas, seperti dalam hal pengembangan Blok Masela oleh Inpex, East Natuna yang dikomandoi oleh Pertamina, IDD oleh Chevron, BP Tangguh train-3 oleh BP serta pengembangan lanjutan Blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie (bersama mitranya Inpex).

Hanya saja, pengembangan lanjutan Blok Mahakam kini sedang digantung alias belum jelas karena kontrak Total E&P akan berakhir semester I 2017. Operator telah mengajukan keinginannya untuk memperpanjang hak pengelolaan blok tersebut. Belum jelas apakah hak pengelolaan Blok Mahakam (operatorship) akan diperpanjang, tidak diperpanjang atau pemerintah memutuskan opsi/skema baru yang melibatkan operator lama dengan skema baru. Idealnya, keputusan dilakukan antara 5-10 tahun sebelum kontrak berakhir. 

Namun, tampaknya keputusan terkait kontrak pengembangan Blok Mahakam bakal ditunda hingga setelah pemilu. Ataukah pemerintah SBY dapat membuat keputusan hak pengelolaan Blok Mahakam sebelum pemerintahannya berakhir? Kita tunggu saja. Yang jelas, semakin lama pemerintah menunda keputusan, semakin lama ketidakpastian yang dihadapi operator Blok Mahakam. Situasi ini juga berlaku bagi blok-blok migas lainnya yang kontraknya bakal berakhir dalam 5 tahun mendatang. (*)